DTKJ Terima 175 Aduan Warga, Paling Disorot Sarana Transportasi Tak Ramah Disabilitas Ilustrasi - Pengguna KRL tujuan Rangkasbitung dan Bogor. (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menerima lebih dari 150 aduan dari pengguna transportasi mulai dari 1 April hingga 28 Desember. Aduan diterima dari berbagai platfrom seperti Grup Whatsapps dan beberapa sosial media DTKJ.

"DTKJ menerima sebanyak 175 aduan dari pengguna transportasi," ujar Ketua DTKJ, Haris Muhammad saat menyampaikan capaian DTKJ dan kinerja selama tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12).

Baca Juga:

PSBB DKI Diperpanjang, Jumlah Penumpang KRL Tembus 103 Ribu

Dari banyak aduan yang masuk, DTKJ mengelompokan tiga kategori besar pengaduan konsumen transportasi. Pertama ialah waktu tunggu yang dirasa cukup lama. Baik waktu kedatangan hingga estimasi perjalanan pada tiap moda transportasi yang ada.

Penumpang KRL di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (7/12). Foto: Humas KCI
Penumpang KRL di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (7/12). Foto: Humas KCI

Kedua, perihal sarana dan prasana yang tidak ramah untuk kaum disabilitas. Terakhir, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja pada bidang transportasi kurang mumpuni. Sehingga perlu diperbaiki sikap serta pengetahuannya.

"Untuk aduan yang di terima, DTKJ memerlukan waktu untuk mengkaji dan membenahi semua permasalahan yang diadukan oleh masyarakat," terang dia.

Baca Juga:

Akhir Pekan Ini, Beberapa Perjalanan KRL Dibatalkan

Haris menyampaikan, lembaga yang di bentuk pada tahun 2003 ini mengumpamakan aduan dari pengguna moda transpirtasi ini seperti gunung es.

"Angka aduan konsumen harus dibaca sebagai fenomena gunung es. Masih banyak problem transportasi yang di bawah permukaan" tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang
Indonesia
19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang

Sebanyak 19 orang tewas dalam kecelakaan di kawasan Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Polisi bakal Cecar IDI dan Ahli Bahasa soal Klaim 'Obat' Corona Hadi Pranoto
Indonesia
Polisi bakal Cecar IDI dan Ahli Bahasa soal Klaim 'Obat' Corona Hadi Pranoto

Polisi akan coba mengundang dan mengklarifikasi dua saksi yang diajukan oleh Muannas tersebut.

Tangerang Siapkan Langkah Khusus Cegah Warga Mudik
Indonesia
Tangerang Siapkan Langkah Khusus Cegah Warga Mudik

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan langkah khusus untuk menghalau masyarakatnya yang ingin mudik ke kampung halaman.

Selamatkan Garuda, Erick Bakal Negosiasi Hutang Dengan Lessor Koruptif
Indonesia
Selamatkan Garuda, Erick Bakal Negosiasi Hutang Dengan Lessor Koruptif

Garuda Indonesia tercatat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK
Indonesia
Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Hotman Tambunan, mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK untuk memberikan data dan informasi hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos
Indonesia
Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos

"Tidak ada," tegas Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara di PN Tipikor Jakarta, Rabu (9/6).

Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan lembaga antirasuah tak pernah berpikir memecat penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.

Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun
Indonesia
Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun

Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar Rp23,7 triliun.

Sepekan PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Rombak Manajerial
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Rombak Manajerial

Sepekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penambahan kasus COVID-19 masih tinggi.

BPPT Usulkan Pilkada 2020 Pakai e-Voting
Indonesia
BPPT Usulkan Pilkada 2020 Pakai e-Voting

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan Pilkada 2020 memakai sistem pemilihan elektronik atau e-voting.