Dua Industri Strategis Nasional Terancam UU Cipta Kerja Ilustrasi - Industri penerbangan Indonesia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam pengelolaan industri strategis nasional. Hasil kajian naskah UU Ciptaker versi 812 halaman yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, 5 Oktober lalu, setidaknya ada dua Industri strategis nasional yang terancam.

Demikian disampaikan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak. Dia mengungkapkan, dua industri strategis nasional yang terancam dengan hadirnya UU Ciptaker, yakni penerbangan dan pertahanan.

Amin menjelaskan, terkait industri penerbangan, UU Ciptaker mengubah pasal 237 pada UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di mana sebelumnya dinyatakan pengusahaan bandar udara dilakukan oleh badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

Baca Juga:

Massa Aksi Remaja Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Namun di dalam UU Ciptaker, pasal tersebut diubah menjadi pengembangan usaha bandar udara dilakukan melalui penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

"Frasa yang dihilangkan adalah frasa yang menyatakan bahwa mayoritas saham badan usaha harus dimiliki negara," kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10).

Menurut Amin, penghilangan frasa tersebut berdampak pada berlakunya mekanisme pasar dalam pengusahaan bandar udara. Sehingga, peran negara menjadi jauh berkurang dan terbuka peluang usaha bandar udara dimiliki asing.

Saat ini saja, kata dia, ketika bandar udara dikuasai negara lewat BUMN, muncul kasus tentang masuknya pekerja asing secara massif dan berbagai persoalan keimigrasian. Apalagi bila bandar udara dikelola swasta atau bahkan asing.

"Padahal bandar udara adalah aset strategis nasional yang menjadi pintu masuk bagi orang asing ke dalam negeri. Perubahan ketentuan ini sangat berbahaya bagi kedaulatan Negara," ujar Amin.

Demo tolak UU Cipta Kerja bersamaan dengan setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demo tolak UU Cipta Kerja bersamaan dengan setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Industri strategis nasional berikutnya yang terancam adalah Industri Pertahanan. UU Ciptaker mengubah dua UU strategis terkait pemodalan dalam industri pertahanan dan keamanan nasional, yaitu UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di UU Industri Pertahanan, kata Amin, ketentuan tentang kepemilikan modal atas industri alat utama yang seluruhnya milik negara, dan industri alat penunjang serta komponen pendukung yang merupakan milik BUMN dengan saham mayoritas dimiliki negara, diubah oleh UU Ciptaker, dengan memperbolehkan perusahaan swasta memiliki industri alat utama pertahanan negara.

"Swasta di sini bisa lokal dan asing, tidak ada ketentuan yang membatasi kepemilikan asing di UU ini baik pada komponen alat utama, penunjang dan pendukung," ungkap dia.

Baca Juga:

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

Demikian juga, lanjut Amin, di UU Penanaman Modal, yang sebelumnya ada ketentuan yang menutup bagi penanam modal asing di industri senjata, alat peledak, dan peralatan perang. Semua itu diatur dalam pasal 12 ayat 2.

Namun, kini diubah oleh UU Cipteker yang tercantum dalam pasal 77 tentang perubahan UU Penanaman Modal. Konsekuensinya, menurut Amin, terbuka peluang pemodal swasta termasuk asing, di industri peralatan perang negara.

“Ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara karena ada potensi kekuatan di luar institusi militer negara yang akan sulit dikendalikan negara, akibat dibebaskannya pemodalan di industri pertahanan dan peralatan perang,” pungkas Amin. (Pon)

Baca Juga:

Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Jokowi Lantik Riza Jadi Wagub DKI, Hanya Pimpinan DPRD yang Diundang
Indonesia
Hari Ini Jokowi Lantik Riza Jadi Wagub DKI, Hanya Pimpinan DPRD yang Diundang

Hanya pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih yang diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat pelaksanaan pelantikan tersebut.

Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Anies dalam Proyek Revitalisasi Monas
Indonesia
Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Anies dalam Proyek Revitalisasi Monas

Proyek revitalisasi Monas yang dilakukan gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum memiliki izin dari Sekretariat Negara.

Mendagri Tindak Lanjuti Dugaan Pelarangan Natal di Sumatera Barat
Indonesia
Mendagri Tindak Lanjuti Dugaan Pelarangan Natal di Sumatera Barat

Tito Karnavian sudah menghubungi Bupati Dharmasraya untuk memastikan toleransi di wilayahnya tetap dijaga.

RSD Wisma Atlet Rawat 1.243 Pasien Positif COVID-19
Indonesia
RSD Wisma Atlet Rawat 1.243 Pasien Positif COVID-19

Pasien rawat inap bertambah 58 orang

Episentrum COVID-19 Mengarah ke Asia Tenggara, Indonesia Diminta Waspada
Indonesia
Episentrum COVID-19 Mengarah ke Asia Tenggara, Indonesia Diminta Waspada

Saran dan peringatan dari WHO itu hendaknya tidak membuat masyarakat semakin takut

Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menolak secara tegas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja

Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD
Indonesia
Ketua DPRD Kritik Anies tidak Adil Potong Tunjangan SKPD

Lantaran ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mendapatkan tunjangan penuh

 Reaksi Anies Tanggapi Isu Anggaran Penanggulangan Banjir 2020 Dipotong
Indonesia
Reaksi Anies Tanggapi Isu Anggaran Penanggulangan Banjir 2020 Dipotong

"Itu bukan hanya tidak benar tapi mengarang," kata Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1).

Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus
Indonesia
Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus

Masa aksi lain tetap melanjutkan orasi dengan dipandu oleh beberapa orator

Anies Diminta Kaji Secara Mendalam Rencana Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta
Indonesia