MerahPutih.com - Sejumlah fraksi DPRD Solo, Jawa Tengah, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 yang tidak memenuhi target. Baik dari komponen pajak daerah maupun retribusi daerah.
Juru bicara Fraksi Golkar-PSI, Agus Nuryanto mempertanyakan pajak daerah yang hanya mampu terealisasi sebesar 84,11 persen atau kurang 15,89 persen dari target sebesar Rp 485 miliar lebih.
Baca Juga
Gempa Bumi 6,0 Magnitudo Pacitan Sampai Soloraya, Bangunkan Warga Tengah Malam
"Ada Rp 77 miliar lebih yang tak dapat dicapai. Mohon penjelasannya," tutur Agus di DPRD Kota Solo, Kamis (8/6).
Selain itu, Agus juga menyoroti pendapatan retribusi daerah yang hanya terealisasi sebesar 71,34 persen atau kurang 28,66 persen. Di mana ada pengurangan sebesar Rp 24 miliar lebih dari target anggaran tahun 2022 sebesar Rp 85 miliar lebih.
Hal senada juga disampaikan jubir Fraksi PKS, Didik Hermawan. Ia memaparkan pendapatan retribusi daerah menunjukan tren yang terus menurun dari tahun ke tahun.
Dia menyebut, pada tahun 2020 retribusi daerah tercapai sebesar 87,09 persen, pada tahun 2021 capaian turun menjadi 84,46 persen, dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 71,34 persen.
Fraksi PKS, kata dia, dapat memahami tidak tercapainya target retribusi daerah pada tahun 2021 karena adanya dampak pandemi COVID-19 dan belum disahkannya Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca Juga
KPK Minta Pelajar di Solo Ikuti Awasi Pengelolaan Dana di Sekolah
Namun, kata dia pada tahun 2022 dampak pandemi COVID-19 semestinya tidak lagi begitu berpengaruh, apalagi Perda tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung juga sudah disahkan.
“Apakah ada indikasi ketidakpatuhan dalam pembayaran retribusi daerah atau ada masalah lain yang menyebabkan retribusi daerah seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan, mohon penjelasannya,” kata dia
Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP, Wawanto mempertanyakan penyebab target PAD yang sudah terukur, tetapi tidak dapat dicapai.
”Kami Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk mengetahui apa penyebab target PAD yang sudah terukur tidak tercapai, mohon penjelasannya,” ujar Wawanto
Khusus Fraksi PAN Gerindra hanya menyoroti aset jangka panjang sebesar Rp 755 miliar lebih.
Yudha Sindu Riyanto yang ditunjuk membacakan pandangan Fraksi mempertanyakan apakah jumlah anggaran tersebut sudah memenuhi kriteria aman untuk keperluan dan kepentingan Pemerintah Kota Surakarta, serta apakah berpotensi mampu mendongkrak daya saing yang signifikan bagi Pemerintah Kota Surakarta terhadap daerah-daerah yang lain.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan tidak targetnya PAD tersebut karena ekonomi belum penuh. Tidak tercapainya target PAD ini akan jadi bahan evalusi Pemkot Solo.
"Salah satu retribusi yang tidak dapat mencapai target adalah retribusi PBG (persetujuan bangunan gedung) hanya terealisasi 24,57 persen atau kurang Rp 18 miliar lebih," kata Teguh. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Manut Instruksi Jokowi, Puluhan Lurah di Solo Dapat Kendaraan Dinas Motor Listrik
