Banjir Jakarta
 DPRD: Pemprov DKI Belum Punya Konsep Jelas Penanggulangan Banjir Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter menyebut hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki konsep yang jelas dalam mengatasi atau penanggulangan banjir di Ibu Kota.

Buktinya banjir masih merendam sejumlah wilayah di Jakarta awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu.

Baca Juga:

Jawaban Anies Perihal 76 Pompa Air Rusak Terendam Banjir

"Kami melihat belum ada konsep dalam penanganan dan penanggulangan banjir selama ini," kata Jupiter di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta kritik Anies tak bisa tangani banjir
Menurut Jupiter, Pemprov DKI tidak punya strategi untuk tanggulangi banjir (MP/Asropih)

Jupiter menerangkan, lemahnya penanganan banjir di Jakarta bukan baru terjadi pada era kepemimpinan Anies Baswedan saja. Hal ini sudah berlangsung lama di Jakarta dan terus berulang di setiap musim penghujan.

"Kejadian ini berulang terus menerus. Setiap memasuki musim hujan, dari jaman ke jaman dampak kerugian yang sangat besar untuk ekonomi di DKI Jakarta ini," papar dia.

Dengan begitu, anjut Jupiter pihaknya terus mendorong pembentukan pansus banjir untuk mencari tahu akar masalah ini.

"Kami ingin dengan adanya pansus ini. Sehingga, ada solusi dan konsep untuk kita anggarkan di tahun 2021," ungkapnya.

Sejauh ini pembentukan Pansus Banjir masih sekedar wacana. Tadi pagi tujuh pimpinan fraksi melakukan pertemuan membahas hal ini. "Jadi tadi pagi kita sudah kumpul lagi, perwakilan 7 fraksi. Kemarin 6 fraksi. Hari ini nambah PKB," jelasnya.

Baca Juga:

Anies Akui Banyak Tanggul yang Sudah Retak Imbas Banjir Awal Tahun

Adapun 7 Fraksi DPRD yang menyetujui Pansus Banjir, yakni Golkar, NasDem, PAN, PSI, PDIP, Demokrat, dan PKB-PPP.

Namun Gerindra yang menjadi salah satu partai pendukung Anies ini sejauh ini belum menyatakan sikap bersama PKS. Sebab sesepuh Gerindra di DPRD DKI M Taufik masih belum menyetujui pansus itu.(Asp)

Baca Juga:

Tanggapi Petisi Online Tuntut Dirinya Mundur, Anies: Saya Fokus Kerja

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Purnomo Kalah Survei, Pengamat Politik UNS Sebut Manuver Blusukan Gibran Efektif
Indonesia
Purnomo Kalah Survei, Pengamat Politik UNS Sebut Manuver Blusukan Gibran Efektif

Hasil survei itu sebagai bagian yang wajar dalam dinamika politik di Pilkada Solo 2020.

LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban
Indonesia
LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

Ketua dan para wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyambangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), di Jakarta, Senin (5/10).

Ekonomi Tanah Air Makin Merosot Akibat Corona, Sektor Pangan Rakyat Terancam
Indonesia
Ekonomi Tanah Air Makin Merosot Akibat Corona, Sektor Pangan Rakyat Terancam

Ketua tim peneliti Dr Widyastutik menyebut kemungkinan penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

 Hari Pertama Perpanjangan PSBB: Kasus Positif COVID-19 3.605 Orang dan Meninggal 331 Jiwa
Indonesia
Hari Pertama Perpanjangan PSBB: Kasus Positif COVID-19 3.605 Orang dan Meninggal 331 Jiwa

Awal perpanjangan PSBB kasus positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 3.605 orang, dengan pasien meninggal dunia ada 331 jiwa.

Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN
Indonesia
Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN

Pegawai lembaga antirasuah berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan

Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab

"Kami akan panggil beberapa saksi ahli lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Bongkar Hoaks Perawat RSD Wisma Atlet Meninggal, Polisi Dapat Penghargaan dari TNI
Indonesia
Bongkar Hoaks Perawat RSD Wisma Atlet Meninggal, Polisi Dapat Penghargaan dari TNI

Informasi hoaks ini muncul di tengah upaya pemerintah dan masyarakat melawan wabah virus corona

17 Juta Warga Nganggur, BKPM Ogah Pilih Pilih Investasi
Indonesia
17 Juta Warga Nganggur, BKPM Ogah Pilih Pilih Investasi

Negara tidak mungkin menyerap 17 juta penduduk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN.

Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah Bebas Riba Layak Gantikan Sistem Ekonomi Kapitalis
Indonesia
Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah Bebas Riba Layak Gantikan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis telah menjadi sistem ekonomi global

Wakil Ketua KPK Berkelit saat Citra Lembaganya Dianggap Menurun
Indonesia
Wakil Ketua KPK Berkelit saat Citra Lembaganya Dianggap Menurun

Hasil survei Indo Barometer yang menyebut kepercayaan publik terhadap lembaganya turun adalah terlalu dini.