Dua Alasan Polri Tak Perlu Beri Izin Kelanjutan Liga 1 dan 2 Pertandingan Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Istimewa)

Merahputih.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri untuk tidak menerbitkan izin kelanjutan Liga 1 dan Liga 2 karena dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19.

Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, ada dua alasan Polri tak seharusnya memberikan izin kelanjutan kompetisi. Pertama, sesuai instruksi presiden yang menegaskan bahwa masalah kesehatan dan kemanusiaan yang utama. Kedua, maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz tentang semboyan "Salus Populi Suprema Lex Esto" yaitu "Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi."

Baca Juga

Hasil Managers Meeting: PT LIB dengan 18 Klub Sepakat dalam Semua Hal Lanjutan Liga 1 2020

"Jika Liga 1 dan 2 tetap digelar dikhawatirkan akan banyak melahirkan klaster baru. Tentunya ini bertolak belakang pada sikap semua kepala daerah yang sudah memberi instruksi kepada bawahannya untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat," kata Neta dalam siaran persnya, Jumat (25/9).

Meski digelar tanpa penonton, tak ada yang bisa menjamin jika suporter tak akan datang ke sekitar stadion. Apabila itu terjadi, maka kemungkinan akan ada kerumunan sehingga menciptakan klaster baru.

Jika PT LIB dan PSSI tetap melanjutkan kompetisi dan nantinya melahirkan klaster baru COVID-19, bukan tak mungkin juga kondisi itu membuat FIFA akan mempertimbangkan kembali kepantasan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 yang dijadwalkan 20 Mei-14 Juni tahun depan.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane desak Polri bebaskan Ruslan Buton (MP/Fadhli)i)
Ketua Presidium IPW Neta S Pane desak Polri bebaskan Ruslan Buton (MP/Fadhli)i)

Belum lagi jumlah kasus virus corona yang terus meningkat di Indonesia juga menurutnya bisa saja membuat 23 negara yang lolos ke Piala Dunia U-20 2021 menolak bermain di Indonesia. Sebab pemerintah Indonesia dinilai tak mampu menekan penyebaran virus corona.

"Jadi lebih baik Polri melakukan pencegahan untuk tidak memberi izin kepada Liga 1 dan 2. Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara," jelas Neta.

PSSI sebelumnya telah mengantongi surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kembali menggulirkan Liga 1 dan 2 yang telah tertunda sejak Maret.

Baca Juga

Carlos Carvalho, Pelatih Anyar Arema FC yang Seumur Jagung di Liga Vietnam

Kedua pihak sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan olahraga yang aman COVID-19. Kerja sama itu merupakan komitmen penyelenggara dalam menjamin pelaksanaan kompetisi dengan memperhatikan secara penuh protokol kesehatan.

Meski begitu, saat ini PSSI dan PT LIB masih harus menunggu izin dari Kapolri untuk penyelenggaraan kelanjutan Liga 1 2020 yang akan dimulai 1 Oktober. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setiap Orang Berpotensi Jadi Senjata Biologis Lho
Indonesia
Setiap Orang Berpotensi Jadi Senjata Biologis Lho

Mari kita biasakan untuk menjaga diri

PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja
Indonesia
PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Kajian KPK terkait program Kartu Prakerja tersebut menjawab sebagian kecurigaan masyarakat

 Pemprov DKI Minta Warga Waspadai Wabah Pneumonia dari Tiongkok
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Waspadai Wabah Pneumonia dari Tiongkok

"Sesuai perkembangan kasus, penyakit ini dapat menular antar manusia secara terbatas dan belum ada vaksin yang dapat mencegah penyakit itu (pneumonia)," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif
Indonesia
Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

"Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @divhumaspolri," tambahnya,

KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun
Indonesia
KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun

Puluhan satgas tersebut terdiri dari 15 satgas di Kedeputian Pencegahan dan delapan satgas khusus di Kedeputian Penindakan.

Isu SARA dan Hoaks Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020
Indonesia
Isu SARA dan Hoaks Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

Menurut Asep, treen booming penyebaran hoax terlihat sejak Pilkada DKI 2017, Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 lalu.

Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Anita kolopaking
Indonesia
Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Anita kolopaking

Polri akan menghadiri sidang apabila persoalan administrasi tersebut sudah diselesaikan

DPR dan Serikat Buruh Bentuk "Tim Bersama" RUU Cipta Kerja
Indonesia
DPR dan Serikat Buruh Bentuk "Tim Bersama" RUU Cipta Kerja

Guspardi mengatakan, usulan dan masukan yang disampaikan masing-masing perwakilan Konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh merupakan catatan penting bagi DPR.

Wisma Atlet Tower 4 dan 5 Siap Tampung OTG
Indonesia
Wisma Atlet Tower 4 dan 5 Siap Tampung OTG

Gubernur DKI Jakarta meminta agar pasien terpapar COVID-19 yang OTG atau gejala ringan menjalani perawatan secara terpusat.

Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019
Indonesia
Polri Catat 53 Ribu Kasus Kejahatan Selama 2019

Jumlah kejahatan pada 2019 menurun 53.360 kasus atau turun 19,3 persen dibanding tahun sebelumnya.