Dua OTT di Awal Tahun Hasil Kerja Agus Rahardjo Cs? Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Foto: MP/Ponco

Merahputih.com - Anggota Dewas KPK, Sjamsuddin Haris tak memungkiri jika proses penyelidikan dan penyadapan terhadap dua OTT di awal tahun ini yakni terhadap Bupati Sidoarjo dan komisioner KPU sudah berlangsung sejak pimpinan KPK jilid IV.

"Sangat mungkin penyelidikan dan penyadapan sudah berlangsung sejak kepimpinan KPK jilid IV (Pak Agus cs)," ujar Haris, Kamis (9/1).

Baca Juga:

Komisioner KPU yang Dicokok KPK Wahyu Setiawan

Selain itu, Haris juga mengakui bahwa penyidik tidak meminta izin penyadapan kepada dewan pengawas dalam dua OTT tersebut.

"KPK masih menggunakan prosedur UU yang lama," kata dia.

Selain itu, ia juga menyinggung soal dewas yang belum memiliki Organ Pelaksana seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 sehingga ia tak mempermasalahkan dua OTT tersebut tanpa seizin dewas.

"Dewas sendiri berlum memiliki organ karena Perpres tentang organ dewas baru turun karena masih transisional dari UU lama ke UU baru, dewas dapat memahami langkah pimpinan KPK," ungkap Haris.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Sementara dalam Pasal 1 Perpres Nomor 91 tersebut disebut bahwa (1) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas membentuk organ pelaksana pengawas yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga

Pimpinan KPK Benarkan OTT Bupati Sidoarjo

(2) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Selanjutnya Pasal 2 disebut Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sosok Pramono Edhie di Mata SBY
Indonesia
Sosok Pramono Edhie di Mata SBY

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Pramono merupakan sosok prajurit TNI yang setia

Duduk Perkara John Kei Nekat Serang Pamannya
Indonesia
Duduk Perkara John Kei Nekat Serang Pamannya

John bebas usai pembebasan bersyarat

 Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas
Indonesia
Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas

Menurut dia, bila aturan itu sudah diketok dan disahkan pemerintah bisa menindak masyarakat yang masih membandel pulang kampung disaat wabah COVID-19.

Tiga Orang Tewas dalam Penyergapan Narkoba 288 Kilogram di Serpong
Indonesia
Tiga Orang Tewas dalam Penyergapan Narkoba 288 Kilogram di Serpong

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan, ketiga pelaku yang tewas bertugas sebagai kurir.

Kejagung Sita Enam Bidang Tanah di Jaksel Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Sita Enam Bidang Tanah di Jaksel Terkait Kasus Jiwasraya

Selain itu, jaksa penyidik juga menyegel satu unit apartemen yakni Apartemen Ambassade Residences LT-6 Unit H, Jakarta Selatan.

Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri
Indonesia
Marak Demo Tolak UU Cipta Kerja, Masyarakat Diminta Tahan Diri

Baik itu pendemo maupun aparat yang mengamankan aksi demo

Polemik Pelarangan Mudik, Pengamat: yang Jadi Bos Menteri Luhut Atau Jokowi
Indonesia
Malaysia Amankan 12,8 Juta Vaksin COVID-19 Pfizer
Dunia
Malaysia Amankan 12,8 Juta Vaksin COVID-19 Pfizer

Perusahaan farmasi Pfizer Inc bersama mitranya BioNTech SE, Moderna Inc dan AstraZeneca Plc telah merilis data uji coba yang menunjukkan vaksin eksperimental mereka efektif.

Kasus COVID-19 di India Capai 4,3 Juta
Dunia
Kasus COVID-19 di India Capai 4,3 Juta

India melaporkan 89.706 kasus baru COVID-19 pada Rabu (9/9).