Draft Resmi Belum Ada, PKS: Wajar Hoaks UU Cipta Kerja Bertebaran Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mengaku prihatin dengan banyaknya warganet yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena dianggap menyebarkan hoaks tentang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, kata Sukamta, banyaknya masyarakat protes karena kabar berseliweran tidak jelas, sebab naskah final yang resmi belum ada, sementara sejak naskah awal RUU Cipta Kerka dari pemerintah banyak point yang meresahkan masyarakat.

"Jadi wajar saja masyarakat protes karena menunjukkan kepedulian akan nasibnya sendiri. Pemerintah mestinya lebih dewasa dan lapang dada. Kenapa sih kalau memang yang dilakukan itu benar untuk rakyat kok khawatir rakyat mempertanyakan aspirasinya?" kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, (12/10).

Baca Juga

Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta

Politikus Partai Dakwah ini menilai, semestinya pemerintah mengedepankan pemenuhan hak warga negara secara luas. Yaitu terjaminnya keterbukaan informasi publik.

"Dalam konteks ini adalah akses publik terhadap naskah final UU Ciptaker," imbuhnya.

Sukamta menjelaskan bahwa tanpa ada naskah asli yang diterima publik, menjadi aneh jika kemudian pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap warganya sendiri.

Apalagi tema ini bukan menyangkut hubungan personal, tapi menyangkut kepentingan semua rakyat Indonesia, harusnya aparat penegak hukum lebih bijak.

"Pemerintah harusnya bisa memastikan dulu dengan mendesak DPR agar segera mengeluarkan naskah finalnya," tegasnya.

Sukamta juga menekankan bahwa polemik UU Cipta Kera ini cukup pelik. Dari prosedur pembahasan dan pengesahan saja sudah bermasalah.

RUU Ciptaker dibahas dan disahkan dengan sangat terburu-buru, sehingga mengesampingkan prosedur yang baku dalam pembahasan sebuah RUU.

Bahkan saat Rapat Paripurna 5 Oktober yang lalu pun naskah final UU Ciptaker belum bisa diterima oleh anggota DPR, apalagi publik secara luas. Padahal salah satu syarat pengesahan sebuah RUU mengharuskan adanya naskah final yang diterima setiap anggota DPR.

Dikatakan Sukamta, DPR harusnya tidak boleh menahan naskah final UU Cipta Kerja sampai berhari-hari dengan alasan masih ada koreksi bahasa.

Lagipula kalau memang belum selesai, kenapa terburu-buru disahkan saat Paripurna kemarin?

"Di sinilah sumber hoax itu sebetulnya. Karena tidak ada naskah yang final, akhirnya banyak bertebaran naskah UU Ciptaker, meme, infografis dan postingan-postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan valid-tidaknya. Inilah yang diterima oleh publik. Sedangkan untuk menilai valid-tidaknya mau pakai acuan apa, sementara naskah finalnya saja belum beredar, sudah disahkan pula," paparnya.

Sukamta menganggap, penguasa saat ini seolah seperti membiarkan hal ini terjadi. Ini tidak adil. Karenanya, Ia mendesak aparat hukum agar segera membebaskan pihak-pihak yang telah ditangkap dengan dugaan penyebar hoaks.

Baca Juga

Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana

"Karena sebetulnya mereka hanya korban dari polemik ini," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anjing Pencari Diturunkan Cari Korban Hilang Bencana Alam di NTT
Indonesia
Anjing Pencari Diturunkan Cari Korban Hilang Bencana Alam di NTT

SAR dog efektif untuk menyasar jenazah yang tertimbun

Stafus Milenal Jokowi Adakan Rapid Test di Ponpes As Shidiqiyah
Indonesia
Stafus Milenal Jokowi Adakan Rapid Test di Ponpes As Shidiqiyah

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar 6 jam tersebut, petugas kesehatan menguji cepat 200 orang dewan asatidz dan 300 orang santri dan santriwati yang baru masuk pondok usai libur panjang.

Ikatan Dokter Harap Diberi Pemeriksaan Swab Rutin
Indonesia
Ikatan Dokter Harap Diberi Pemeriksaan Swab Rutin

IDI menyebut tenaga kesehatan akan mendapatkan pemeriksaan swab gratis untuk melindungi mereka yang bertugas.

MK Perintahkan Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Bernapas Panjang
Indonesia
MK Perintahkan Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Bernapas Panjang

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap sengketa pilkada yang diajukan calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana, Jumat (19/3).

Dinkes DKI Belum Dapat Info Rizieq Shihab Sudah Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Belum Dapat Info Rizieq Shihab Sudah Jalani Tes COVID-19

"Saya belum dapat info," ucap Kepala Dinkes DKI, Widyastuti

Polisi Ungkap Kronologi Penghasutan hingga Kerumunan di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Polisi Ungkap Kronologi Penghasutan hingga Kerumunan di Sidang Praperadilan Rizieq

Polda Metro Jaya menyampaikan jawaban atas permohonan praperadilan Rizieq tersebut.

Jelang Dibuka, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Disemprot Disinfektan
Indonesia
Jelang Dibuka, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Disemprot Disinfektan

Terdapat 24 orang Damkar DKI yang bertugas lakukan penyemprotan disinfektan

 Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM

"Dalam sehari dua hari mau lebaran dan silaturahmi kalau sampai dibatasi maka bisa menimbulkan permasalahan baru," jelas Trubus.

Libur Panjang Paskah, Satgas COVID Minta Daerah Pantau Tempat Hiburan
Indonesia
Libur Panjang Paskah, Satgas COVID Minta Daerah Pantau Tempat Hiburan

Satgas daerah dan pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadi kerumunan mobilitas.

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP
Indonesia
Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

Substansi yang terdapat dalam RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP