Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin Ilustrasi. KPK (Antara)

MerahPutih.com - Dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp 42 miliar. Jika dikalkulasikan, total suap yang diduga diterima dua mantan pejabat pajak tersebut sekira Rp 57 miliar.

Uang suap Rp 57 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama; PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations, Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

Baca Juga:

KPK Dalami Suap Pajak dari Bank Panin Hingga PT Jhonlin Baratama

Hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan untuk Angin Prayitno Aji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (22/9).

"Terdakwa melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura," kata Jaksa Takdir.

Angin Prasetyo selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, serta Dadan Ramdani selaku bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, didakwa menerima suap bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Adapun, tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang didakwa turut serta menerima suap yakni, Wawan Ridwan; Alfred Simanjuntak; Yulmanizar; dan Febrian. Mereka diduga mereka telah merekayasa hasil penghitungan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

"(Mereka) merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; wajib pajak PT BANK PAN Indonesia (PANIN),Tbk tahun pajak 2016 dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017," ujarnya.

Baca juga:

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

Uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.

Atas perbuatannya, kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK Tersangka Korporasi

"KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi," kata Ali

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam
Indonesia
Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam

Donasi diserahkan langsung kepada dr Lie Dharmawan di kantor DoctorSHARE di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Gelar Sidang Istimewa untuk Makzulkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Gelar Sidang Istimewa untuk Makzulkan Jokowi

Channel YouTube 651 SAFA mengunggah video YouTube dengan judul “KABAR HARI INI! MPR DIDESAK GELAR SIDANG ISTIMEWA UTK JKW!!” pada tanggal 21 April 2021.

Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme
Indonesia
Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme

Jangan sampai di negeri ini seperti dalam buku tersebut

1.020 Anak Terima Remisi di Hari Anak Nasional
Berita
1.020 Anak Terima Remisi di Hari Anak Nasional

"Kami berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih semangat. Meskipun mereka terbatas kemerdekaannya di dalam LPKA, " kata Reynhard.

Bank Syariah Indonesia Resmi Berdiri
Indonesia
Bank Syariah Indonesia Resmi Berdiri

Produk dan layanan keuangan syariah milik BSI harus kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen nasabahnya, mulai dari UMKM, korporasi, hingga retail.

Kapolda Jateng Ingatkan Warga Tidak Terprovokasi soal Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Kapolda Jateng Ingatkan Warga Tidak Terprovokasi soal Kasus Rizieq Shihab

"Percayakan kepada Polri dan TNI untuk menangani aksi premanisme tersebut. Masyarakat Jawa Tengah tetap tenang dan tidak terprovokasi," kata dia.

Kepala Daerah Diminta Gencarkan 'Testing' dan 'Tracing' Tekan COVID-19
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Gencarkan 'Testing' dan 'Tracing' Tekan COVID-19

Kasus positif COVID-19 di luar Jawa dan Bali sempat meningkat

Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra

Djoko Tjandra sudah memberi uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Se