Draf UU Ciptaker Kerap Berubah Dinilai Picu Kegaduhan di Masyarakat Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, beragam versi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di publik bukanlah sesuatu hal kebetulan.

"Adanya naskah yang beragam versi tersebut hanya akan membuat publik mempersoalkan hal-hal teknis soal ketersediaan naskah RUU tanpa punya bahan yang valid untuk mengkritisi substansi RUU tersebut," kata Lucius dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/10).

Lucius juga mengkhawatirkan, sulitnya publik mengakses naskah final UU Cipta Kerja membuat pemerintah dengan mudahnya menuduh penolak UU Cipta Kerja sebagai penyebar hoaks, atau informasi sesat. Selain itu, DPR dan pemerintah dikhawatirkan juga bisa menuduh publik yang mengkritik belum membaca naskah RUU final.

Baca Juga

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

"Ini sih tampaknya akan jadi pilihan aman bagi DPR dan Pemerintah yang menginginkan penolakan publik atas substansi RUU Ciptaker tak disampaikan melalui aksi massa, tetapi melalui jalur judicial review," ujar dia.

Menurutnya, situasi tersebut membuat DPR dan pemerintah leluasa memastikan substansi RUU Ciptaker yang sesuai keinginan DPR dan pemerintah berjalan mulus sampai UU tersebut diundangkan.

"Ketidaktersediaan naskah valid yang resmi di ruang publik nampaknya akan memudahkan DPR dan Pemerintah untuk mengontrol substansi yang mereka inginkan tetap tercantum dalam naskah final yang akan langsung diundangkan nanti," ujarnya.

Ia menduga, ruang publik akan terus dipenuhi berbagai versi naskah RUU Ciptaker. Setiap kemunculan versi terbaru akan diikuti dengan klarifikasi kebenaran naskah agar publik bisa percaya dan menjadikan naskah itu sebagai rujukan.

Ia juga melihat, langkah Pimpinan DPR memberi penjelasan soal berubah-ubahnya jumlah halaman omnibus law UU Cipta Kerja karena proses editing pada format penulisan. Pria asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini menilai penjelasan DPR terlalu remeh.

"Klarifikasi yang disampaikan pimpinan DPR pun sama sekali tak bisa memuaskan karena klarifikasi tersebut hanya menjelaskan soal teknis penampilan naskah khususnya terkait ukuran kertas yang dipakai. Penjelasan DPR ini nampak terlalu remeh," Lucius.

"Masa sekelas pimpinan DPR bikin konpers (konferensi pers) cuma untuk kasih tahu ukuran kertas yang digunakan. Lalu bagaimana perbedaan ukuran kertas akhirnya berdampak pada jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja," sambungnya.

Menurut Lucius, lebih baik DPR membuka dengan jujur proses perubahan naskah UU Cipta Kerja. Sebab, kata Lucius, masyarakat mempertanyakan draf akhir UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker

"Bagi saya mestinya pimpinan DPR membuka secara jujur proses yang terjadi beserta dampak-dampak perubahan yang terjadi. Terlalu banyak pertanyaan yang menggelantung dalam benak publik ketika lebih dari sepekan, keingintahuan publik akan naskah final RUU ini tak bisa diakses dimana-mana," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamenkes: Fresh From The Oven, Varian Baru COVID-19 Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Wamenkes: Fresh From The Oven, Varian Baru COVID-19 Ditemukan di Indonesia

Mutasi tersebut menjadi peringatan bahwa Indonesia akan menghadapi pandemi dengan tingkat kesulitan semakin berat

PSI: Buat Apa Maksakan Ganjil Genap?
Indonesia
PSI: Buat Apa Maksakan Ganjil Genap?

PSI menilai kebijakan memberlakukan kembali Gage ini kontra produktif dengan penanganan Pandemi COVID-19.

Halau Simpatisan Rizieq, Polisi: Pisahkan Laki-Laki dan Perempuan
Indonesia
Halau Simpatisan Rizieq, Polisi: Pisahkan Laki-Laki dan Perempuan

Petugas keamanan gabungan dari unsur TNI-Polri membuat barikade

Jawab Tudingan Amien Rais, Tjahjo Kumolo: Janganlah Jumpalitan Politik Sendiri
Indonesia
Eks Kepala BPBJ Terancam Dipecat dari PNS Jika Bersalah Lakukan Pelecehan
Indonesia
Eks Kepala BPBJ Terancam Dipecat dari PNS Jika Bersalah Lakukan Pelecehan

Mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda terancam dipecat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap PNS Pemprov DKI.

Tol Manado-Bitung Seksi 2B Ditargetkan Rampung di Agustus 2021
Indonesia
Tol Manado-Bitung Seksi 2B Ditargetkan Rampung di Agustus 2021

Setelah jalan tol ini seluruhnya rampung maka akan memangkas waktu tempuh Manado – Bitung dari waktu tempuh rata-rata 1,5 jam menjadi hanya setengah jam saja.

Tiga Juta Lebih Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Tiga Juta Lebih Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19

Kemudian total tes PCR terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini sudah mencapai 4.853.077 spesimen

Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengajukan pengadaan 50 kamera tilang elektronik ke Pemprov DKI.

Pengiriman Narkoba 353 Kilogram dari Malaysia Diotaki Napi di Lapas Aceh
Indonesia
Pengiriman Narkoba 353 Kilogram dari Malaysia Diotaki Napi di Lapas Aceh

Bareskrim dan Polda Aceh membongkar penyelundupan 353 kg narkotika jenis sabu-sabu.

Dinkes DKI: Kecepatan COVID-19 Lebih Tinggi dari Tambahan Tempat Tidur
Indonesia
Dinkes DKI: Kecepatan COVID-19 Lebih Tinggi dari Tambahan Tempat Tidur

Dinas Kesehatan (Dinas) DKI Jakarta telah menambah kapasitas tempat tidur isolasi mandiri menyusul melonjaknya kasus COVID-19.