Dua Anggota Positif COVID-19, DPRD Kota Bogor Terapkan WFO 25 Persen Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor (ANTARA: Foto/Riza Harahap)

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD Kota Bogor menerapkan work from office (WFO) 25 persen selama lima hari sejak Rabu (23/6) hingga Minggu (27/6). Kebijakan ini diberlakukan setelah dua anggota DPRD diketahui terkonfirmasi positif COVID-19.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan keputusan itu diambil setelah anggota dewan melakukan musyawarah untuk mengambil langkah antisipatif untuk menekan penularan COVID-19 di lingkungan kantor DPRD Kota Bogor.

Baca Juga

Lima Titik 'Check Point' Ganjil-Genap Kota Bogor

"Langkah antisipatif itu adalah melakukan pembatasan kunjungan orang ke kantor DPRD secara ketat, baik anggota, pegawai sekretariat, maupun tamu," ucapnya di Kota Bogor.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, pembatasan kegiatan itu meliputi membatasi jumlah pegawai sekretariat Dewan yang bekerja di kantor maksimal 25 persen.

"Pegawai yang diizinkan bekerja di kantor adalah pegawai yang menyelesaikan pekerjaan mendesak," ujar Atang dikutip Antara

Pimpinan DPRD juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk melakukan tracing, testing, dan treatment, guna menekan penyebaran COVID-19.

Gedung DPRD Kota Bogor (ANTARA/Foto: Riza Harahap)
Gedung DPRD Kota Bogor (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Atang menjelaskan, kegiatan rapat terjadwal dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), akan dilaksanakan secara online melalui "zoom meeting", misalnya rapat pembahasan Raperda oleh Pansus, maupun rapat kerja di komisi-komsi.

"Pengaduan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi, bisa diterima secara langsung dalam jumlah sangat terbatas dan menggunakan protokol kesehatan secara ketat," tutur

Atang menambahkan, pimpinan DPRD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, akan melaksanakan tes swab PCR untuk anggota dan pegawai Sekretariat DPRD yang menjadi kontak erat dengan dua orang anggota DPRD yang terpapar COVID-19.

Selama pembatasan kegiatan di DPRD, juua akan dilakukan penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi ruangan. "Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai ikhtiar menekan penyebaran COVID-19," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terbang ke Kalsel, Jokowi Resmikan Bendungan Tapin
Indonesia
Terbang ke Kalsel, Jokowi Resmikan Bendungan Tapin

Bendungan Tapin dirancang dengan tipe Timbunan Batu Zonal Inti Tegak dan memiliki kapasitas tampung sebesar 70,52 juta meter kubik.

[HOAKS atau FAKTA]: Beli Pulsa, Kuota dan Sembako Kena Pajak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Beli Pulsa, Kuota dan Sembako Kena Pajak

Akun Facebook Wily Sinaga mengunggah foto (31/01/21) berisi narasi “Beli pulsa kena pajak, Beli kuota kena pajak, Beli sembako kena pajak, Apes… apes.”.

Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPR Apresiasi Terobosan Mantan Menkes Kembangkan Vaksin Nusantara

BPOM mengevaluasi Vaksin Nusantara AntiCOVID-19 yang dikembangkan tim mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

KPK Cukup Jadi Supervisi Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Cukup Jadi Supervisi Kasus Djoko Tjandra

"KPK cukup melakukan korsup (koordinasi dan supervisi) saja terhadap penanganan kasus Djoko Tjandra," kata Indriyanto

Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim
Indonesia
Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim

Guru tak hanya dituntut dari kemampuan mengajar tetapi juga menjadi teladan

Terkendala Pendataan, 10 Persen KPM di Jakarta Belum Bisa Terima Bansos
Indonesia
Terkendala Pendataan, 10 Persen KPM di Jakarta Belum Bisa Terima Bansos

DKI Jakarta telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke warga terdampak COVID-19. Realisasi pendistribusian bansos di ibu kota mencapai 90 persen.

PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga
Indonesia
PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga

Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

55 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Sawah Besar, Mayoritas Pilih Sanksi Sosial
Indonesia
55 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Sawah Besar, Mayoritas Pilih Sanksi Sosial

Kapolsek Sawah Besar, Kompol Eliantoro Jalmaf menuturkan, ada 55 warga yang terjaring dalam operasi yustisi.

Ulama Kharismatik Banten Yakin Komjen Listyo Mampu Amankan Negara
Indonesia
Ulama Kharismatik Banten Yakin Komjen Listyo Mampu Amankan Negara

Pencalonan Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri mendapatkan dukungan dari ulama kharismatik Banten, KH. Abuya Muhtadi Dimyathi.

620 Relawan Daftar Uji Klinis Vaksin COVID-19
Indonesia
620 Relawan Daftar Uji Klinis Vaksin COVID-19

"Rencana akan diuji coba mulai 11 Agustus 2020," kata Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac, Prof Kusnandi Rusmil