DPRD Minta Satpol PP Hentikan Pembangunan Gudang Perkapalan Muara Angke Ketua Komisi D Ida Mahmudah minta Pemprov DKI hentikan revitalisasi Monas (MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta satpol PP untuk menghentikan pembangunan pergudangan peralatan kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan. Proyek itu ilegal didirikan di tanah milik pemerintah.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, proyek tempat penyimpanan alat kapal tersebut tidak layak berdiri dan pemilik bangunan dalam hal ini penyewa harusnya mengikuti aturan yang ada.

"Setelah data dan laporannya saya terima, ini akan segera lanjutkan juga ke pak Heru (Kadis CKTRP) dan Pak Yuma (Kasatpol PP Jakarta Utara) untuk diperingatkan lebih dulu," ujar Ida di Jakarta, Rabu (31/3).

Baca Juga:

Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar

Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, jika penyewa tersebut tak mengindahkan peringatan itu, sudah semestinya Satpol PP Jakarta Utara untuk menertibkan bangunan.

"Kalau masih bandel ya terpaksa harus dibongkar," papar Ida Mahmudah.

Bahkan, ida mengungkapkan, pihaknya melihat tidak ada urgensinya peruntukan bangunan yang didirikan tersebut. Untuk itu, Pemda DKI dapat berbuat adil dan bertindak setegas-tegasnya.

"Kalau ikatan perjanjian sewanya belum selesai dan kontraknya antara pihak pemda dengan swasta, saya minta untuk dihentikan sementara, sambil menunggu progres yang ada semua ikuti aturan," jelasnya.

Satpol PP (MP/Asropih)
Satpol PP. (MP/Asropih)

Kepala Seksi Pengawasan Sudin CKTRP Jakarta Utara Kihajar Bonang mengklaim, pihaknya sudah mengusulkan proyek pergudangan peralatan kapal itu agar dihentikan, tapi pada kenyataannya pembangunan masih tetap berjalan.

Pengerjaan fisik pembangunan telah mencapai 40 persen, dilakukan para pekerja sejak pagi hingga malam setiap harinya.

Baca Juga:

Selama Pandemi, Transaksi Ikan di Muara Angke Capai Rp1,3 Triliun

Adapun proyek pergudangan peralatan kapal tersebut dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter milik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

"Informasi dari Kecamatan Penjaringan sudah diusulkan penertiban (hentikan)," ucap Kihajar Bonang. (Asp)

Baca Juga:

Satu Kapal Nelayan di Muara Angke Terbakar, Kerugian Capai Rp500 Juta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
15.202 Meter Persegi Lahan Milik Warga Terancam Tergusur Mega Proyek Gibran
Indonesia
15.202 Meter Persegi Lahan Milik Warga Terancam Tergusur Mega Proyek Gibran

"Penataan simpang tujuh Palang Joglo dengan pembangunan elevated rail harus segera dieksekusi," ujar Gibran

Update Kasus Corona DKI Jumat (13/11): 116.207 Positif, 107.147 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (13/11): 116.207 Positif, 107.147 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 8,5 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 821 jiwa.

Ingin Segera Vaksinasi, Menkes Budi Minta Masyarakat Bersabar
Indonesia
Ingin Segera Vaksinasi, Menkes Budi Minta Masyarakat Bersabar

"Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu," kata Menkes Budi

Mendes PDTT Minta Kapolri Kawal Dana Desa
Indonesia
Mendes PDTT Minta Kapolri Kawal Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk mengawal dana desa.

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS
Indonesia
Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa di antaranya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pemuda Muhammadiyah Angkat Suara Jawab Isu 'Dukung' Boy Rafli Amar Jadi Kapolri
Indonesia
Pemuda Muhammadiyah Angkat Suara Jawab Isu 'Dukung' Boy Rafli Amar Jadi Kapolri

PP Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada gerakan dan pemberdayaan pemuda

Respons KPK Soal Fenomena PK Koruptor
Indonesia
Respons KPK Soal Fenomena PK Koruptor

KPK tentu menghormati setiap putusan majelis hakim

Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra

"Ada oknum penasihat hukum juga di sana. Ini kan bahaya bagi penegakkan hukum kita yang selalu diwacanakan itu adalah penegakan hukum yang benar," sambungnya.

10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh
Indonesia
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Kelompok buruh melakukan demonstrasi di di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat serta beberapa titik lainnya, pada Senin (12/4).

Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Satpol PP Kumpulkan Uang Rp5,7 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Pelaksanaan giat penindakan pelanggaran aturan protokol kesehatan dimulai sejak bulan April 2020 hingga 6 Januari 2021 kemarin.