DPRD Soroti SPPG Solo Pekerjaan Warga Luar Kota, tak Kurangi Angka Pengangguran

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPRD Soroti SPPG Solo Pekerjaan Warga Luar Kota, tak Kurangi Angka Pengangguran

Wali Kota Solo Respati Ardi mengecek SPPG di Solo. (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ADANYA Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) di Solo mempekerjakan warga luar Solo disorot DPRD Solo. Langkah tersebut dianggap tak sejalan dengan program pemda untuk mengurangi angka pengangguran di Solo yang mencapai 12.000 orang. Wakil Ketua DPRD Solo Daryono mengatakan pentingnya melihat persoalan tersebut secara objektif dan menyeluruh. Terlebih ini menyangkut pekerjaan orang lain.

“Masalah tenaga kerja yang tidak banyak menyerap warga lokal memang perlu mendapat perhatian serius, tetapi tidak serta-merta bisa dipersalahkan hanya pada satu pihak,” kata Daryono, Sabtu (25/10).

Dia mendukung Wali Kota Solo Respati Ardi untuk menekan SPPG agar mengutamakan mempekerjakan warga Solo. Hal itu dilakukan agar jumlah angka pengangguran Solo bisa turun. “Cuma memang di lapangan tidak sesederhana itu. Bisa jadi lowongan yang dibuka tidak diminati warga Solo, atau mungkin informasinya belum tersosialisasi dengan baik,” katanya.

Menurut Daryono, pengalaman pribadinya di dunia usaha membuktikan persoalan rekrutmen tenaga kerja memang tidak mudah. Meski beroperasi di Solo, tidak selalu mudah mendapatkan tenaga kerja lokal. “Saya sendiri pernah mengalami. Waktu mencari pegawai untuk usaha saya di Solo, harapannya tentu bisa mempekerjakan orang Solo,” kata dia.

Baca juga:

Walkot Solo Ngamuk, SPPG Solo Pekerjakan Karyawan Luar Daerah sehingga tak Kurangi Pengangguran



Dia berharap pemkot bisa mencari solusi dengan memberikan pembekalan bagi calon pelamar pekerja SPPG agar bisa terserap. Daryono menegaskan baik Pemerintah Kota Solo maupun DPRD sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan SPPG. Program ini sepenuhnya merupakan kebijakan dan pelaksanaan dari pemerintah pusat melalui BGN.

“Kami ini ibaratnya cuma tuan rumah. Soal pegawai, bahkan titik lokasi berdirinya SPPG pun semuanya ditentukan pusat. Jadi jangankan masalah teknis seperti siapa yang diterima bekerja, yang lebih prinsip saja kita tidak dilibatkan itu jadi bahan evaluasi pemkot dan pusat,” tegasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup




#Solo #SPPG #Pengangguran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Akumulasi tunggakan beserta denda yang harus diselesaikan manajemen Persis mencapai Rp 3,21 miliar sejak 2024 sampai per 13 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
Kemendikdasmen Dorong Lulusan SMK Kerja di Luar Negeri, Isi Kebutuhan Pasar Kerja Global
Dari total 3.030 peserta, sebanyak 1.530 orang merupakan lulusan dari 231 SMK di 26 provinsi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Kemendikdasmen Dorong Lulusan SMK Kerja di Luar Negeri, Isi Kebutuhan Pasar Kerja Global
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
BGN mengungkap tiga penyebab dana operasional SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak cair, mulai dari pelaporan hingga penggunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
Indonesia
Kader Posyandu Kini Jadi Mata dan Telinga BGN Awasi SOP MBG di SPPG
Kepala BGN Sudaryono resmi memberi akses kader Posyandu untuk mengawasi dapur SPPG dan mendata penerima Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Kader Posyandu Kini Jadi Mata dan Telinga BGN Awasi SOP MBG di SPPG
Indonesia
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
BGN mengembalikan Rp 160,37 miliar ke kas negara atas temuan BPK RI. Hal itu terkait penemuan rekening ganda di 75 SPPG.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Bagikan