DPW PKS Akui Ajak PDIP untuk Dukung Anies di Pilkada Jakarta

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 07 Agustus 2024
DPW PKS Akui Ajak PDIP untuk Dukung Anies di Pilkada Jakarta

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin. (Foto: MerahPitih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta mengaku, telah melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, pada 27 November 2024.

Partai politik yang sudah bertemu PKS DKI adalah PKB, PSI, Golkar dan PDI Perjuangan.

"Dengan PKB, dengan PSI dengan PDIP, semua kita bangun komunikasi dan Golkar sudah kita bangun komunikasi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin di kantornya gedung DPRD DKI lantai 9, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Pada pertemuan dengan DPD PDI Perjuangan, kata Khoirudin, PKS mengajak untuk bersama-sama mendukung Anies Rayid Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

Baca juga:

Pembentukan KIM Plus Diduga untuk Jegal Anies di Pilkada Jakarta

"Ke arah sana tentu dijajaki," ucap Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Kendati demikian, ajakan tersebut masih belum mendapat respons yang jelas. Ia menyebutkan, bahwa peta politik di Pilkada Jakarta masih dinamis.

"Semuanya masih dalam komunikasi. Sepanjang belum pendaftaran, semuanya masih dinamis. Masih dinamis," terang dia.

Lebih lanjut, Khoirudin menuturkan, dalam safari politiknya, masing-masing parpol memiliki posisi tawar untuk kontestasi Pilkada Jakarta.

Baca juga:

PKS Resmi Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

"PKS sudah datang ke berbagai partai juga tidak mudah. Karena semuanya punya posisi tawar," ungkapnya. (Asp)

#PKS #PDIP #Anies Baswedan #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Akhir-akhir ini nama yang santer dibicarakan di internal Partai Gerindra adalah Dasco dan Ahmad Muzani, serta ada juga pihak lain yang membicarakan nama Puan Maharani.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Bagikan