DPRD Minta Perolehan Pendapatan dari Aset DKI Dirasionalisasi Anggota dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI untuk merasionalisasi target pendapatan atas aset-aset yang dimiliki Pemprov di tahun 2020.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY mengatakan, target pendapatan yang dipasang BPAD sangat lah kecil jika dilihat dari nilai aset milik Pemprov DKI Jakarta yang mencapai Rp475 triliun. Padahal sebagai badan yang bertugas mencatatkan aset dan melaksanakan pengelolaan, BPAD seharusnya dapat menggenjot lagi target dan realisasi perolehan pendapatan dari aset-aset yang dimanfaatkan.

Baca Juga:

PSI Dorong Uji Publik Wagub DKI Disiarkan di TV

"Dari apa yang kita lihat bahwa aset yang kita miliki kini berjumlah Rp475 triliun, sedangkan (target) pendapatan dari kita hanya Rp158 miliar. Kalau kita bandingkan hal demikian hanya 0,03 persen yang kita dapatkan. Kita harap ini bisa ditingkatkan, dari Rp158 miliar harusnya ini bisa jadi Rp400 miliar," ujar Rasyidi di Jakarta, Selasa (4/2).

Rapat kerja DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI
Rapat koordinasi antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI (MP/Asropih)

Dalam kesempatan itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar BPAD terus mengoptimalkan inventarisasi aset hingga mempertahankan aset-aset yang ada. Komisi bidang keuangan itu juga mengimbau agar BPAD menghapus aset yang sudah tidak berstatus milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kita juga minta agar aset yang suratnya tidak ada dan tidak ada asetnya tapi suratnya ada, harus ditindaklanjuti. Sehingga kita mendorong supaya administrasi BPAD ini sesuai dengan aturan yang ada," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemgelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Pujiono memastikan bahwa pihaknya telah menginventarisasi aset Pemprov DKI dengan optimal. Ia menyebutkan, total nilai aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp475,89 triliun diperoleh dari aset berupa lahan sebesar Rp325,05 triliun, aset berupa peralatan dan mesin sebesar Rp26,91 triliun, dan aset berupa bangunan sebesar Rp38,37 triliun.

Kemudian, aset berupa jalan dan instalasi jaringan sebesar Rp44,18 triliun, aset lain-lain sebesar Rp1,72 triliun, dan aset berupa konstruksi dan konstruksi dalam pengerjaan besar sebesar Rp1,86 triliun.

Baca Juga:

Riza Patria Dapat Tiket Dukungan Jadi Wagub DKI dari Fraksi PAN

Sedangkan, inventarisasi aset proses audit BPK terhadap aset yang bersifat rusak sebesar Rp1,19 triliun untuk 79.461 unit ataupun yang bersifat tidak ada untuk 152.768 unit sebesar Rp10,56 triliun.

“Seluruh data yang sudah kami sampaikan hari ini sudah kita sampaikan kepada Gubernur (Anies Baswedan) dan sekarang dalam proses penetapan hasil inventarisasi melalui Kepgub (Keputusan Gubernur)," ungkapnya.

"Hasil penetapan nanti menjadi bagian dari laporan keuangan yang akan dilihat oleh BPK, jadi BPK yang akan pegang angka-angka ini," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Megawati Selamatkan Prabowo ketika Tanpa Kewarganegaraan
Indonesia
Cerita Megawati Selamatkan Prabowo ketika Tanpa Kewarganegaraan

Megawati Soekarnoputri menceritakan kedekatatannya dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

[HOAKS atau FAKTA]: Belasan Orang Terpapar Corona di Lippo Plaza Kendari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Belasan Orang Terpapar Corona di Lippo Plaza Kendari

Masyarakat sementara waktu diimbau tidak berkunjung ke Lippo Plaza Kendari untuk menghindari adanya penularan.

 Cawagub DKI Riza Patria Kembali Safari Politik ke Fraksi DPRD
Indonesia
Cawagub DKI Riza Patria Kembali Safari Politik ke Fraksi DPRD

"Banyak sekali masukan dari teman-teman DPRD supaya hubungan Pemprov DKI dan pusat lebih ditingkatkan untuk mengatasi permasalah di DKI Jakarta," kata Riza

Wakil Ketua KPK Berkelit saat Citra Lembaganya Dianggap Menurun
Indonesia
Wakil Ketua KPK Berkelit saat Citra Lembaganya Dianggap Menurun

Hasil survei Indo Barometer yang menyebut kepercayaan publik terhadap lembaganya turun adalah terlalu dini.

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

Besok Pendaftaran Caketum PAN Resmi Dibuka
Indonesia
Besok Pendaftaran Caketum PAN Resmi Dibuka

Pendaftaran calon ketua umum PAN tersebut bisa dilakukan di Jakarta dan Kendari

Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Pasar Ikan Diminta Siaga
Indonesia
Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Pasar Ikan Diminta Siaga

hal itu karena wilayah Bogor diguyur hujan deras.

6 WNA Ilegal Asal Tiongkok Terdampar di Rote Ndao NTT
Indonesia
6 WNA Ilegal Asal Tiongkok Terdampar di Rote Ndao NTT

Selain pengawasan, imigrasi juga melakukan telaah atau anatomi

Jokowi Dibikin Gelisah Gegara Cangkul
Indonesia
Jokowi Dibikin Gelisah Gegara Cangkul

keberadaan industri kecil atau usaha kerajinan alat pertanian tersebut cukup membantu

Polemik Pelarangan Mudik, Pengamat: yang Jadi Bos Menteri Luhut Atau Jokowi
Indonesia