DPRD Wanti-wanti Anies Soal Anggaran Program Sumur Resapan Tahun 2022 Suasana lokasi pengerjaan sumur resapan di Bidara Cina, Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Anggaran untuk program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal sudah dihapus atau dinolkan oleh DPRD DKI Jakarta dalam APBD tahun 2022.

Komisi D DPRD DKI Jakarta mewanti-wanti sumur resapan Pemprov tahun 2022. Sebab, bila program tersebut tetap dilaksanakan, bisa diduga adanya penyelundupan anggaran.

"Setahu saya anggaran sumur resapan tahun 2022 tidak ada. Dinolkan. Kalaupun ada berarti Pemda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelundupkan anggaran tanpa sepengetahuan kita. Sekali lagi sumur resapan tidak ada alias nol tahun 2022," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Senin (10/1).

Baca Juga:

Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret

Ida menuturkan, dalam rapat terakhir di internal, Komisi D DPRD DKI sudah ditetapkan senilai Rp 122 miliar untuk anggaran sumur resapan. Namun, keputusan itu dibatalkan di rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Tapi di rapat Banggar dengan TAPD, dinolkan. Kalau sekarang fenomenanya bahwa itu muncul lagi, ini berarti ada penyelundupan anggaran," paparnya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berendam di Sumur Resapan

Nantinya juga, politikus PDI Perjuangan ini berharap, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD DKI tidak menandatangani Rancangan APBD DKI hasil koreksi yang akan dikirimkan kembali ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut dia, sikap tegas itu perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen legislator menolak penganggaran untuk kegiatan yang tidak maksimal memberi manfaat bagi masyarakat DKI.

"Kalau tetap dipaksakan, dianggarkan tanpa sepengetahuan kami, berarti ada hukum yang mereka langgar," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Optimalkan Asset Recovery Kasus Korupsi
Indonesia
KPK: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Optimalkan Asset Recovery Kasus Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Tahapan Novel Baswedan dkk Jadi ASN Polri
Indonesia
Tahapan Novel Baswedan dkk Jadi ASN Polri

Selain sosialisasi, terdapat beberapa tahapan lain yang diikuti Novel Baswedan Cs di Mabes Polri berkaitan dengan perekrutan menjadi ASN tersebut.

Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar
Indonesia
Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar

Berdasarkan Inmendagri, Kota Solo, Jawa Tengah masih berstatus PPKM Level 4 sehingga belum bisa membuka sekolah tatap muka.

Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum
Indonesia
Wagub DKI Minta Mantan Pimpinan Jaktour Terlibat Korupsi Disanksi Sesuai Hukum

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menangkap dan menetapkan tersangka dua orang anak buah Gubernur Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi.

Lebih dari 4,2 Juta Warga Indonesia Sudah Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Lebih dari 4,2 Juta Warga Indonesia Sudah Terinfeksi COVID-19

Kasus baru COVID-19 pada Jumat, 5 November 2021, bertambah sebanyak 518 orang.

Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik

Atas pelanggaran etiknya, Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan
Indonesia
Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan, Jumat (18/2).

Pemprov DKI Ancam Sanksi Pidana Tempat Usaha Langgar Prokes PPKM
Indonesia
Pemprov DKI Ancam Sanksi Pidana Tempat Usaha Langgar Prokes PPKM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan memberikan sanksi pidana kepada tempat usaha yang berani melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Ingat! Telat Bayar THR Kena Denda
Indonesia
Ingat! Telat Bayar THR Kena Denda

THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda.

Sejumlah Perusahaan Kena Dampak Aturan Larangan Ekspor Batu Bara
Indonesia
Sejumlah Perusahaan Kena Dampak Aturan Larangan Ekspor Batu Bara

Pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan.