Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan menempuh dua cara untuk menyelesaikan kisruh Partai Demokrat. Pertama, menggunakan UU Partai Politik.

"Yang kedua adalah berdasar AD/ART Partai Demokrat,” kata Mahfud, dalam kanal Youtube Kemenkopolhukam, Senin (8/3).

Baca Juga:

Dualisme Ketum Demokrat Bakal Munculkan Beberapa Kemungkinan ke Depan

Dokumen AD/ART yang diserahkan terakhir dan berlaku pada saat sekarang ini adalah AD/ART Partai Demokrat yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020. Ketua Umum Demokrat berdasarkan dokumen itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemudian nanti akan timbul persoalan apakah AD/ART yang menjadi dasar dan disebut KLB Deli Serdang itu sah atau tidak. Pemerintah akan menilai secara terbuka dari logika-logika hukum juga logika masyarakat.

"Jadi kita transparan dan tidak boleh main-main. AD/ART yang sah sampai sekarang yang diserahkan ke Kemkumham tahun 2020. itu dasar utamanya," tambah dia.

Mahfud juga membantah pemerintah melindungi KLB Partai Demokrat. Tudingan pemerintah melindungi KLB muncul lantaran tak ada pembubaran kongres di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat (5/3).

Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Moeldoko dalam acara penutupan di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Moeldoko dalam acara penutupan di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus

Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak bisa membubarkan KLB lantaran ada UU yang mengatur. "Kita enggak bisa melarang KLB. Enggak ada urusannya kita melindungi KLB," kata Mahfud.

Mahfud menyebut yang dilakukan pemerintah saat ini sama dengan sikap Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi Presiden. Kala itu, Megawati dan SBY membiarkan KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada kepemimpinan Megawati, PKB mengalami dualisme. Hal itu terjadi setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

Pada 2008, saat SBY menjadi Presiden PKB kembali mengalami dualisme. Saat itu PKB terpecah menjadi versi Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Muhaimin Iskandar alias Cak Imin).

"Bukan berarti Pak SBY dan Bu Mega memihak. Tapi memang tidak boleh membubarkan," jelas Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Minta Pemprov DKI Segel Proyek Pusat Kuliner Muara Karang
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Segel Proyek Pusat Kuliner Muara Karang

Viani menjelaskan pembangunan area kuliner bernama Pluit Culinary Park oleh PT Prada Dhika Niaga ini terbukti melanggar aturan karena dibangun di atas area hijau di ruang terbuka hijau atau RTH Muara Karang

Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target
KPR
Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target

Berdasarkan dashboard management control PPDPP, saat ini sebanyak 255.635 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep).

Jokowi: Saya Sering Dihina
Indonesia
Jokowi: Saya Sering Dihina

Hal itu dikatakan Jokowi ke Mahfud sebelum dirinya belum menjadi Menko Polhukam

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Direktur PT CPM
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Direktur PT CPM

PT Millenium Capital sendiri diketahui sebagai satu dari 13 tersangka koorporasi dalam kasus korupsi Jiwasraya

Bantah Ada 'Tarik Tambang' dengan Tri Rismaharini, Hasto PDIP: Semua Taat Keputusan Megawati
Indonesia
Bantah Ada 'Tarik Tambang' dengan Tri Rismaharini, Hasto PDIP: Semua Taat Keputusan Megawati

Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan

Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha
Indonesia
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha

Wali Kota Bandung, Oded M Danial memberi arahan kepada para pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Bandung menyampaikan, jika ada masalah segera menyelesaikan.

Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC
Indonesia
Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC

Brigjen Prasetijo Utomo meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan suap penghapusan red notice.

KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT
Indonesia
KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Bhumi Prasaja dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospatial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015.

Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK
Indonesia
Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK

Sebanyak 700 karyawan PT Garuda Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mereka sebelumnya sudah dirumahkan selama 5 bulan.

Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam
Indonesia
Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam

Personel itu melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri