DPRD Kecewa Tingginya Kebocoran Pipa Milik PALYJA, Kontrak Harus Selesai Instalasi Pengolahan Air Palyja. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta menyesalkan tingginya tingkat kehilangan air yang disebabkan karena kebocoran pipa milik PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) mencapai 48,76 persen.

Ketua Pansus Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyampaikan, tingginya kebocoran terjadi karena pipa kurang perawatan (maintenance) yang dilakukan PALYJA, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya distribusi air ke masyarakat.

"Kita kunjungan lihat fisiknya dulu, apalagi ini bangunan sudah dari tahun 1953. Saya rasa persoalannya karena pipa yang sudah puluhan tahun yang sudah berkarat, itu yang bikin penyebarannya kurang," kata Pandapotan melalui keterangan tertulis DPRD, Rabu (3/8).

Baca Juga:

Pasang Jaringan Pipa Air Bersih di Kamal Muara, Anies Pesan Warga Jangan Boros

Hal senada juga diungkap anggota Pansus Pengelolaan Air Minum Panji Virgianto. Ia menyayangkan PALYJA tidak segera berbenah untuk mengatasi kebocoran yang sudah terjadi bertahun-tahun ini.

Bahkan, kata dia, pada tahun 2015 saat kebocoran sudah mencapai 39,3 persen, dan terus meningkat hingga saat ini.

"Jangan karena kebocoran, rakyat dibebankan dengan asumsi membayar kenaikan. Ini merugikan masyarakat," ucapnya.

Panji mengaku setiap menggelar reses, selalu menerima keluhan warga terkait kecilnya air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga, sedangkan pembayaran setiap tahun cenderung meningkat.

"Kebocoran itu berdampak pada harga kubikasi yang dibebankan ke masyarakat. Ini tidak fair. Mereka membayar, padahal airnya tidak sampai ke rumahnya," ucapnya.

Baca Juga:

DPR Bakal Bentuk Panja Investigasi Kebocoran Pipa Gas PT SMGP

Panji meminta Pemprov DKI melalui Perumda Air Minum (PAM) Jaya tidak lagi memperpanjang kontak kerja dengan PT PALYJA pada Februari 2023 mendatang, apabila tidak mampu memperbaiki kebocoran pipa selama enam bulan ke depan.

"Saya berharap kita komitmen tidak diperpanjang lagi, kemudian serahkan ke PAM langsung untuk mengelola semuanya. Saya yakin PAM mampu, dan pasti pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik, karena kalau pakai pihak ketiga pasti ingin ada keuntungan, beda ya kalau dikelola Pemprov," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Optimistis Cakupan Air Minum Pipa Warga Jakarta Terpenuhi Sebelum 2030

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut akibat Efek Samping Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut akibat Efek Samping Vaksin COVID-19

Beredar sebuah cuitan di media sosial Twitter yang menyebut bahwa hepatitis akut merupakan efek samping dari vaksin COVID-19.

Belum Tanda Tangani Surat Pencopotan M Taufik, Ketua DPRD DKI: Tangan Gue Sakit
Indonesia
Belum Tanda Tangani Surat Pencopotan M Taufik, Ketua DPRD DKI: Tangan Gue Sakit

Surat pencopotan Mohamad Taufik dari Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra sudah diberikan kepada pimpinan legislator Kebon Sirih Prasetyo Edi Marsudi.

Tangkap Kader Partai Ummat, Densus 88 Tegaskan Tak Pandang Bulu
Indonesia
Tangkap Kader Partai Ummat, Densus 88 Tegaskan Tak Pandang Bulu

Partai Ummat menyatakan tersangka RH baru bergabung belum sampai sebulan.

Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah
Dunia
Krisis Diplomasi Berbagai Negara Eropa dan Rusia Kian di Titik Terendah

Serangan Rusia di Ukraina telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa atau terluka, hampir empat juta orang mengungsi ke luar negeri.

 Transmisi Lokal Varian Omicron Terdeteksi, Pemerintah Diminta Percepat Durasi PCR
Indonesia
Transmisi Lokal Varian Omicron Terdeteksi, Pemerintah Diminta Percepat Durasi PCR

Hal ini dapat mempercepat investigasi dan penilaian apakah ada keterkaitan dengan varian baru Omicron atau tidak

DPD Demokrat DKI Bakal Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM
Indonesia
DPD Demokrat DKI Bakal Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM

Partai Demokrat tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS
Indonesia
Sri Mulyani Siapkan Skema Baru Pembayaran Lembur PNS

Kemenkeu telah membuat berbagai reformasi dalam sistem kerja Kemenkeu untuk mendukung work-life balance dari para pegawai.

Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite
Indonesia
Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite.

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022
Indonesia
Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 tahun 2021 tidak dibatalkan," ucap Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah

Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton
Indonesia
Sidang Kasus Perkosaan Santri di Bandung Bakal Digelar Maraton

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu juga mempertimbangkan hukuman berat bagi WH, yakni hukuman mati atau kebiri.