Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021 Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran 2020.

Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Belum (rapat pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2020). Menyelesaikan dulu APBD Perubahan," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong warsono, saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Baca Juga

DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak

DPRD pun merencanakan pelaksanaan pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 pada November, setelah rampung melaksanakan pembahasan APBD Perubahan.

"Mudah-mudahan APBD Perubahan segera bisa dituntaskan sebelum akhir bulan sehingga awal November kita bisa mulai bahas APBD 2021," tuturnya

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia terkait dampak yang ditimbulkan jika terjadi keterlambatan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD 2021 adalah pada awal bulan Juli. Namun hingga kini, jadwal pembahasan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPPAS) dan APBD Perubahan DKI belum rampung.

"Ini berarti bahwa sudah masuk hitungan ketiga bulan keterlambatan pembahasan KU-PPAS APBD 2021 dan sekarang belum ada tanda-tanda pembahasan akan dilakukan," ujar Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak dalam keterangan tertulisnya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa batas penetapan APBD, yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

"Berarti bulan November 2020 APBD 2021 sudah harus selesai," papar dia.

Hingga sekarang, kata Razak, belum ada tanda-tanda bahwa pembahasan KUPPAS APBD 2021 akan segera dimulai sehingga bisa jadi akan molor lagi hingga akhir bulan Oktober ini.

Baca Juga

Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Melihat kondisi tersebut, kata dia, bisa jadi pembahasan APBD 2021 DKI Jakarta akan terancam molor seperti tahun-tahun sebelumnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tidak Tegas Soal Kemelut Laut Natuna, Prabowo Dikritik Presiden PKS
Indonesia
Tidak Tegas Soal Kemelut Laut Natuna, Prabowo Dikritik Presiden PKS

PKS mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam permasalah yang menyangkut dengan kedaulatan. Meskipun Tiongkok diketahui menjadi salah satu investor di Indonesia.

Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh
Indonesia
Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh

Kementerian Perhubungan agar bisa terus memonitor harga-harga tiket. Terutama, tarif tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test.

Kelakuan Stafsus Milenialnya Terkuak, Jokowi Diminta 'Bersih-Bersih' Istana
Indonesia
Kelakuan Stafsus Milenialnya Terkuak, Jokowi Diminta 'Bersih-Bersih' Istana

Jokowi boleh jadi orangnya sangat baik, namun orang-orang di sekitarnya yang kemudian manfaatkannya

 BPIP Duga Terjadi Pelanggaran HAM Terhadap ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
BPIP Duga Terjadi Pelanggaran HAM Terhadap ABK WNI di Kapal Tiongkok

Menurut Benny kasus ini mencoreng wajah keadaban manusia dan merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat.

 Uji Mobil Rubicon Baru, Bupati Karanganyar Jajal Medan Off Road dan Ini Hasilnya
Indonesia
Uji Mobil Rubicon Baru, Bupati Karanganyar Jajal Medan Off Road dan Ini Hasilnya

Juliyatmono menyetir sendiri Jeep Rubicon sendiri turun dari jalan raya menuju ke lokasi proyek yang kondisi medannya tanah berlumpur penuh batu dan sungai atau jalur off-road.

Polisi Olah TKP Ledakan di Monas
Indonesia
Polisi Olah TKP Ledakan di Monas

"Ya (benar ledakan), semua sedang melakukan penyelidikan. Ada dari polisi juga," kata Zulhadrie

Tak Ada Lagi Pasien Positif COVID-19 di RS Darurat Pulau Galang
Indonesia
Tak Ada Lagi Pasien Positif COVID-19 di RS Darurat Pulau Galang

Pasien tersebut yakni enam Warga Negara Asing asal India dan dua orang jemaah Masjid Baiturrahman, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.

Surat Edaran MA Bikin Mafia Peradilan Makin Parah
Indonesia
Surat Edaran MA Bikin Mafia Peradilan Makin Parah

SEMA No 2 tahun 2020 tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2020

Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik
Indonesia
Ingat! Penyelenggara Pemilu Ngopi Bareng Timses Termasuk Langgar Kode Etik

Setelah jadi penyelenggara pemilu, kebebasan itu digadai untuk sementara agar tak terkesan memihak

KPU Klaten Rencanakan Bikin TPS di Pengungsian
Indonesia
KPU Klaten Rencanakan Bikin TPS di Pengungsian

"Kami sudah koordinasi dengan PPK-PPS di 18 TPS zona merah Gunung Merapi agar mempersiapkan pelaksanaan pencoblosan di TPS darurat tempat pengungsian," kata dia