Draf UU Ciptaker Kerap Berubah Dinilai Picu Kegaduhan di Masyarakat Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, beragam versi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di publik bukanlah sesuatu hal kebetulan.

"Adanya naskah yang beragam versi tersebut hanya akan membuat publik mempersoalkan hal-hal teknis soal ketersediaan naskah RUU tanpa punya bahan yang valid untuk mengkritisi substansi RUU tersebut," kata Lucius dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/10).

Lucius juga mengkhawatirkan, sulitnya publik mengakses naskah final UU Cipta Kerja membuat pemerintah dengan mudahnya menuduh penolak UU Cipta Kerja sebagai penyebar hoaks, atau informasi sesat. Selain itu, DPR dan pemerintah dikhawatirkan juga bisa menuduh publik yang mengkritik belum membaca naskah RUU final.

Baca Juga

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

"Ini sih tampaknya akan jadi pilihan aman bagi DPR dan Pemerintah yang menginginkan penolakan publik atas substansi RUU Ciptaker tak disampaikan melalui aksi massa, tetapi melalui jalur judicial review," ujar dia.

Menurutnya, situasi tersebut membuat DPR dan pemerintah leluasa memastikan substansi RUU Ciptaker yang sesuai keinginan DPR dan pemerintah berjalan mulus sampai UU tersebut diundangkan.

"Ketidaktersediaan naskah valid yang resmi di ruang publik nampaknya akan memudahkan DPR dan Pemerintah untuk mengontrol substansi yang mereka inginkan tetap tercantum dalam naskah final yang akan langsung diundangkan nanti," ujarnya.

Ia menduga, ruang publik akan terus dipenuhi berbagai versi naskah RUU Ciptaker. Setiap kemunculan versi terbaru akan diikuti dengan klarifikasi kebenaran naskah agar publik bisa percaya dan menjadikan naskah itu sebagai rujukan.

Ia juga melihat, langkah Pimpinan DPR memberi penjelasan soal berubah-ubahnya jumlah halaman omnibus law UU Cipta Kerja karena proses editing pada format penulisan. Pria asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini menilai penjelasan DPR terlalu remeh.

"Klarifikasi yang disampaikan pimpinan DPR pun sama sekali tak bisa memuaskan karena klarifikasi tersebut hanya menjelaskan soal teknis penampilan naskah khususnya terkait ukuran kertas yang dipakai. Penjelasan DPR ini nampak terlalu remeh," Lucius.

"Masa sekelas pimpinan DPR bikin konpers (konferensi pers) cuma untuk kasih tahu ukuran kertas yang digunakan. Lalu bagaimana perbedaan ukuran kertas akhirnya berdampak pada jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja," sambungnya.

Menurut Lucius, lebih baik DPR membuka dengan jujur proses perubahan naskah UU Cipta Kerja. Sebab, kata Lucius, masyarakat mempertanyakan draf akhir UU Cipta Kerja.

Baca Juga

Ini Penjelasan DPR Soal Adanya Sejumlah Versi Draf UU Ciptaker

"Bagi saya mestinya pimpinan DPR membuka secara jujur proses yang terjadi beserta dampak-dampak perubahan yang terjadi. Terlalu banyak pertanyaan yang menggelantung dalam benak publik ketika lebih dari sepekan, keingintahuan publik akan naskah final RUU ini tak bisa diakses dimana-mana," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tio Pakusadewo Ngaku Pakai Sabu Buat Hilangkan Sakit Biar Direhab
Indonesia
Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta
Indonesia
Jurnalis Foto Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR, Kerugian Rp60 Juta

Dirinya menambahkan, saat itu rekan dari Irfan memang sempat melihat gerak-gerik mencurigakan seseorang yang masuk ke dalam press room DPR.

RSUD Soetomo Bantah Tudingan Risma Pernah Tolak Bantuan dari Pemkot Surabaya
Indonesia
RSUD Soetomo Bantah Tudingan Risma Pernah Tolak Bantuan dari Pemkot Surabaya

RSUD Dr Soetomo kan juga dapat bantuan banyak dari provinsi, donatur, juga dari Kemenkes

Dikunjungi Mahfud MD Usai Ditusuk, Syekh Ali Jaber: Saya Biasa Panggil Guru
Indonesia
Dikunjungi Mahfud MD Usai Ditusuk, Syekh Ali Jaber: Saya Biasa Panggil Guru

Syekh Ali Jaber berpesan kepada umat Islam agar tidak mudah terpancing dan diadu domba

Penjelasan Kemendagri Soal Bupati Sabu Raijua yang Diduga WN AS
Indonesia
Penjelasan Kemendagri Soal Bupati Sabu Raijua yang Diduga WN AS

Apabila terbukti Orient Riwu Kore adalah WNA maka KK dan KTP elnya akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil

Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area  Seluas 7 Hektar
Indonesia
Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area Seluas 7 Hektar

Pembangunan rest area ini, kata Basuki, merupakan bagian dari program penataan kawasan Puncak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor .

Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19

Saat ini, logistik pendukung vaksin COVID-19 mencakup APD set, rompi vaksinator, serta logistik alat kesehatan lainnya sedang dalam tahap distribusi ke 27 kabupaten/kota se-Jabar.

Nadiem Makarim Minta Maaf, NU: Sikap Kesatria yang Sangat Baik, Patut Ditiru
Indonesia
Nadiem Makarim Minta Maaf, NU: Sikap Kesatria yang Sangat Baik, Patut Ditiru

Akan lebih baik kalau Nadiem memperbaiki kesalahannya

Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan
Indonesia
Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan

Karang Taruna DKI siap membela Gubernur Anies Baswedan setelah ada desakan mundur

KPK Peringatkan Pejabat Negara tak Terima 'Angpau' Imlek
Indonesia
KPK Peringatkan Pejabat Negara tak Terima 'Angpau' Imlek

KPK mengimbau agar penyelenggara negara menolak penerimaan gratifikasi pada kesempatan pertama