DPRD Solo Kirim Surat Pelantikan Gibran-Teguh ke Mendagri Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka (MP/Ismail)

MerahPutih.com - DPRD Solo mengusulkan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Pengusulan pelantikan tersebut didasari dalam rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Solo, Jawa Tengah, Senin (25/1).

Baca Juga

Gibran Tidak Bisa Membuat Kebijakan Saat Jadi Wali Kota Solo, Ini Penyebabnya

"Untuk segera laksanakan pelantikan Gibran dan Teguh," ujar Budi kepada Merahputih.com, Senin (25/1).

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo mengatakan ada dua agenda penting dalam rapat paripurna kali ini. Kedua agenda tersebut adalah penetapan paslon terpilih Pilwakot Solo 2020, Gibran-Teguh dan pengumuman akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Solo masa jabatan 20216-2021, FX Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo.

KPU Solo menetapkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilwakot 2020, Kamis (21/1). (MP/Ismail)
KPU Solo menetapkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilwakot 2020, Kamis (21/1). (MP/Ismail)

Pengiriman surat usulan pelantikan pada Mendagri tersebut dilakukan karena masa jabatan Rudy dan Purnomo berakhir pada 17 Februari 2021. Sehingga tidak sampai terjadi kekosongan pemerintahan. Kalau pelantikan lebih dari tanggal 17 Februari berarti harus ada Pelaksana Tugas (Pj) Wali Kota Solo.

"Kami berharap pelantikan Gibran dan Teguh dilakukan bersamaan dengan habisnya masa jabatan Rudy dan Purnomo," kata dia.

Baca Juga

KPU Solo Ajukan Pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD

Sementara, pejabat lama Rudy dan Purnomo harus menyerahkan nota memori jabatan pada Pj Wali Kota Solo jika Gibran dan Teguh belum dilantik.

Namun demikian, jika tidak sampai ada PJ Wali Kota, Rudy dan Purnomo cukup menyerahkan nota memori jabatan pada Gibran dan Teguh. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah
Indonesia
Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah

"Yaitu hanya sebesar 27% orang yang patuh untuk menjaga jarak di tempat wisata," ungkapnya.

Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta
Indonesia
Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta

Sudah lebih dari ratusan tempat usaha diberikan sanksi oleh jajaran Pemprov DKI karena diduga tidak menaati PPKM Darurat.

Pegawai KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya
Indonesia
Pegawai KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya

Kabar duka datang dari KPK. Pegawai KPK yang bertugas pada unit Setpim-Stranas Joko Susilo meninggal dunia.

Berkas Rizieq Dilimpahkan ke PN Jaktim, Pekan Depan Sidang Perdana
Indonesia
Berkas Rizieq Dilimpahkan ke PN Jaktim, Pekan Depan Sidang Perdana

Ada enam berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa (9/3) lalu

Polisi Terus Cari Penyebar Hoaks COVID-19
Indonesia
Polisi Terus Cari Penyebar Hoaks COVID-19

"Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus.

Sejumlah Pentolannya Diciduk Polisi, Ini Respon KAMI
Indonesia
Sejumlah Pentolannya Diciduk Polisi, Ini Respon KAMI

KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh

Pemerintah Diminta Selamatkan UMKM yang Kritis Akibat PPKM Level 4
Indonesia
Pemerintah Diminta Selamatkan UMKM yang Kritis Akibat PPKM Level 4

Ia mendesak, peemerintah melalui KemenKopUKM juga harus melakukan pendampingan, penyederhanaan persyaratan bantuan dan juga pelatihan ataupun sosialisasi mengenai program bantuan.

Okupansi Tempat Tidur Pasien Corona di DKI Capai 83 Persen
Indonesia
Okupansi Tempat Tidur Pasien Corona di DKI Capai 83 Persen

"Jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.508 di 67 RS rujukan, hingga 20 September, persentase keterpakaiannya sebesar 83 persen," ujar Dwi

Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja

Anies menjelaskan seluruh keterangan disampaikan Jokowi dan tim kepresidenan

Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G
Indonesia
Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin Reklamasi Pulau G.