Draf Perpres Pemulihan Korban Tidak Ungkap Pelaku Pelanggaran HAM Tangkapan layar Direktur Instrumen HAM Kemenkumham RI Timbul Sinaga. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Merahputih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemulihan Korban tidak akan mengungkap pelaku pelanggaran HAM. Tetapi hanya kejadian dan peristiwa.

"Terkait dengan beberapa pasal, saya lupa tetapi salah satu contohnya tidak mengungkap pelaku, atau hanya kejadian dan di mana peristiwa terjadi," kata Direktur Instrumen Kemenkumham, Timbul Sinaga di Jakarta, Kamis (8/4).

Baca Juga:

Rentetan Pelanggaran HAM di Indonesia Yang Terabaikan

Pada saat ini, Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di beberapa daerah.

Untuk kasus pelanggaran HAM berat Talangsari, Provinsi Lampung, menurut dia, hampir bahkan bisa dikatakan telah diselesaikan. Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Kami sedang berkomunikasi dengan Gubernur Aceh, bupati di Aceh, termasuk melibatkan pihak-pihak lain," ungkap Timbul.

Aksi Kamisan bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) didepan Istana Negara. (Foto: MP/Rizky).
Ilustrasi: Aksi Kamisan. (Foto: MP/Rizky).

Untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu, negara tidak akan meminta maaf. Tetapi Pemerintah menyesali atas peristiwa yang terjadi dan menjamin hal serupa tidak kembali terulang.

Sebelum draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemulihan Korban ditandatangani oleh Presiden, lanjut Timbul, terlebih dahulu akan dibuat tim panitia seleksi (pansel).

Untuk tim pansel tersebut, Pemerintah akan membuka ruang secara luas kepada publik, baik itu tokoh-tokoh maupun organisasi yang fokus menangani masalah pelanggaran HAM.

Baca Juga:

Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan

Secara umum pada tanggal 12 Maret 2021 Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham menyampaikan rencana untuk membahas kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Ranperpres UKP yang berfokus pada pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

Namun, sayangnya proses yang sedang berlangsung di Kemenkumham tersebut sulit diakses masyarakat, terutama korban. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Polda Metro Belum Ekstradisi Buronan FBI ke AS
Indonesia
Alasan Polda Metro Belum Ekstradisi Buronan FBI ke AS

"(Masih) Berkoordinasi dengan teman-teman dari U.S Embassy dan FBI," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Saksi Bongkar Kode 'Paus' dan 'Daun Untuk Si Kuning' dari Sespri Edhy Prabowo
Indonesia
Akhirnya, Ravio Patra Lapor Dugaan Peretasan Akun WhatsApp-nya ke Polisi
Indonesia
Akhirnya, Ravio Patra Lapor Dugaan Peretasan Akun WhatsApp-nya ke Polisi

Ravio pun berharap polisi dapat menemukan dalang yang diduga melakukan peretasan tersebut.

Viral Kisah Ikan Arwana Rp2 Juta Digoreng saat Dititip di Kampung
Indonesia
Viral Kisah Ikan Arwana Rp2 Juta Digoreng saat Dititip di Kampung

Ikan Arwana tersebut sudah empat tahun dipelihara dari ukuran kecil sampai besar.

 Berpotensi Picu Kegaduhan Saat Pandemi COVID-19, DPR dan Buruh Harusnya Peka Situasi
Indonesia
Berpotensi Picu Kegaduhan Saat Pandemi COVID-19, DPR dan Buruh Harusnya Peka Situasi

Hak-hak kaum proletar memang tidak boleh dikangkangi. Kepentingan kaum buruh harus dilindungi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat.

Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah
Indonesia
Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah

Ia menceritakan, dalam beberapa hari terakhir ia menerima puluhan pesan singkat melalui surel, Whatsapp, maupun DM Instagram mengenai kegelisahan orang tua terkait wacana kembalinya anak-anak ke sekolah.

KPK-Kemenag Terbitkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama, Gratis Unduh!
Indonesia
KPK-Kemenag Terbitkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama, Gratis Unduh!

Gratifikasi juga berbeda dengan suap dan pemerasan

Partisipasi Pemilih Pilkada Depok Naik 6,64 Persen
Indonesia
Partisipasi Pemilih Pilkada Depok Naik 6,64 Persen

KPU Kota Depok telah menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil rekapitulasi tingkat Kota Pilkada Depok 2020 dimana Pasangan Idris Imam unggul dengan perolehan 415.657 suara (55,55 persen).

Keluarga Jokowi Menangi 'Quick Count', Bentuk Komitmen Megawati Sebagai Ketum PDIP?
Indonesia
Keluarga Jokowi Menangi 'Quick Count', Bentuk Komitmen Megawati Sebagai Ketum PDIP?

Gibran dan Bobby tidak menunjukkan sedikitpun lemah semangat

Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi
Indonesia
Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi

Reshuffle kabinet juga sebaiknya tidak sekadar jadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu