Dua Pekan Lagi, Masuk Mal dan Perkantoran Wajib Sudah Vaksin Booster Ilustrasi - Vaksinasi COVID-19. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat bakal diterapkan paling lama dua pekan lagi.

Aturan baru itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga menjabat Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan.

Adapun keputusan pemerintah itu merujuk terhadap hasil rapat terbatas (ratas) kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan akan diatur melalui peraturan Satgas Penanganan COVID-19 dan peraturan turunan lainnya.

Baca Juga:

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan Diterapkan 2 Minggu Lagi

"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (5/7).

Luhut menambahkan pemerintah juga kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, termasuk syarat masuk ke pusat perbelanjaan dan perkantoran.

"Yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," tutup Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman/ da)

Penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas diambil lantaran capaian vaksinasi yang masih rendah. Menurut data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang telah melakukan booster.

Baca Juga:

DPR Nilai Kebijakan Vaksin Booster untuk Syarat Perjalanan Jadi Strategi Positif

Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran akan diubah jadi vaksinasi booster.

“Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," pungkas Luhut. (Knu)

Baca Juga:

IDI Dukung Pemerintah Jadikan Vaksin Booster Syarat Perjalanan dan Izin Keramaian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Kuaci Kurangi Rasa Sakit saat Kontraksi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Kuaci Kurangi Rasa Sakit saat Kontraksi

Informasi tersebut mengklaim bahwa rasa sakit saat kontraksi dapat dikurangi dengan sering memakan kuaci sebelum hari persalinan.

Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK Terkait Kasus Tanah Pulo Gebang
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK Terkait Kasus Tanah Pulo Gebang

"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujarnya

Richard Eliezer Yakinkan Hakim Ferdy Sambo Beri Perintah Membunuh Bukan Menghajar
Indonesia
Richard Eliezer Yakinkan Hakim Ferdy Sambo Beri Perintah Membunuh Bukan Menghajar

Dalam persidangan, Richard memastikan bahwa perintah yang diterimanya saat bertemu Ferdy Sambo di rumah pribadi di Jalan Saguling adalah perintah untuk membunuh Yosua.

Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Tiga Temuan Komnas HAM di Balik Pembunuhan Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan hasil investigasi kasus meninggalnya Brigadir J kepada Tim Khusus (Timsus) Polri.

Michael Sianipar Klaim Didekati Banyak Partai Usai Keluar dari PSI
Indonesia
Michael Sianipar Klaim Didekati Banyak Partai Usai Keluar dari PSI

Michael mengklaim didekati banyak partai politik. Namun, dirinya masih belum mau untuk menerima pinangan partai tersebut.

Oknum Anggota Polres Wonogiri yang Ditembak Ternyata Polisi Bermasalah
Indonesia
Oknum Anggota Polres Wonogiri yang Ditembak Ternyata Polisi Bermasalah

"Ada keterlibatan oknum Polres Wonogiri (PS) dalam kasus pemerasan. PS merupakan polisi bermasalah di Polres Wonogiri," kata Iqbal, Kamis (21/4).

Polisi Bakal Dampingi Pemda Gunakan Anggaran dalam Mitigasi Inflasi
Indonesia
Polisi Bakal Dampingi Pemda Gunakan Anggaran dalam Mitigasi Inflasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia.

Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi
Indonesia
Puan Sebut Prioritas Pembangunan Nasional Terhambat karena Visi-Misi Pribadi

Politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

Hindari Keterbelahan, PKS Harap Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Calon
Indonesia
Hindari Keterbelahan, PKS Harap Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Calon

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendorong agar capres pada Pemilu 2024 mendatang lebih banyak.

KAI Commuter Bantah Ada Kenaikan Tarif KRL
Indonesia
KAI Commuter Bantah Ada Kenaikan Tarif KRL

Isu penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek sempat mengemuka ke publik.