Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

Banjir di kawasan Baypass Simpang Dewa Ruci Kuta, Bali. (Foto: Instagram/Balichannelnews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bencana banjir yang terjadi di Bali mendapat sorotan dari DPR RI.

Anggota Komisi XIII DPR, Iman Sukri mengatakan, banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir.

Salah satu penyebab banjir yang terjadi di Bali diduga berasal dari tata kelola lingkungan, yakni sistem drainase yang buruk ditambah kurangnya area resapan.

“Pemerintah Provinsi Bali harus segera memperbaiki sistem drainase dan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai area resapan," ujar Iman dalam keterangannya, Kamis (11/9).

Baca juga:

Korban Banjir Bali Terus Bertambah, 14 Meninggal Dunia dan 562 Jiwa Mengungsi

Ia pun mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dalam menertibkan bangunan yang menyalahi aturan.

“Jika dibiarkan, potensi bencana akan terus berulang dan merugikan masyarakat luas," ujar Iman.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Bali itu menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan tata kota, hingga pengawasan pembangunan.

"Termasuk edukasi masyarakat agar lebih peduli menjaga lingkungan ini juga penting disosialisasikan," pungkasnya.

Baca juga:

Ekskavator Dikerahkan, Kementerian PU Gerak Cepat Bersihkan Sampah Banjir Bali dari Badung hingga Denpasar

Pemprov Bali menetapkan status darurat bencana selama satu minggu ke depan akibat banjir yang melanda sebagian besar wilayah di Bali.

Beberapa wilayah yang terdampak adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, dan Gianyar.

Saat ini, tercatat ada sembilan korban tewas akibat banjir di Bali.

Rinciannya, empat orang tewas di Denpasar, satu orang tewas di Badung, dua orang tewas di Jembrana, dan dua orang tewas Gianyar. Sementara itu, enam orang masih hilang. (knu)

#Banjir #Bencana Alam #DPR RI #Korban Banjir
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Persoalan penyempitan tersebut cukup serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi semakin memperkecil daya tampung sungai, terutama ketika debit air meningkat pada musim hujan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Indonesia
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim hujan pada November 2026 dengan puncak musim hujan diprakirakan Februari 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Indonesia
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Kawasan Mampang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah rawan banjir karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan