Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri Novel Baswedan bersama 57 pegawai KPK yang dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) membentuk IM57+ Institute. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Rencana perekrutan 57 orang eks pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN oleh Polri harus dicermati lebih mendalam.

Hal itu agar perekrutan tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terutama dalam konteks penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Maupun perwujudan prinsip negara hukum," tegas Dosen Hukum Administrasi Negara FH UKSW, Salatiga Umbu Rauta, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga

Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU

Menurutnya, ada dua pertimbangan pokok yang melandasi perlunya pencermatan lebih mendalam terhadap rencana perekrutan oleh Polri. Pertama, baik KPK maupun Polri adalah institusi kenegaraan yang menjalankan fungsi pemerintahan, utamanya fungsi penegakan hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan ASN, baik di KPK dan Polri yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

"Sehingga, ketika 57 orang eks pegawai KPK tidak memenuhi syarat peralihan sebagai ASN, baik menurut Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 96 dan 97 UU ASN, PP maupun Perka KPK No. 1 Tahun 2021," beber dia.

Maka dengan sendirinya ketentuan yang sama akan diterapkan di institusi Polri. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga

Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN

Kedua, menggambarkan standar ganda atau potensial diskriminatif dalam pengadaan ASN di berbagai institusi pemerintah maupun lembaga. Secara faktual, diketahui bersama bahwa masih banyak guru, tenaga kesehatan, atau pegawai honorer lainnya yang cukup lama berbakti dengan statusnya masing-masing, juga gagal dalam seleksi untuk menjadi ASN.

"Apakah sebagai PNS atau PPPK, namun tidak ada ruang atau peluang untuk dibijaki sebagaimana rencana perekrutan 57 eks pegawai KPK oleh Polri," katanya. Hal lain yang patut menjadi pertimbangan oleh Polri yaitu adanya putusan MA dan MK, yang secara tersirat menyatakan legalitas dan konstitusional produk hukum (baik Perka KPK No. 1 Tahun 2021 maupun Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU No 19 Tahun 2019), yang dijadikan dasar tindakan oleh KPK dalam melakukan “alih status” pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Baca Juga:

2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas

Putusan dimaksud yaitu Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 telah menolak permohonan pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU No. 19 tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 P/HUM/2021 yang menolak gugatan uji materiil terhadap Perkom KPK No 1 Tahun 2021.

"Yang memuat tentang Tes Wawasan Kebangsaan," pungkasnya. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati: Basarnas, BMKG, dan BNPB Adalah The Three Musketeers
Indonesia
Megawati: Basarnas, BMKG, dan BNPB Adalah The Three Musketeers

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memberikan penghargaan kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang telah berdedikasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Menkumham Yasonna Luruskan Isu Kontroversi UU KUHP
Indonesia
Menkumham Yasonna Luruskan Isu Kontroversi UU KUHP

Pada kesempatan itu, Yasonna menjelaskan hal-hal yang keliru dipahami pada sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kota Tangerang Bikin Bazar Murah di Setiap Kelurahan
Indonesia
Kota Tangerang Bikin Bazar Murah di Setiap Kelurahan

Bazar ini akan digelar selama bulan September - Oktober 2022 di 13 kecamatan. Kegiatan bazar dimulai pada tanggal 12 September di Kecamatan Ciledug.

Cegah Omicron, 8 Taman Kota di Surabaya Ditutup Setiap Akhir Pekan
Indonesia
Cegah Omicron, 8 Taman Kota di Surabaya Ditutup Setiap Akhir Pekan

Pemkot juga meniadakan car free day (CFD) sementara waktu. CFD yang ditutup yakni di Jalan Kertajaya dan Jalan Kembang Jepun.

Kasus COVID-19 Ditemukan di 11 Sekolah Kota Solo
Indonesia
Kasus COVID-19 Ditemukan di 11 Sekolah Kota Solo

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat adanya tambahan sekolah di Solo yang ditemukan kasus COVID-19. Total ada 11 sekolah yang ditemukan kasus COVID-19 di Solo dari sebelumnya hanya delapan sekolah.

Pemprov DKI Jakarta Pakai Mobil Dinas Listrik Sesuai Arahan Jokowi Tahun Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Pakai Mobil Dinas Listrik Sesuai Arahan Jokowi Tahun Depan

Inpres tersebut meminta semua kementerian dan lembaga mulai menggunakan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas.

DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Tenaga Honorer
Indonesia
DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Tenaga Honorer

Mufidah meminta BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepesertaan tenaga kerja honorer guna mewujudkan perlindungan.

Nabil Haroen: Pemerintah Perlu Hati-hati Hapus Kebijakan Tes PCR
Indonesia
Nabil Haroen: Pemerintah Perlu Hati-hati Hapus Kebijakan Tes PCR

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen menilai, pemerintah perlu mengkaji serius dan hati-hati dalam pelonggaran tersebut.

Lonjakan Penumpang Terjadi di Bandara Soetta dan Pelabuhan Bakauheni
Indonesia
Lonjakan Penumpang Terjadi di Bandara Soetta dan Pelabuhan Bakauheni

Pergerakan penumpang pesawat saat arus balik dan mudik terpantau tinggi. Bandara Soekarno - Hatta salah satunya. Bandara yang terletak di Tangerang itu mencatatkan rekor tertinggi penumpang pada puncak arus balik Minggu (8/5) dengan 1.130 flight dengan 150 ribu orang penumpang.

Gibran Batal Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Bareng Jokowi
Indonesia
Gibran Batal Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Bareng Jokowi

Karena masih isoman, Gibran dipastikan batal mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Dies Natalis ke-46 UNS Surakarta dan meresmikan gedung UNS, Ki Hajar Dewantara, Jumat (11/3).