Tok! DPT Pilkada Serentak 2020 Nasional 100,35 Juta Jiwa Ilustrasi - Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal Ammar)

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sebanyak 100.359.152 jiwa. "Jumlah tersebut merupakan rekapitulasi penetapan DPT dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020," ujar anggota KPU, Viryan Aziz di Jakarta, Senin (26/10).

Baca Juga:

Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana

DPT Pilkada 2020 tersebut terdiri dari 50.164.426 jiwa atau 49,98 persen pemilih laki-laki dan 50.194.726 jiwa atau 50,02 persen pemilih perempuan.

Menurut dia, jumlah DPT didata bertambah sebanyak 49.733 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah yang dicatat dalam daftar pemilih sementara. KPU juga mendata terdapat penambahan 1.506.256 jiwa pemilih baru ketika penetapan DPT Pilkada 2020. Kemudian, terdapat 1.055.235 pemilih dengan perubahan data.

Ilustrasi DPT

Selain penambahan pemilih baru, KPU juga mendata 1.456.523 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Beberapa penyebab pemilih tidak memenuhi syarat yakni pemilih meninggal dunia, ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal TNI-Polri, hak pemilih dicabut, dan bukan penduduk.

DPT ini tersebar di 309 kabupaten/ kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan atau desa, atau di 298.939 tempat pemungutan suara (TPS). Berikutnya, jumlah TPS pada penetapan DPT ini juga bertambah sekitar 87 TPS, saat penetapan daftar pemilih sementara lalu KPU menetapkan sebanyak 298.852 TPS.

Baca Juga:

Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI

Awalnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) ke KPU untuk Pilkada 2020 berjumlah 107,5 juta jiwa.

Setelah itu, KPU melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih dan menetapkan sebanyak 100.309.419 pemilih dalam proses daftar pemilih sementara, yang kemudian berjumlah 100.359.152 jiwa saat ditetapkan menjadi DPT. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Indonesia
Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya menerima laporan berkaitan sengketa tanah itu sekitar 6 bulan lalu di tahun 2020

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Masyarakat Jakarta mengapresiasi Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI

 Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara

Suryadman terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexius terkait proyek di Kabupaten Bengkayang.

Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM
Indonesia
Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM

Kebijakan ini, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaannya ada dasar hukum yang jelas.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim menyatakan Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'
Indonesia
Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'

Yang menjadi masalah saat ini bukanlah seberapa berat sanksi yang diberikan

Tukang Konstruksi Semen Indonesia Ikut 'Arisan' Rp150 Juta
Indonesia
Tukang Konstruksi Semen Indonesia Ikut 'Arisan' Rp150 Juta

Pada Arisan Jago Bangunan 2.0, SIG ini disiapkan hadiah Rp150 juta

Penyidik KPK Diyakini Tak Main Sendiri Setop Kasus Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Penyidik KPK Diyakini Tak Main Sendiri Setop Kasus Wali Kota Tanjungbalai

ICW meyakini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju tidak bermain sendiri dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya
Indonesia
Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya

Dia dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lanjutan