Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

"Pemerintah Presiden Joko Widodo tak punya pilihan kecuali bekerja keras memperbaiki UU Cipta Kerja," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Baca Juga:

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas

MK menyatakan, jika dalam dua tahun tidak diperbaiki, maka semua UU yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja itu otomatis berlaku kembali. Menurut Yusril, hal itu jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Dalam putusan tersebut, MK juga melarang pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja selain yang sudah ada.

MK juga melarang pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Maka itu, Yusril menilai, putusan MK itu mempunyai dampak yang luas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang kini tinggal lebih kurang tiga tahun lagi sampai tahun 2024.

"Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada UU Cipta Kerja itu," ujarnya

Tanpa perbaikan segera, kata Yusril, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil Presiden otomatis terhenti. Akibatnya, berpotensi melumpuhkan Pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi.

Baca Juga:

Fraksi PAN: Pilihan Terbaik Pemerintah dan DPR Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Menurut Yusril, pemerintah dapat menempuh dua cara mengatasi hal tersebut. Pertama memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law centre dan menjadi leader dalam merevisi UU Cipta Kerja.

Kedua, pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional. Tugasnya menata, mensinkronisasi dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah.

"Keberadaan kementerian baru itu sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini, kesepakatan itu belum dilaksanakan," ungkap Yusril.

Yusril menyebut hal itu sulit terealisasi karena terbentur dengan pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Sesuai kesepakatan, sebelum kementerian tersebut terbentuk, maka tugas dan fungsinya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Yusril menilai, sejak awal UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan cara meniru omnibus law di Amerika dan Kanada itu, memang bermasalah.

Padahal Indonesia mempunyai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya, secara prosedur, harus tunduk pada UU itu.

Dijelaskan Yusril, MK yang berwenang menguji materil dan formil terhadap UU, menggunakan UUD 45 sebagai batu uji jika melakukan uji materiil. Sementara jika melakukan uji formil, MK menggunakan UU No 12 Tahun 2011 itu.

Sebab itu, ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya omnibus law diuji formil dengan UU No 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK. MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan.

"Masih bagus MK hanya menyatakan inkonstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, saya menyarankan agar Presiden Joko Widodo bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja, tanpa harus menunggu dua tahun," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Setor Rp 14,5 miliar Uang Pengganti Juliari Batubara ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setor Rp 14,5 miliar Uang Pengganti Juliari Batubara ke Kas Negara

Kewajiban pembayaran uang pengganti itu dibebankan terhadap Juliari usai dirinya ditetapkan bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Dugaan Kasus Pengeroyokan Lansia, Polisi Tangkap Lagi Satu Terduga Pelaku
Indonesia
Dugaan Kasus Pengeroyokan Lansia, Polisi Tangkap Lagi Satu Terduga Pelaku

Dengan demikian, total tersangka dalam kasus tersebut berjumlah enam orang

Menkeu Minta Asosiasi Fintech Minimalkan Kesenjangan Digital
Indonesia
Menkeu Minta Asosiasi Fintech Minimalkan Kesenjangan Digital

Komitmen nasional dalam digitalisasi dapat mendukung sumber–sumber ekonomi terbaru.

Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi

Peluang sangat terbuka luas bagi kaum muda Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dengan produk kopi dalam negeri

Bahar bin Smith Hirup Udara Bebas Hari Ini
Indonesia
Bahar bin Smith Hirup Udara Bebas Hari Ini

Proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan

 E-HAC Jadi Syarat Wajib Bepergian Pakai Pesawat, Simak Cara Penggunaannya
Indonesia
E-HAC Jadi Syarat Wajib Bepergian Pakai Pesawat, Simak Cara Penggunaannya

Pengisian electronic health alert card (e-HAC) kini jadi syarat mudik menggunakan transportasi udara.

Anies: Konsistensi Rawat Lingkungan Hidup Harus Jadi Budaya, Bukan Hanya Slogan
Indonesia
Anies: Konsistensi Rawat Lingkungan Hidup Harus Jadi Budaya, Bukan Hanya Slogan

“Bapak/Ibu semua adalah garda terdepan, konsistensi merawat lingkungan hidup harus menjadi budaya, bukan hanya slogan. Budaya itu terdiri dari beberapa fase, diajarkan, didisiplinkan, hingga menjadi kebiasaan," paparnya.

Ditanya Progres Formula E, Reaksi Anies Mendadak Berubah
Indonesia
Ditanya Progres Formula E, Reaksi Anies Mendadak Berubah

Semua itu berubah ketika ada seorang jurnalis melempar pertanyaan perkembangan tentang gelaran Formula E di Jakarta ke Anies.

Berbagai Pelonggaran Bikin Penyaluran KPR Melejit
KPR
Berbagai Pelonggaran Bikin Penyaluran KPR Melejit

Realisasi KPR tahun lalu yang sebesar Rp 465,55 triliun menunjukkan bahwa pemulihan sudah mulai terjadi, namun masih menyisakan scaring effect.

Komika Fico Fachriza Ditangkap Gegara Tembakau Gorila, Sore Ini Kasusnya Dirilis
Indonesia