DPRD Wanti-wanti Anies Soal Anggaran Program Sumur Resapan Tahun 2022 Suasana lokasi pengerjaan sumur resapan di Bidara Cina, Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Anggaran untuk program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal sudah dihapus atau dinolkan oleh DPRD DKI Jakarta dalam APBD tahun 2022.

Komisi D DPRD DKI Jakarta mewanti-wanti sumur resapan Pemprov tahun 2022. Sebab, bila program tersebut tetap dilaksanakan, bisa diduga adanya penyelundupan anggaran.

"Setahu saya anggaran sumur resapan tahun 2022 tidak ada. Dinolkan. Kalaupun ada berarti Pemda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelundupkan anggaran tanpa sepengetahuan kita. Sekali lagi sumur resapan tidak ada alias nol tahun 2022," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Senin (10/1).

Baca Juga:

Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret

Ida menuturkan, dalam rapat terakhir di internal, Komisi D DPRD DKI sudah ditetapkan senilai Rp 122 miliar untuk anggaran sumur resapan. Namun, keputusan itu dibatalkan di rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Tapi di rapat Banggar dengan TAPD, dinolkan. Kalau sekarang fenomenanya bahwa itu muncul lagi, ini berarti ada penyelundupan anggaran," paparnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berendam di Sumur Resapan

Nantinya juga, politikus PDI Perjuangan ini berharap, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD DKI tidak menandatangani Rancangan APBD DKI hasil koreksi yang akan dikirimkan kembali ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut dia, sikap tegas itu perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen legislator menolak penganggaran untuk kegiatan yang tidak maksimal memberi manfaat bagi masyarakat DKI.

"Kalau tetap dipaksakan, dianggarkan tanpa sepengetahuan kami, berarti ada hukum yang mereka langgar," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam
Indonesia
KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam

Dugaan korupsi tersebut ditelisik penyidik lewat satu saksi yakni Senior Vice President Internal Audit PT Aneka Tambang Tbk, Hardianto Tumpak Manurung

 163 Unit Bus Layani Penumpang Saat Nataru di Bandung
Indonesia
163 Unit Bus Layani Penumpang Saat Nataru di Bandung

Terminal Cicaheum juga menyiagakan 70 personel yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian terminal penumpang, kepolisian, tenaga kesehatan hingga petugas kebersihan .

KPK Buka Peluang Jerat Bupati PPU dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Bupati PPU dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka peluang untuk menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hasto Sebut Pertemuan Megawati dan Jokowi Bukan Soal Pencapresan Anies
Indonesia
Hasto Sebut Pertemuan Megawati dan Jokowi Bukan Soal Pencapresan Anies

asto Kristiyanto mengatakan pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, tidak terkait dengan deklarasi Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Mahfud MD Sebut Isu Perdagangan Orang Harus Diserukan Sampai Tingkat Desa
Indonesia
Mahfud MD Sebut Isu Perdagangan Orang Harus Diserukan Sampai Tingkat Desa

Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk mulai menggemakan isu bahayanya perdagangan orang di tingkat desa sampai pelosok pedalaman.

Gibran Bilang Jokowi-Iriana Sudah Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara
Indonesia
Gibran Bilang Jokowi-Iriana Sudah Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara

"Beliau (Iriana) sudah mulai kemasi barang-barang pribadinya (di Istana Jakarta dan Bogor). Karena wis arep rampung toh (sudah mau selesai masa jabatannya)," kata Gibran

Grab Akuisisi Supermarket Top Malaysia Jaya Grocer   
Indonesia
Pemerintah Optimistis Mudik Dongkrak Perekonomian Sebesar Rp 174 Triliun
Indonesia
Pemerintah Optimistis Mudik Dongkrak Perekonomian Sebesar Rp 174 Triliun

Dengan adanya peningkatan jumlah pemudik, pemerintah optimistis bisa mendongkrak perekonomian Indonesia sebesar Rp 174 triliun

Kasus Bupati Langkat, KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar
Indonesia
Kasus Bupati Langkat, KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar

KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait proyek infrastuktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Sumatera Utara.

Polri Respons Unggahan Istri Brigjen Hendra
Indonesia
Polri Respons Unggahan Istri Brigjen Hendra

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan keterlibatan Brigjen Pol Hendra Kurniawan dalam perkara menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, akan dibuktikan di persidangan.