Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

"Pemerintah Presiden Joko Widodo tak punya pilihan kecuali bekerja keras memperbaiki UU Cipta Kerja," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Baca Juga:

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas

MK menyatakan, jika dalam dua tahun tidak diperbaiki, maka semua UU yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja itu otomatis berlaku kembali. Menurut Yusril, hal itu jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Dalam putusan tersebut, MK juga melarang pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja selain yang sudah ada.

MK juga melarang pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Maka itu, Yusril menilai, putusan MK itu mempunyai dampak yang luas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang kini tinggal lebih kurang tiga tahun lagi sampai tahun 2024.

"Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada UU Cipta Kerja itu," ujarnya

Tanpa perbaikan segera, kata Yusril, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil Presiden otomatis terhenti. Akibatnya, berpotensi melumpuhkan Pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi.

Baca Juga:

Fraksi PAN: Pilihan Terbaik Pemerintah dan DPR Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Menurut Yusril, pemerintah dapat menempuh dua cara mengatasi hal tersebut. Pertama memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law centre dan menjadi leader dalam merevisi UU Cipta Kerja.

Kedua, pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional. Tugasnya menata, mensinkronisasi dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah.

"Keberadaan kementerian baru itu sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini, kesepakatan itu belum dilaksanakan," ungkap Yusril.

Yusril menyebut hal itu sulit terealisasi karena terbentur dengan pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Sesuai kesepakatan, sebelum kementerian tersebut terbentuk, maka tugas dan fungsinya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Yusril menilai, sejak awal UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan cara meniru omnibus law di Amerika dan Kanada itu, memang bermasalah.

Padahal Indonesia mempunyai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya, secara prosedur, harus tunduk pada UU itu.

Dijelaskan Yusril, MK yang berwenang menguji materil dan formil terhadap UU, menggunakan UUD 45 sebagai batu uji jika melakukan uji materiil. Sementara jika melakukan uji formil, MK menggunakan UU No 12 Tahun 2011 itu.

Sebab itu, ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya omnibus law diuji formil dengan UU No 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK. MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan.

"Masih bagus MK hanya menyatakan inkonstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, saya menyarankan agar Presiden Joko Widodo bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja, tanpa harus menunggu dua tahun," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: MUI Keluarkan Seruan Hati-hati Lakukan Rapid Test COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: MUI Keluarkan Seruan Hati-hati Lakukan Rapid Test COVID-19

Adanya gambar surat dengan kop Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang isinya seruan agar para ulama dan kiai berhati-hati dengan rencana Rapid Test Covid-19 adalah konten palsu.

Tiongkok Bantu Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin COVID-19 ASEAN
Berita
Tiongkok Bantu Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin COVID-19 ASEAN

China sangat mementingkan kerja sama China-ASEAN dan mendukung posisi sentral ASEAN.

Kegiatan G20 Diprediksi Bantu Penciptaan 33 Ribu Lapangan Kerja
Indonesia
Kegiatan G20 Diprediksi Bantu Penciptaan 33 Ribu Lapangan Kerja

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren
Indonesia
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat

Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh Terkendala Hoaks di Media Sosial
Indonesia
Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh Terkendala Hoaks di Media Sosial

Proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pidie, Aceh, terkendala oleh informasi yang tidak benar (hoaks) dari media sosial.

Masjid di Pacitan Hanyut ke Tengah Laut Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Masjid di Pacitan Hanyut ke Tengah Laut Berhasil Dievakuasi

Masjid Apung Pantai Panceer Door, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berhasil ditarik ke bibir pantai karena sebelumnya terseret banjir dan arus Sungai Grindulu hingga hanyut ke tengah lautan.

Belasan Orang Ditangkap Buntut Tawuran di Setiabudi saat PPKM Darurat
Indonesia
Belasan Orang Ditangkap Buntut Tawuran di Setiabudi saat PPKM Darurat

15 orang yang diamankan itu masih berstatus sebagai saksi

Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem
Indonesia
Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem

Fraksi Partai NasDem buka suara menanggapi kemunculan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu.

Setelah Bayar Pakai Sampah, Naik Suroboyo Bus Kini Tapping Uang Elektronik
Indonesia
Setelah Bayar Pakai Sampah, Naik Suroboyo Bus Kini Tapping Uang Elektronik

"Kami juga mendukung program Bank Indonesia (BI) yakni Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan juga pembayaran semacam ini sangat cocok di tengah pandemi ini, karena tidak ada proses bersentuhan yang bisa memicu tersebarnya COVID-19,” imbuh Irvan.

Kilang Minyak Balongan Indramayu Meledak dan Terbakar
Indonesia
Kilang Minyak Balongan Indramayu Meledak dan Terbakar

Mengutip laman Pertamina, Kilang VI Balongan adalah kilang keenam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero).