DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol Wakil Gubernur DKI JakartaAhmad Riza Patria. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memproses revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) reklamasi perluasan kawasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, perluasan Ancol 155 hektar, merupakan reklamasi yang sudah dilakukan sejak 2009. Kala itu terdapat perjanjian antara Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk memperluas lahan reklamasi tersebut.

Reklamsi itu di wariskan oleh eks Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) 35 Ha dan Taman Impian Jaya Ancol 120 Ha.

Proses revisi Perda RDTR di Dewan Kebon Sirih bakal menjadi payung hukum membangun perlusan Ancol 155 Ha tersebut.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Tak Pakai Masker, Anak Buah Anies Kenakan Denda Rp25 Ribu

"Ini menjadi pintu masuk supaya kita memperbaiki RDTR dan Perdanya," ujarnya, Minggu, 19 Juli 2020.

Dulu di tahun 2009, kata dia, sedimentasi dari tumpukan tanah, lumpur, dan parsir dari kerukan 13 sungai dan 5 waduk di Jakarta untuk perluasan Ancol. Pemerintah bakal mengeruk 15 waduk yang sedimentasinya diperuntukan untuk reklamasi Ancol.

Jadi kegiatan perluasan reklamasi Ancol 155 Ha ini juga, kata orang nomor dua di Jakarta itu, dimaksudkan untuk program penanganan banjir di ibu kota.

"Sehingga tanah sedimentasi yang mulai menumpuk di 13 sungai dan 5 waduk besar di Jakarta dan 30 waduk lagi itu perlu dikeruk dan dicarikan tempatnya," terangnya.

Dengan sedimentasi dari sungai dan waduk itu, lanjutnya, kini sudah terjadi perluasan Ancol seluas 20 Hektar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria. (Foto: Asropih).

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub pembangunan reklamasi itu ditekan Anies pada 24 Februari 2020 lalu.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 Hektar (Ha) dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 Ha.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu. (Asp)

Baca Juga:

Polisi Bikin Tim Khusus Buru Pembunuh Editor Metro TV

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidak Ganjil Genap Pedagang, Dirut Pasar Jaya Dibombardir Protes
Indonesia
Sidak Ganjil Genap Pedagang, Dirut Pasar Jaya Dibombardir Protes

Kalau sistemnya ganjil-genap, seperti tomat, daun bawang dan sayur-sayuran lainnya otomatis busuk

Update Kasus Corona DKI Senin (28/9): 72.177 Positif, 57.741 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (28/9): 72.177 Positif, 57.741 Sembuh

Jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 72.177 kasus.

Pebisnis Diculik Gegara Utang Piutang Rp7 Miliar
Indonesia
Pebisnis Diculik Gegara Utang Piutang Rp7 Miliar

Tersangka adalah IS, EM, NTS, SPL, MM, dan seorang wanita berinisial IF

Daop 6 Yogyakarta Batalkan 122 Perjalanan KA Antisipasi Wabah Corona
Indonesia
Daop 6 Yogyakarta Batalkan 122 Perjalanan KA Antisipasi Wabah Corona

Pengurangan jadwal keberangkatan mulai diterapkan pada Rabu (1/4).

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung
Indonesia
MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Jaksa Pinangki diduga sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Malaysia

Heru Hidayat: Saya Disebut Tukang Goreng Saham, di Persidangan Tidak Terbukti
Indonesia
Heru Hidayat: Saya Disebut Tukang Goreng Saham, di Persidangan Tidak Terbukti

Selama persidangan juga tidak terbukti bahwa kliennya terlibat dalam aktivitas goreng saham

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Indonesia
KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

KPA bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Anita Kolopaking Penuhi Panggilan Bareskrim
Indonesia
Anita Kolopaking Penuhi Panggilan Bareskrim

Anita sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik pada panggilan pertama

KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN
Indonesia
KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK memastikan tidak akan memperpanjang waktu lagi terkait penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 yang semula paling lambat 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020

Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Diundur ke Akhir Tahun
Indonesia
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Diundur ke Akhir Tahun

Kebijakan itu untuk mengantisipasi agar masyarakat tak mudik saat Lebaran