DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Kaca. (Foto: Dok DPRD Jabar)

MerahPutih.com - DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat. Salah satunya di Kabupaten Garut di mana keterlambatan insentif menjadi keluhan para nakes.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Kaca tidak menampik fakta di lapangan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan sebesar 34 persen.

Dengan risiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan, Ade menyatakan, mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Baca Juga:

Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN

“Saya prihatin, di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barangkali perlu ada upaya perbaikan dari leading sector dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya," katanya.

Ia pun berharap ke depan jangan sampai terulang kembali terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan.

“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya, maka haknya harus diberikan, uangnya kan ada, kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali," tutupnya.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto (jas merah). (Foto: Dok DPRD Jabar)

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto (jas merah). (Foto: Dok DPRD Jabar)

Sementara anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto menyoroti Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali yang dinilai akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jabar.

Bambang meminta Pemprov Jabar segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat.

"Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemprov harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi,"ucap Bambang saat dihubungi, Jumat (23/7).

Baca Juga:

Kadisdik Jabar Mangkir Klarifikasi Pelanggaran PPDB, Ombudsman Ancam Panggil Paksa

Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini, Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bambang menyebut, BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalkan. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Djoko Tjandra Ajukan Justice Collaborator Terkait Dua Perkara
Indonesia
Djoko Tjandra Ajukan Justice Collaborator Terkait Dua Perkara

Permohonan JC itu disampaikan tim kuasa hukum Djoko Tjandra kepada Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/2).

 Jakarta Level 2, PTM Bakal Dilakukan Setiap Hari
Indonesia
Jakarta Level 2, PTM Bakal Dilakukan Setiap Hari

perubahan jadwal PTM harus juga melihat kondisi kasus COVID-19. Bila Jakarta turun level 2 dan dianggap aman wabah corona diyakini belajar di sekolah tiap hari akan digelar.

KPAI: PJJ Sisakan Banyak Persoalan
Indonesia
KPAI: PJJ Sisakan Banyak Persoalan

Sisanya anak-anak menggunakan kuota internet untuk berselancar di dunia maya seperti bermain game perang-perangan

THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021
Indonesia
THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021

Presiden Joko Widodo menyatakan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara.

Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol
Indonesia
Gandeng TNI-Polri, Jasa Marga Lakukan Pembatasan dan Pemeriksaan di Jalan Tol

Untuk memastikan kelancaran, Jasa Marga Group menyiapkan rambu-rambu dan petugas

Polisi Dalami Eks Petinggi FPI Berinisial M yang Diduga Hadiri Pembaiatan Kepada ISIS
Indonesia
Polisi Dalami Eks Petinggi FPI Berinisial M yang Diduga Hadiri Pembaiatan Kepada ISIS

Acara baiat terhadap ISIS itu diungkap melalui pengakuan salah satu dari 19 tersangka teroris

Penanganan Pandemi COVID-19 Butuh Sila Kedua Pancasila
Indonesia
Penanganan Pandemi COVID-19 Butuh Sila Kedua Pancasila

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup
Indonesia
18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup

Arifin berpendapat, seharusnya gedung wakil rakyat itu ditutup sementaran jika ada anggota dewan yang terjangkit.

[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas Kepemimpinan Joe Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas Kepemimpinan Joe Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Jokowi

Akun Facebook Dukung Jokowi 3 Periode (fb.com/Jokowi3Period) pada 28 Februari 2021 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Kecewa Dengan Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Oleh Jokowi.”

Beberapa Warga Sakit, Polisi Kembali Adakan Tes COVID-19 di Petamburan
Indonesia
Beberapa Warga Sakit, Polisi Kembali Adakan Tes COVID-19 di Petamburan

Kepolisian Polda Metro Jaya akan melakukan tes COVID-19 pada Jumat (27/11) besok kepada warga Petamburan.