Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan menempuh dua cara untuk menyelesaikan kisruh Partai Demokrat. Pertama, menggunakan UU Partai Politik.

"Yang kedua adalah berdasar AD/ART Partai Demokrat,” kata Mahfud, dalam kanal Youtube Kemenkopolhukam, Senin (8/3).

Baca Juga:

Dualisme Ketum Demokrat Bakal Munculkan Beberapa Kemungkinan ke Depan

Dokumen AD/ART yang diserahkan terakhir dan berlaku pada saat sekarang ini adalah AD/ART Partai Demokrat yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020. Ketua Umum Demokrat berdasarkan dokumen itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemudian nanti akan timbul persoalan apakah AD/ART yang menjadi dasar dan disebut KLB Deli Serdang itu sah atau tidak. Pemerintah akan menilai secara terbuka dari logika-logika hukum juga logika masyarakat.

"Jadi kita transparan dan tidak boleh main-main. AD/ART yang sah sampai sekarang yang diserahkan ke Kemkumham tahun 2020. itu dasar utamanya," tambah dia.

Mahfud juga membantah pemerintah melindungi KLB Partai Demokrat. Tudingan pemerintah melindungi KLB muncul lantaran tak ada pembubaran kongres di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat (5/3).

Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Moeldoko dalam acara penutupan di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Moeldoko dalam acara penutupan di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3) malam. ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus

Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak bisa membubarkan KLB lantaran ada UU yang mengatur. "Kita enggak bisa melarang KLB. Enggak ada urusannya kita melindungi KLB," kata Mahfud.

Mahfud menyebut yang dilakukan pemerintah saat ini sama dengan sikap Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi Presiden. Kala itu, Megawati dan SBY membiarkan KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada kepemimpinan Megawati, PKB mengalami dualisme. Hal itu terjadi setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Baca Juga:

Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

Pada 2008, saat SBY menjadi Presiden PKB kembali mengalami dualisme. Saat itu PKB terpecah menjadi versi Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Muhaimin Iskandar alias Cak Imin).

"Bukan berarti Pak SBY dan Bu Mega memihak. Tapi memang tidak boleh membubarkan," jelas Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Pergi Jauh Saat Nataru, Satgas COVID-19 Wajibkan Tes PCR
Indonesia
Anak Pergi Jauh Saat Nataru, Satgas COVID-19 Wajibkan Tes PCR

Berdasarkan pengalaman libur panjang sebelumnya atau selama pandemi COVID-19 telah mengakibatkan peningkatan laju penularan.

Tidak Ada Gelombang 3 COVID-19, Ekonomi Bisa Tumbuh
Indonesia
Tidak Ada Gelombang 3 COVID-19, Ekonomi Bisa Tumbuh

Pemerintah dalam dua tahun terakhir berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar minus 2,07 persen (yoy) dan menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20.

Tersisa 180 Ribu di Jakarta, Rumah Warga Belum Divaksin Bakal Didatangi Polisi
Indonesia
Tersisa 180 Ribu di Jakarta, Rumah Warga Belum Divaksin Bakal Didatangi Polisi

Polda Metro Jaya terus memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya.

Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indonesia
Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis (18/2) kemarin hingga Jumat (19/2) menyebabkan 57 RT dari 30.470 RT di ibu kota terendam banjir.

Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina
Indonesia
Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina

"Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham," ujar Agus.

Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan
Indonesia
Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan

"Undang-undangnya memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," kata Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah daerah mempersiapkan secara optimal tenaga vaksinator dan manajemen pelaksanaan vaksin di lapangan.

Konflik dan Kekerasan di Papua Cerminan Rendahnya Perhatian Elite Politik di Jakarta
Indonesia
Konflik dan Kekerasan di Papua Cerminan Rendahnya Perhatian Elite Politik di Jakarta

Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil.

Direktur TV Yang Ditangkap Polres Jakpus Kelola Kanal YouTube di Bondowoso
Indonesia
Direktur TV Yang Ditangkap Polres Jakpus Kelola Kanal YouTube di Bondowoso

Direktur tv swasta tersebut ditangkap di wilayah Jawa Timur beberapa hari lalu. Dalam penangkapan itu, 2 orang lainnya turut diciduk oleh aparat polisi.

Kepala BNPT Ingatkan Potensi Serangan Teroris saat PON Papua
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Potensi Serangan Teroris saat PON Papua

Boy mengatakan bahwa BNPT terus melakukan koordinasi dengan jaringan intelijen agar pelaksanaan PON berjalan sukses.