DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Pengawasan Pemungutan Jual-Beli Tanah Ilustrasi taat pajak (Antaranews)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) memperkuat fungsi pengawasan dalam proses pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan, tidak sedikit masyarakat mengeluhkan perihal mekanisme pemungutan BPHTB yang bersumber dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkesan rumit di lapangan.

Baca Juga:

Ancaman Bagi Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Menurutnya, BPRD sebagai leading sector perlu menyediakan fasilitas pengembalian dana dengan prosedur lebih mudah dan sederhana kepada masyarakat.

"Jadi ada contoh kasus soal PPJB seperti transaksi jual-beli tanah belum dibayar lunas, sedangkan pembayaran PPJB itu misalnya jual-beli yang artinya harus bisa dibayar bertahap mungkin dengan tenggang waktu tertentu. Ketika diminta bayar BPHTB itu, terlanjur sudah dibayar duluan BPHTB-nya, kembalian dananya (restitusi) itu sulit, padahal transaksi jual belinya batal di tengah perjanjian (wanprestasi),” ujarnya, Jumat (15/11).

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Cilincing memasang lima plang penunggak Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jakarta Utara, Selasa (12/11/2019) (ANTARA/HO/Humas Pemkot Jakarta Utara)
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Cilincing memasang lima plang penunggak Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jakarta Utara, Selasa (12/11/2019) (ANTARA/HO/Humas Pemkot Jakarta Utara)

Karena hal tersebut, Misan mendesak BPRD perlu mengevaluasi kembali alur proses pemungutan BPHTB yang lebih mutakhir. Salah satunya dengan menghadirkan kelengkapan informasi pendataan wajib pajak (WP) BPHTB secara akurat.

“Jadi saya pikir ini harus juga ada koordinasi yang solid antara BPRD dengan PTSP (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) supaya alur pembayaran BPHTB bisa lebih canggih dan lebih real time," paparnya.

Baca Juga:

KPK Tahan Bos Dealer Mobil Mewah Terkait Kasus Restitusi Pajak Wahana Auto Ekamarga

Sementara itu, Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengevaluasi proses pemungutan BPHTB agar lebih transparan dan akuntabel. Sehingga, merangsang para WP sebagai penyetor pajak BPHTB untuk membayar secara tepat waktu.

Badan Pajak Retribusi Daerah DKI Jakarta. (Foto: bprd.jakarta.go.id)
Badan Pajak Retribusi Daerah DKI Jakarta. (Foto: bprd.jakarta.go.id)

“Kita akuin memang perlu dorong lagi bagaimana soal BPHTB ini karena realisasinya (BPHTB) november tahun ini (2019) baru 39,2 persen yang baru kita sampaikan Rp3,7 triliun dari target Rp9,5 triliun, tentu masukan dari komisi C akan kita perhatikan dengan sebaik-baiknya," tutupnya Faisal. (Asp)

Baca Juga:

Kantor Pajak Timika Optimistis Menyentuh Angka Rp3,24 Triliun



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH