DPRD Minta Insentif Nakes Jadi Tanggung Jawab Pemprov DKI Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9/2020). (Antara/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti memastikan akan tetap memberikan insentif (uang tambahan) tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pasien virus corona.

"Poinnya adalah bahwa jaminan tim atau tenaga-tenaga SDM yang memang berhak tentunya memang diberikan (intensif)," ujar Widyastuti di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat Selasa (6/10).

Hanya saja, kata Widyastuti, pelaksanaannya pemberian insentif harus ada koordinasi dengan pemerintah pusat, agar tidak ada timpang tindih. Sebab dana insentif itu tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saja, tapi bisa diperoleh dari bantuan pemerintah pusat.

Baca Juga

Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah

"Kita pastikan jangan sampai terjadi over budget karena di tingkat pusat ada di tingkat APBD ada. Ini yang kita harus kita pastikan dan sinergikan," jelasnya.

Kemudian, dalam rapat pembahahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI bersama Pemprov DKI

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Widyastuti. Foto: MP/Asropih
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Widyastuti. Foto: MP/Asropih

Anggota Bapemperda DPRD DKI, Wibi Andrino meminta, pemberian insentif bukan dimasukan ke dalam bagian wewenang, tapi harus dimasukkan ke dalam tanggung jawab.

"Ijin pimpinan, ini pemberian insentif dimasukan ke dalam tanggung jawab bukan wewenang. Kalau wewenang, itu nanti pemerintah bisa memiliki hak untuk tidak membayar sementara peran mereka sangat penting,” lanjut dia.

Politikus NasDem ini juga menyarankan agar keterangan pemberian insentif sesuai kemampuan finansial pemerintah daerah hendaknya dihapus.

Baca Juga

Dinkes DKI Sesuaikan Harga Swab Test Rp900 Ribu

“Terkait sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu, tidak perlu dimasukan karena nanti dari Perda ini kita atau Pemprov DKI Jakarta bisa minta bantuan lebih kepada pemerintah pusat,” pungkas Wibi. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Indonesia
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DPRA berencana merevisi Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Para Uskup Gereja Katolik Nyatakan Dukungan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Para Uskup Gereja Katolik Nyatakan Dukungan Perpanjangan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Kemenag Diminta Segera Cairkan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Pesantren
Indonesia
Kemenag Diminta Segera Cairkan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Pesantren

Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera menyelesaikan pemblokiran anggaran bantuan untuk madrasah dan pesantren sebesar Rp 500 miliar.

Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang
Indonesia
Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah Saat Masa Tenang

Baru ada sekitar 75 ribu PTPS dari 390 ribuan PTPS yang menginput data pengawasan ke Siwaslu

[HOAKS atau FAKTA]: SBY Bangga Partainya Menang di Pemilu AS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: SBY Bangga Partainya Menang di Pemilu AS

Akun Facebook Colombonus Condroyono mengunggah narasi beserta foto SBY yang menggambarkan kemenangan partainya.

Pasca Serangan Teror di Katedral Makassar, Sidang Rizieq Shihab Diperketat
Indonesia
Pasca Serangan Teror di Katedral Makassar, Sidang Rizieq Shihab Diperketat

Pengunjung sidang Rizieq Shihab yang hadir di PN Jaktim juga akan diseleksi ketat

PSI Solo Dukung Giring Nyapres 2024
Indonesia
PSI Solo Dukung Giring Nyapres 2024

"Kami yang berada di DPD atau kader lokal siap mengamankan dan mendukung keputusan DPP PSI dengan menugaskan Giring sebagai Capres 2024," ujar Yogo

Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan Penuntutan 222 Perkara Selama 2020

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun

[HOAKS atau FAKTA]: Handphone Bisa Disadap Aparat Melalui Nomor IMEI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Handphone Bisa Disadap Aparat Melalui Nomor IMEI

Beredar kembali informasi lama tentang ponsel dapat disadap polisi melalui nomor IMEI.

Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19
Indonesia
Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19

Tak jarang, ia mendengar keluhan dari beberapa pasien