Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mengaku prihatin dengan banyaknya warganet yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena dianggap menyebarkan hoaks tentang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, kata Sukamta, banyaknya masyarakat protes karena kabar berseliweran tidak jelas, sebab naskah final yang resmi belum ada, sementara sejak naskah awal RUU Cipta Kerka dari pemerintah banyak point yang meresahkan masyarakat.

"Jadi wajar saja masyarakat protes karena menunjukkan kepedulian akan nasibnya sendiri. Pemerintah mestinya lebih dewasa dan lapang dada. Kenapa sih kalau memang yang dilakukan itu benar untuk rakyat kok khawatir rakyat mempertanyakan aspirasinya?" kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, (12/10).

Baca Juga

Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta

Politikus Partai Dakwah ini menilai, semestinya pemerintah mengedepankan pemenuhan hak warga negara secara luas. Yaitu terjaminnya keterbukaan informasi publik.

"Dalam konteks ini adalah akses publik terhadap naskah final UU Ciptaker," imbuhnya.

Sukamta menjelaskan bahwa tanpa ada naskah asli yang diterima publik, menjadi aneh jika kemudian pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap warganya sendiri.

Apalagi tema ini bukan menyangkut hubungan personal, tapi menyangkut kepentingan semua rakyat Indonesia, harusnya aparat penegak hukum lebih bijak.

"Pemerintah harusnya bisa memastikan dulu dengan mendesak DPR agar segera mengeluarkan naskah finalnya," tegasnya.

Sukamta juga menekankan bahwa polemik UU Cipta Kera ini cukup pelik. Dari prosedur pembahasan dan pengesahan saja sudah bermasalah.

RUU Ciptaker dibahas dan disahkan dengan sangat terburu-buru, sehingga mengesampingkan prosedur yang baku dalam pembahasan sebuah RUU.

Bahkan saat Rapat Paripurna 5 Oktober yang lalu pun naskah final UU Ciptaker belum bisa diterima oleh anggota DPR, apalagi publik secara luas. Padahal salah satu syarat pengesahan sebuah RUU mengharuskan adanya naskah final yang diterima setiap anggota DPR.

Dikatakan Sukamta, DPR harusnya tidak boleh menahan naskah final UU Cipta Kerja sampai berhari-hari dengan alasan masih ada koreksi bahasa.

Lagipula kalau memang belum selesai, kenapa terburu-buru disahkan saat Paripurna kemarin?

"Di sinilah sumber hoax itu sebetulnya. Karena tidak ada naskah yang final, akhirnya banyak bertebaran naskah UU Ciptaker, meme, infografis dan postingan-postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan valid-tidaknya. Inilah yang diterima oleh publik. Sedangkan untuk menilai valid-tidaknya mau pakai acuan apa, sementara naskah finalnya saja belum beredar, sudah disahkan pula," paparnya.

Sukamta menganggap, penguasa saat ini seolah seperti membiarkan hal ini terjadi. Ini tidak adil. Karenanya, Ia mendesak aparat hukum agar segera membebaskan pihak-pihak yang telah ditangkap dengan dugaan penyebar hoaks.

Baca Juga

Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana

"Karena sebetulnya mereka hanya korban dari polemik ini," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Wali Kota Bandung Positif Virus Corona
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Positif Virus Corona

Nama Yana memang sudah tidak muncul dalam rencana agenda kegiatan Pemerintah Kota Bandung sejak Sabtu (14/3).

DPR: PPDB Penyakit Kronis yang Selalu Kambuh Setiap Tahun Ajaran Baru
Indonesia
DPR: PPDB Penyakit Kronis yang Selalu Kambuh Setiap Tahun Ajaran Baru

Salah satu kejadian terakhir yang disorotnya adalah sejumlah orang tua calon siswa memprotes proses PPDB di DKI Jakarta.

9 Pedagang Positif COVID, Pasar Palmerah Bakal Ditutup
Indonesia
9 Pedagang Positif COVID, Pasar Palmerah Bakal Ditutup

Pada pemeriksaan tes COVID-19 massal di Pasar Palmerah didapatkan hasil dari 93 pedagang yang mengikuti tes cepat.

Polda Metro Ngotot Berhak Tangkapi Kerumunan Meski DKI Belum Resmi PSBB
Indonesia
 Cerita Artidjo Alkostar Ditawari Suap: Anda Keluar atau Saya Suruh Tangkap
Indonesia
Cerita Artidjo Alkostar Ditawari Suap: Anda Keluar atau Saya Suruh Tangkap

"Saya bilang dengan pedas, saya terhina dengan saudara itu. Jangan dilanjutkan lagi, kalau dilanjutkan urusannya menjadi lain. Saya ancam," ungkap Artidjo.

Perintah Terakhir Anak Buah John Kei: Nus Kei Cs Harus Mati!
Indonesia
Perintah Terakhir Anak Buah John Kei: Nus Kei Cs Harus Mati!

Kata anjing-anjing yang dimaksud tersangka Daniel adalah kelompok Nus Kei.

[HOAKS atau FAKTA]: Naik jadi Rp10 Ribu, Nilai Tukar Rupiah Tak Mungkin Turun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Naik jadi Rp10 Ribu, Nilai Tukar Rupiah Tak Mungkin Turun

Nilai kurs rupiah pernah tembus di level Rp10.000 per dolar AS beberapa tahun silam. Akan tetapi, penguatan nilai kurs rupiah tidak ada hubungannya dengan bea meterai.

Update COVID-19 DKI (14/4): 2.349 Positif, Total Sembuh Lebih Banyak dari Kasus Baru
Indonesia
Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta
Indonesia
Berikut Aturan Pembukaan Tempat Ibadah saat PSBB Total Jakarta

Tempat ibadah yang masih bisa buka dengan pembatasan dan protokol kesehatan ketat yang dikhususkan bagi warga setempat atau tempat ibadah lingkungan.

Polda Metro Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Pasien COVID-19
Indonesia
Polda Metro Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Pasien COVID-19

100 personel ini lebih dulu menjalani pelatihan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta sebelum akhirnya dipilih.