Dua Hal Ini Sebabkan Elemen Buruh Terancam Tunda Geruduk Kantor DPR AKsi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di DIY Yogyakarta. Dok ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.

MerahPutih.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) merencanakan untuk menunda aksi massa menolak omnibus law yang sedianya berlangsung tanggal 23 Maret 2020 mendatang di gedung DPR.

Penundaan ini dilakukan karena ada informasi pada tanggal tersebut DPR tidak jadi menyelenggarakan sidang paripurna dan penyebaran virus corona yang makin mewabah.

Baca Juga:

Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, jika nanti ada informasi DPR akan menggelar sidang paripurna, maka MPBI akan kembali menyerukan aksi.

Said Iqbal menambahkan, pihaknya tidak bisa melarang jika di daerah ada yang ingin tetap melakukan aksi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020.

Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana
Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

“Tetapi yang harus dilakukan, wajib prinsip-prinsip keselamatan peserta aksi, terutama terkait dengan pandemi Covid-19, sesuai dengan imbauan dan ketentuan yang dikeluarkan WHO (Badan Kesehatan Dunia) terkait pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut,” kata Said Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menambahkan, agar elemen masyarakat agar tidak menganggap remeh persoalan omnibus law. Bagaimana pun, semua pihak perlu sehat untuk menentang RUU Cipta Kerja.

Baca Juga:

Pembahasan Omnibus Law Perlu Libatkan Publik Agar tak Picu Kegaduhan

“Kita sudah ada itikad baik dengan mengurangi pengerahan massa. Karena itu, kami meminta DPR untuk memiliki itikad baik dengan menghentikan pembahasan omnibus law. Sehingga kita bisa fokus menghadapi pandemi corona,” kata Andi Gani.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban meminta kepada pimpinan DPR agar RUU Cipta Kerja tidak terburu-buru disahkan dalam 100 hari sesuai dengan permintaan Presiden.

“Buruh sudah berempati. Kami harap pemerintah dan DPR juga berempati dengan tidak memaksakan pembahasan omnibus law. Mari kita fokus pada persoalan corona terlebih dahulu,” kata Elly. (Knu)

Baca Juga:

HMI Minta Omnibus Law Disahkan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH