DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Kaca. (Foto: Dok DPRD Jabar)

MerahPutih.com - DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat. Salah satunya di Kabupaten Garut di mana keterlambatan insentif menjadi keluhan para nakes.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Kaca tidak menampik fakta di lapangan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan sebesar 34 persen.

Dengan risiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan, Ade menyatakan, mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Baca Juga:

Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN

“Saya prihatin, di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barangkali perlu ada upaya perbaikan dari leading sector dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya," katanya.

Ia pun berharap ke depan jangan sampai terulang kembali terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan.

“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya, maka haknya harus diberikan, uangnya kan ada, kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali," tutupnya.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto (jas merah). (Foto: Dok DPRD Jabar)

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto (jas merah). (Foto: Dok DPRD Jabar)

Sementara anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto menyoroti Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali yang dinilai akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jabar.

Bambang meminta Pemprov Jabar segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat.

"Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemprov harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi,"ucap Bambang saat dihubungi, Jumat (23/7).

Baca Juga:

Kadisdik Jabar Mangkir Klarifikasi Pelanggaran PPDB, Ombudsman Ancam Panggil Paksa

Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini, Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bambang menyebut, BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalkan. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Aktif COVID-19 di DKI Jakarta Melorot Tajam
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di DKI Jakarta Melorot Tajam

Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, kasus aktif COVID-19 per 12 Oktober berkurang 207 kasus.

Warga Kota Cirebon Diimbau Tunda Bepergian ke Luar Kota
Indonesia
Warga Kota Cirebon Diimbau Tunda Bepergian ke Luar Kota

Masyarakat Kota Cirebon diimbau untuk menunda bepergian ke luar kota untuk saat ini guna mencegah penyebaran COVID-19 varian Omicron.

Gunung Merapi 116 Kali Luncurkan Guguran Lava   Selama Sepekan Terakhir
Indonesia
Gunung Merapi 116 Kali Luncurkan Guguran Lava Selama Sepekan Terakhir

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih mempertahankan status aktivitas Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Tahun Lalu 3, Kebakaran Pertama Kilang Minyak Pertamina 2022 Landa Balikpapan
Indonesia
Tahun Lalu 3, Kebakaran Pertama Kilang Minyak Pertamina 2022 Landa Balikpapan

Pertamina mengalami tiga kasus kebakaran kilang minyak sepanjang 2021.

Raker DPP Forkabi Bahas Program Kerja 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Raker DPP Forkabi Bahas Program Kerja 5 Tahun Mendatang

Rapat Kerja (Raker) DPP Forum Anak Betawi (Forkabi) ke-1 membahas program kerja untuk 5 tahun mendatang.

September Disdik DKI Tambah Peserta PTM, Ada 1.500 Sekolah
Indonesia
September Disdik DKI Tambah Peserta PTM, Ada 1.500 Sekolah

Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menambah jumlah sekolah yang ikut pembelajaran tatap muka terbatas di tengah masa pandemi COVID-19.

Ikut Vaksinasi, Siswa Berharap Bisa Kembali ke Sekolah di Tengah Pandemi
Indonesia
Ikut Vaksinasi, Siswa Berharap Bisa Kembali ke Sekolah di Tengah Pandemi

"Vaksinasi ini bisa menjadi harapan siswa untuk kembali sekolah. Karena guru juga sudah divaksin, sekarang siswa," ucap dia.

Anak Buah Anies Pilih Menghindar Ditanya Kasus Lahan Cipayung
Indonesia
Anak Buah Anies Pilih Menghindar Ditanya Kasus Lahan Cipayung

Kepala Distamhut Suzi Marsitawati memilih bungkam dan menghindar jauh dari wawancara awak media.

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen
Indonesia
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen

Penundaan Pemilu 2024 berpotensi menciptakan ketakpastian dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Akses ke Cipete Raya Ditutup, Kecuali Warga Tunjukkan KTP
Indonesia
Akses ke Cipete Raya Ditutup, Kecuali Warga Tunjukkan KTP

Warga yang hendak masuk ke Jalan Cipete Raya dari dua akses tersebut diminta untuk putar balik pagi ini