DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI. Nova Harivan Paloh (Foto: Nasdemdki Jakarta)

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mengkaji dan menimbang terlebih dahulu rencana pemberian keringanan retribusi bagi penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI. Nova Harivan Paloh menilai perlunya klasifikasi dan syarat yang ketat dalam keringanan retribusi bagi penghuni rusunana agar tepat sasaran.

Baca Juga:

Dinilai Bentuk Pelanggaran Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Akan Digugat

"Karena kalau dilihat masyarakat di rusun mungkin tidak semua dia punya keterbatasan. Harus ada validasi bagi yang tinggal di rusun itu pertama betul-betul tidak kalau misalnya ada orang yang memiliki keterbatasan (ekonomi), dicek dulu khawatirnya rusun itu disewakan sama orang lain," kata Nova Paloh di Jakarta.

Politisi Nasdem di DPRD DKI Jakarta Nova Paloh
Nova Paloh (Foto: Nasdemdki Jakarta)

Nova juga mengatakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) perlu menentukan tenggat waktu yang tepat agar keringanan retribusi tersebut tak berdampak pada target realisasi pendapatan daerah.

“Kalau penggunaan rusun itu mungkin masalah pembiayaan karena ada keterbatasan masalah pendapatan ya setuju-setuju saja, tapi kita harus lihat juga jangan sampai itu berkelanjutan, kalau kondisi membaik dan harus ada jangkauan batas waktunya,” ungkapnya.

Pemprov DKI melalui Dinas PRKP DKI berencana meringankan uang retribusi atau tarif rusunawa sebagai bentuk relaksasi pembayaran bagi penghuni yang belum dapat melunasi pembayaran sewa ditengah wabah corona.

Aspirasi penghuni rusunawa yang memohon pembebasan biaya sewa sudah dilaporkan secara tertulis ke Gubernur Anies Baswedan.

Pemda DKI hingga saat ini tengah mematangkan sejumlah persyaratan, masa pemberian hingga besaran tarif relaksasi sewa rusun yang akan disampaikan kedalam Keputusan Gubernur (Kepgub) perihal keringanan tarif sewa susun sebagai alas dasar pelaksanaan.

Baca Juga:

DPRD Tuntut Kewajiban Pemprov DKI Bayar TKD Tenaga Medis Secara Penuh

Dimana, aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat dasar hukum yang sebelumnya diatur dalam Pergub DKI Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.

Meski begitu Dinas PRKP sejauh ini tetap melakukan penagihan pembayaran retribusi sewa kepada para penghuni rusun hingga bulan Mei 2020 sambil menunggu adanya kebijakan terkait dispensasi sewa selama masa PSBB di Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MenpanRB Minta BNPT Turun Langsung Berantas Radikalisme di Lingkup ASN
Indonesia
MenpanRB Minta BNPT Turun Langsung Berantas Radikalisme di Lingkup ASN

Hal ini harus dilakukan agar mereka mengetahui tujuan dari bangsa kita

Bencana Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Tangerang
Foto
Bencana Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Tangerang

Puluhan rumah rusak berat usai diterjang angin Puting Beliung pada Kamis, 12/12/2019 di desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, (14/12/2019). Sebanyak 326 rumah rusak ringan, 47 rumah rusak berat dan tujuh orang luka-luka akibat bencana alam diterjang angin Puting Beliung dari lima desa yang berada di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang

Imbas Kerusuhan, Sejumlah Fasilitas di Lapas Manado Rusak dan Terbakar
Indonesia
Imbas Kerusuhan, Sejumlah Fasilitas di Lapas Manado Rusak dan Terbakar

"Perlengakapan senjata api lapas tetap terjaga dan aman. Alhamdulillah kondisi sudah aman dan kondusif," jelas dia.

Corona Pengaruhi Kunjungan WNA Asal Tiongkok ke Indonesia
Indonesia
Corona Pengaruhi Kunjungan WNA Asal Tiongkok ke Indonesia

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari 2020 mencapai 1,27 juta kunjungan

Hasil Tes Swab Pegawai DKPP
Indonesia
Hasil Tes Swab Pegawai DKPP

Seluruh pimpinan dan pegawai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diliputi perasaan bahagia lantaran meraih hasil negatif dalam tes SWAB yang dijalani pada Senin (28/9).

Datang Melayat, Jokowi: Indonesia Sangat Kehilangan Sosok Gus Sholah
Indonesia
Datang Melayat, Jokowi: Indonesia Sangat Kehilangan Sosok Gus Sholah

Jokowi menilai, Gus Solah adalah sosok cendekiawan atau pemikir muslim yang menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Demo Depan DPR, Mahasiswa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Indonesia
Demo Depan DPR, Mahasiswa Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas.

Komunikasi Pemerintah Soal COVID-19 Minta Diperjelas
Indonesia
Komunikasi Pemerintah Soal COVID-19 Minta Diperjelas

Ia kemudian menuntut soal pertanggungjawaban tentang khasiat dan dampak vaksin yang akan terjadi di masyarakat

Mahfud Minta Polri Transparan Usut Kasus Brigjen Prasetijo
Indonesia
Mahfud Minta Polri Transparan Usut Kasus Brigjen Prasetijo

"Kita tunggu aja tindakan dari Polri,” kata Mahfud

Cerita Pelaku Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja Termakan Isu Hoaks
Indonesia
Cerita Pelaku Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja Termakan Isu Hoaks

Salah satu tersangka kerusuhan saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja bernama IP (21) menceritakan soal tindakan anarkis yang dilakukan.