Draf Perpres Pemulihan Korban Tidak Ungkap Pelaku Pelanggaran HAM Tangkapan layar Direktur Instrumen HAM Kemenkumham RI Timbul Sinaga. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Merahputih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemulihan Korban tidak akan mengungkap pelaku pelanggaran HAM. Tetapi hanya kejadian dan peristiwa.

"Terkait dengan beberapa pasal, saya lupa tetapi salah satu contohnya tidak mengungkap pelaku, atau hanya kejadian dan di mana peristiwa terjadi," kata Direktur Instrumen Kemenkumham, Timbul Sinaga di Jakarta, Kamis (8/4).

Baca Juga:

Rentetan Pelanggaran HAM di Indonesia Yang Terabaikan

Pada saat ini, Pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di beberapa daerah.

Untuk kasus pelanggaran HAM berat Talangsari, Provinsi Lampung, menurut dia, hampir bahkan bisa dikatakan telah diselesaikan. Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Kami sedang berkomunikasi dengan Gubernur Aceh, bupati di Aceh, termasuk melibatkan pihak-pihak lain," ungkap Timbul.

Aksi Kamisan bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) didepan Istana Negara. (Foto: MP/Rizky).
Ilustrasi: Aksi Kamisan. (Foto: MP/Rizky).

Untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu, negara tidak akan meminta maaf. Tetapi Pemerintah menyesali atas peristiwa yang terjadi dan menjamin hal serupa tidak kembali terulang.

Sebelum draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemulihan Korban ditandatangani oleh Presiden, lanjut Timbul, terlebih dahulu akan dibuat tim panitia seleksi (pansel).

Untuk tim pansel tersebut, Pemerintah akan membuka ruang secara luas kepada publik, baik itu tokoh-tokoh maupun organisasi yang fokus menangani masalah pelanggaran HAM.

Baca Juga:

Penegakkan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Era Jokowi Dinilai Stagnan

Secara umum pada tanggal 12 Maret 2021 Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham menyampaikan rencana untuk membahas kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Ranperpres UKP yang berfokus pada pemulihan korban pelanggaran HAM berat.

Namun, sayangnya proses yang sedang berlangsung di Kemenkumham tersebut sulit diakses masyarakat, terutama korban. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Ungkap Usahanya dan Jokowi Diberikan ke Kaesang
Indonesia
Gibran Ungkap Usahanya dan Jokowi Diberikan ke Kaesang

Pembelian saham yang nilainya hampir mencapai Rp 100 miliar itu dipertanyakan sejumlah pihak terkait sumber dana itu didapat dari mana saja.

COVID-19 Tak Tunjukkan Penurunan, Cuti Bersama Dipangkas Lima Hari
Indonesia
COVID-19 Tak Tunjukkan Penurunan, Cuti Bersama Dipangkas Lima Hari

Ada kecenderungan kasus COVID-19 mengalami peningkatan

Kejati DKI Buat Operasi Intelijen Yustisial Deteksi Kelangkaan Obat dan Oksigen
Indonesia
Kejati DKI Buat Operasi Intelijen Yustisial Deteksi Kelangkaan Obat dan Oksigen

Kejati akan menyelidiki apakah terjadi penyimpangan

Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka
Indonesia
Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka

Novel bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pria yang karib disapa Alex itu lantaran menyebut 51 pegawai KPK tidak lagi bisa dibina.

Ada Crowd Free Night saat Pergantian Tahun, Pelaku Usaha Harus Tutup Jam 22.00
Indonesia
Ada Crowd Free Night saat Pergantian Tahun, Pelaku Usaha Harus Tutup Jam 22.00

Bila nantinya ada yang melanggar aturan tersebut usai disosialisasi, Satpol PP DKI tak segan-segan memberi tindakan tegas.

[HOAKS atau FAKTA]: Pasutri Nabung 30 Tahun untuk Haji Gagal karena Ulah Rezim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasutri Nabung 30 Tahun untuk Haji Gagal karena Ulah Rezim

Akun Facebook Aisyah (fb.com/100068037347057) pada 4 Juni 2021 mengunggah foto yang memperlihatkan pasangan suami-istri lanjut usia (lansia) disebut gagal naik haji.

Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga
Indonesia
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga

Survei Y-Publica melakukan simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Hasilnya, pasangan capres Perbowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

Saksi Ungkap Kronologi Uang Sewa Pesawat Pribadi, Permintaan Juliari?
Indonesia
Saksi Ungkap Kronologi Uang Sewa Pesawat Pribadi, Permintaan Juliari?

"Saya pernah dengar dan mengantarkan bapak pagi-pagi itu ke bandara Halim Perdana Kusuma. Bapak cerita bahwa uang Rp2 Miliar dan ketemu pak Adi," imbuh Sanjaya.

Kemenkeu Pastikan Ekonomi Jauh Membaik di Triwulan III 2021
Indonesia
Kemenkeu Pastikan Ekonomi Jauh Membaik di Triwulan III 2021

Pemerintah juga mendorong ekspor dan mendorong belanja pemerintah sebagaimana yang tercermin pada APBN 2021.

Perintah Jokowi, Polisi Dilarang Proses Hukum Pembuat Mural 404: Not Found
Indonesia
Perintah Jokowi, Polisi Dilarang Proses Hukum Pembuat Mural 404: Not Found

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh aparat kepolisian agar tidak terlalu reaktif dalam menanggapi mural dengan gambar wajah dirinya yang ditutupi tulisan "404: Not Found".