Dua Pertimbangan Pokok Alih Status 57 Eks Pegawai KPK jadi ASN Polri Novel Baswedan bersama 57 pegawai KPK yang dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) membentuk IM57+ Institute. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Rencana perekrutan 57 orang eks pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN oleh Polri harus dicermati lebih mendalam.

Hal itu agar perekrutan tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terutama dalam konteks penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Maupun perwujudan prinsip negara hukum," tegas Dosen Hukum Administrasi Negara FH UKSW, Salatiga Umbu Rauta, Rabu (17/11/2021).

Baca Juga

Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU

Menurutnya, ada dua pertimbangan pokok yang melandasi perlunya pencermatan lebih mendalam terhadap rencana perekrutan oleh Polri. Pertama, baik KPK maupun Polri adalah institusi kenegaraan yang menjalankan fungsi pemerintahan, utamanya fungsi penegakan hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan ASN, baik di KPK dan Polri yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

"Sehingga, ketika 57 orang eks pegawai KPK tidak memenuhi syarat peralihan sebagai ASN, baik menurut Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 96 dan 97 UU ASN, PP maupun Perka KPK No. 1 Tahun 2021," beber dia.

Maka dengan sendirinya ketentuan yang sama akan diterapkan di institusi Polri. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga

Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN

Kedua, menggambarkan standar ganda atau potensial diskriminatif dalam pengadaan ASN di berbagai institusi pemerintah maupun lembaga. Secara faktual, diketahui bersama bahwa masih banyak guru, tenaga kesehatan, atau pegawai honorer lainnya yang cukup lama berbakti dengan statusnya masing-masing, juga gagal dalam seleksi untuk menjadi ASN.

"Apakah sebagai PNS atau PPPK, namun tidak ada ruang atau peluang untuk dibijaki sebagaimana rencana perekrutan 57 eks pegawai KPK oleh Polri," katanya. Hal lain yang patut menjadi pertimbangan oleh Polri yaitu adanya putusan MA dan MK, yang secara tersirat menyatakan legalitas dan konstitusional produk hukum (baik Perka KPK No. 1 Tahun 2021 maupun Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU No 19 Tahun 2019), yang dijadikan dasar tindakan oleh KPK dalam melakukan “alih status” pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Baca Juga:

2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas

Putusan dimaksud yaitu Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021 telah menolak permohonan pengujian Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU No. 19 tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 P/HUM/2021 yang menolak gugatan uji materiil terhadap Perkom KPK No 1 Tahun 2021.

"Yang memuat tentang Tes Wawasan Kebangsaan," pungkasnya. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Korupsi CSRT, Direktur PT Bhumi Prasaja Diduga Menyuap Pejabat BIG dan LAPAN
Indonesia
Kasus Korupsi CSRT, Direktur PT Bhumi Prasaja Diduga Menyuap Pejabat BIG dan LAPAN

KPK mengendus adanya dugaan aliran uang dari Direktur PT Bhumi Prasaja, Rasjid A Aladdin, untuk pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati RPJMD 2020-2022
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati RPJMD 2020-2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Diawasi Kapolri Listyo, 36.292 Polisi di Jabar Divaksinasi COVID-19
Indonesia
Diawasi Kapolri Listyo, 36.292 Polisi di Jabar Divaksinasi COVID-19

Vaksinasi itu diberikan kepada 36.292 jajaran Polda Jawa Barat yang terdiri dari, anggota Polri, PNS, pegawai harian lepas Polri dan awak media.

Ancol Tetap Buka saat Libur Lebaran, Pengunjung Dibatasi
Indonesia
Ancol Tetap Buka saat Libur Lebaran, Pengunjung Dibatasi

Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, tetap beroperasi melayani warga ibu kota selama libur Lebaran. Namun, pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 30 persen.

Ini Kabar Terbaru Soal Perekrutan Novel Baswedan Dkk Jadi ASN Polri
Indonesia
Ini Kabar Terbaru Soal Perekrutan Novel Baswedan Dkk Jadi ASN Polri

Kabar soal rekrutmen eks 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mabes Polri masih tanda tanya.

Mal di Bandung Layani Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Mal di Bandung Layani Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Bandung akan menggelar vaksinasi COVID-19 di Paris van Java (PVJ) dan Trans Studio Mall, Bandung, pada Kamis (12/8).

KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara
Indonesia
KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara

Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP
Indonesia
Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum

Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi
Indonesia
Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi

"Ada beberapa catatan yang bukan ranah Pemerintah Kota Bandung. Beberapa catatan yang diharapkan bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan memfasilitasi itu," jelasnya.

Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan
Indonesia
Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

Komcad menjadi salah satu alternatif untuk menghemat anggaran pertahanan