DPRD Minta Masyarakat Ikuti Sistem PPDB Jalur Zonasi Sejumlah orang tua murid demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6), protes perihal sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Merahputih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta meminta masyarakat mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi yang ada.

"Izinkan kami jalan di sistem ini, ketika kami ada evaluasi-evaluasi, kami sepakat akan melakukan perbaikan di jalur mendatang," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Kamis (25/6).

Baca Juga

Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota

Senada Nahdiana, Ketua Komisi E DPRD Jakarta Iman Satria menyarankan masyarakat menjalankan regulasi yang sudah ada terlebih dahulu, karena jalur zonasi itu bisa diikuti siapa saja baik miskin, kaya, pintar, maupun kurang pintar.

Ia mengatakan pihaknya telah berusaha meyakinkan Dinas Pendidikan untuk menyesuaikan aturan seperti tuntutan para orangtua murid. Namun, Disdik DKI Jakarta tetap meminta kesempatan menjalankan regulasi tersebut.

"Kami nanti siap juga dievaluasi apakah sistem penerimaan ini nanti akan lebih banyak mudharatnya atau manfaatnya," ujar Iman.

GEPRAK
Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (GEPRAK) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6). Foto: Istimewa

Di lain pihak, salah satu orang tua murid, Tita Sudirman mengatakan pihaknya mau tidak mau akan menjalankan mekanisme PPDB, meski kecewa dengan hasil rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai 17.30 WIB itu.

"Mau gak mau, yang zonasi kita coba, mau gimana lagi? Zonasi kita coba, sambil kita pantau hasil anak-anak yang tidak mendapatkan tahapan besok. Berapa anak yang terlempar?" ujarnya usai rapat di Komisi E DPRD Jakarta.

Baca Juga

Sistem PPDB Online Bikin Bingung Orang Tua Murid

Orang tua murid lainnya, sebagaimana dikutip Antara, Muhammad Hendri Budiman berencana meminta bantuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Namun, hasil rapat hari ini akan disampaikan kepada orangtua murid lainnya terlebih dahulu.

"Nanti, biar orang hukum yang mengarahkan kita, mau ke PTUN, MK atau MA," ujar dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai
Indonesia
Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai

Kegiatan ini sendiri turut dihadiri oleh TNI, Polri hingga Forkopimda kota Tangsel

Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan akibat Bansos Corona di Jakarta Utara
Indonesia
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan akibat Bansos Corona di Jakarta Utara

Awal mula keributan terkait bansos ini terjadi karena warga berinisial NA tadi menanyakan sembako kepada RT.

Kiai Ponpes Khas Kempek Cirebon Divaksin COVID-19
Indonesia
Kiai Ponpes Khas Kempek Cirebon Divaksin COVID-19

Kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Khas Kempek Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjalani vaksinasi COVID-19 pada Kamis (18/3).

 Waduh, Gangguan Keamanan Malah Meningkat Selama Pandemi Corona
Indonesia
Waduh, Gangguan Keamanan Malah Meningkat Selama Pandemi Corona

Karo Penmas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan pada Februari, Polri mencatat ada sebanyak 17.411 kasus. Sedangkan di bulan Maret, tercatat ada sebanyak 20.845 kasus.

Selesai PPDB, Komisi E DPRD Panggil Disdik DKI
Indonesia
Selesai PPDB, Komisi E DPRD Panggil Disdik DKI

Zita untuk mengevaluasi proses seleksi PPDB di Jakarta yang beberapa hari belakangan ini sempat berpolemik.

Plt Kepala Dinas Parekraf DKI Ditusuk di Kantornya Sendiri
Indonesia
Plt Kepala Dinas Parekraf DKI Ditusuk di Kantornya Sendiri

Anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini terpapar di kantornya sendiri di wilayah Jakarta Selatan, Rabu (10/2).

Keluarga Komitmen Jauhkan Ba'asyir dari Paham Radikalisme
Indonesia
Keluarga Komitmen Jauhkan Ba'asyir dari Paham Radikalisme

"Kami bersyukur atas bebasnya (Ba'asyir). Keluarga berkomitmen untuk menjauhkan paham radikalisme pada Ba'asyir," kata putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rochim

Tok! DPT Pilkada Serentak 2020 Nasional 100,35 Juta Jiwa
Indonesia
Tok! DPT Pilkada Serentak 2020 Nasional 100,35 Juta Jiwa

DPT didata bertambah sebanyak 49.733 jiwa

BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015
Indonesia
BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mangatakan, indikasi adanya aksi terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan sebenarnya sudah termonitor sejak 2015.

Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal
Indonesia
Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal

Anggota Komisi E ini pun mengultimatum Pemda DKI untuk tidak membuka kegiatan belajar mengajar