Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020 Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay (kiri) saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat FPAN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (Istimewa)

Merahputih.com - Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dua hal terkait Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang baru dikeluarkan Presiden Jokowi.

Keduanya, yakni terkait dengan jenis sanksi dan pembuatan turunan inpres tersebut dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Baca Juga:

HIPMI Berharap Pengusaha Muda di Daerah Dapatkan Relaksasi Kredit

Terkait jenis sanksi, inpres tersebut telah menjelaskan bahwa sanksi bagi para pelanggar adalah teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

"Masalahnya adalah apakah sanksi-sanksi di atas bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa menimbulkan efek jera," ujar Saleh, Kamis (6/8).

Saleh Daulay anggota DPR yang juga tokoh muda Muhammadiyah (Foto: www.salehdaulay.com)

Kalau teguran lisan dan tertulis, sudah biasa diterapkan dan saat ini para petugas sudah sering melakukan teguran namun pelanggaran tetap saja terjadi.

"Kalau kerja sosial, bagaimana mengawasinya. Dimana mereka harus dipekerjakan. Begitu juga dengan sanksi administratif yang ada masih perlu diperjelas agar dapat dilaksanakan secara efektif," tanya dia.

Selain itu, Inpres 6/2020 belum bisa langsung diaplikasikan, karena masih menunggu aturan turunan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Baca Juga:

Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam

Hal itu, menurut dia, tentu akan sangat tergantung koordinasi dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Kalau mau cepat, Menteri Dalam Negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini. Kalau perlu, mendagri memberikan batas waktu," ujarnya.

Dia menilai dengan langkah tegas tersebut, turunan Inpres 6/2020 dapat dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Halau Simpatisan Rizieq, Polisi: Pisahkan Laki-Laki dan Perempuan
Indonesia
Halau Simpatisan Rizieq, Polisi: Pisahkan Laki-Laki dan Perempuan

Petugas keamanan gabungan dari unsur TNI-Polri membuat barikade

DPRD DKI Pertanyakan Pembagian Bansos COVID-19 untuk TNI dan ASN
Indonesia
DPRD DKI Pertanyakan Pembagian Bansos COVID-19 untuk TNI dan ASN

"Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono

Geruduk Balai Kota, Ratusan Pegawai Hiburan Malam Minta Diskotek Dibuka
Indonesia
Geruduk Balai Kota, Ratusan Pegawai Hiburan Malam Minta Diskotek Dibuka

Hana menilai, pemerintah tidak pernah memberikan solusi yang jelas.

Eksis di Medsos Gegara Tawuran Manggarai, Bos Gengster Zwembath Diciduk Polisi
Indonesia
Eksis di Medsos Gegara Tawuran Manggarai, Bos Gengster Zwembath Diciduk Polisi

Luthfi juga menjadi pelaku penyerangan di puskesmas kecamatan Menteng

Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN
Indonesia
Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN

kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong pemulihan yang ditargetkan mulai terjadi pada kuartal III dan IV setelah pada kuartal II tertekan akibat penerapan PSBB.

CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan, 5 Jalan di Jaktim Ini Malah Disiapkan untuk HBKB
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan, 5 Jalan di Jaktim Ini Malah Disiapkan untuk HBKB

Lokasi yang sedang dipersiapkan sebagai kawasan HBKB adalah Jalan Pemuda, Kecamatan Rawamangun yang berada di perbatasan Jakarta Pusat

Jumlah Pasien COVID-19 yang Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Berkurang
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 yang Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Berkurang

Jumlah pasien yang dirawat pada hari ini berkurang 44 orang

Tito Tegur Bupati Karawang Gegara Gelar Arak-Arakan Pendaftaran Pilkada
Indonesia
Tito Tegur Bupati Karawang Gegara Gelar Arak-Arakan Pendaftaran Pilkada

Tito menyatakan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim
Indonesia
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim

Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam jenis badik.

Corona Bikin Elektabilitas Prabowo Menurun
Indonesia
Corona Bikin Elektabilitas Prabowo Menurun

Terutama dalam penanganan COVID-19 yang kini sedang mendapat perhatian publik