DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol Wakil Gubernur DKI JakartaAhmad Riza Patria. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memproses revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) reklamasi perluasan kawasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, perluasan Ancol 155 hektar, merupakan reklamasi yang sudah dilakukan sejak 2009. Kala itu terdapat perjanjian antara Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk memperluas lahan reklamasi tersebut.

Reklamsi itu di wariskan oleh eks Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) 35 Ha dan Taman Impian Jaya Ancol 120 Ha.

Proses revisi Perda RDTR di Dewan Kebon Sirih bakal menjadi payung hukum membangun perlusan Ancol 155 Ha tersebut.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Tak Pakai Masker, Anak Buah Anies Kenakan Denda Rp25 Ribu

"Ini menjadi pintu masuk supaya kita memperbaiki RDTR dan Perdanya," ujarnya, Minggu, 19 Juli 2020.

Dulu di tahun 2009, kata dia, sedimentasi dari tumpukan tanah, lumpur, dan parsir dari kerukan 13 sungai dan 5 waduk di Jakarta untuk perluasan Ancol. Pemerintah bakal mengeruk 15 waduk yang sedimentasinya diperuntukan untuk reklamasi Ancol.

Jadi kegiatan perluasan reklamasi Ancol 155 Ha ini juga, kata orang nomor dua di Jakarta itu, dimaksudkan untuk program penanganan banjir di ibu kota.

"Sehingga tanah sedimentasi yang mulai menumpuk di 13 sungai dan 5 waduk besar di Jakarta dan 30 waduk lagi itu perlu dikeruk dan dicarikan tempatnya," terangnya.

Dengan sedimentasi dari sungai dan waduk itu, lanjutnya, kini sudah terjadi perluasan Ancol seluas 20 Hektar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria. (Foto: Asropih).

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub pembangunan reklamasi itu ditekan Anies pada 24 Februari 2020 lalu.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 Hektar (Ha) dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 Ha.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu. (Asp)

Baca Juga:

Polisi Bikin Tim Khusus Buru Pembunuh Editor Metro TV

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Ultimatum Ketua FPI dan Anak Buahnya, Menyerahkan Diri atau Ditangkap
Indonesia
Polisi Ultimatum Ketua FPI dan Anak Buahnya, Menyerahkan Diri atau Ditangkap

"Untuk lima tersangka yang lain kita beri dua opsi, pertama menyerahkan diri sama dengan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) atau opsi kedua kita tangkap," kata Yusri

Gunung Merapi Alami 26 Gempa Guguran Hingga Pagi Ini
Indonesia
Gunung Merapi Alami 26 Gempa Guguran Hingga Pagi Ini

BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II

BMKG: Siklon Tropis Seroja Diprediksi Meningkat 24 Jam ke Depan
Indonesia
BMKG: Siklon Tropis Seroja Diprediksi Meningkat 24 Jam ke Depan

BMKG kembali merilis informasi terkait siklon tropis seroja yang diprediksi mengalami peningkatan intensitas dalam 24 jam ke depan.

Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19

Pemerintah pusat telah menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022.

PDIP Cabut Dukungan kepada Bupati Alor
Indonesia
PDIP Cabut Dukungan kepada Bupati Alor

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo.

TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati
Indonesia
TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati

Politisi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyampaikan di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasi.

KPK Sita Dokumen Kasus Bansos dari Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
KPK Sita Dokumen Kasus Bansos dari Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi

Penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 480 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR
Indonesia
Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan aktivis Permadi Arya alias Abu Janda.

Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun
Indonesia
Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun

Penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa Ambroncius Nababan.