DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menduga ada menyalahgunakan dana anggaran di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, sehingga mereka berani meminjam uang ke warga Kota Tangerang Rp 264 juta.

Maka dari itu, Ketua Fraksi Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI untuk segera menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran. Hal ini ia berani ungkapkan karena setiap kelurahan pasti menerima anggaran yang dikucurkan dari APBD DKI.

Oleh karena itu, anggota Komisi A ini merasa aneh dengan Kelurahan Duri Kepa yang berani meminjam duit sampai ratusan juta rupiah.

Baca Juga:

Pemprov DKI dan DPRD Tanding di Lapangan JIS, Anies: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

"Jadi gak ada istilahnya gak ada duit. Orang sudah ada alokasi kok. Sudah teralokasikan kok," ucap Gembong saat dikonfirmasi awak media, Jumat (29/10).

Menurutnya, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk segera turun tangan menggali pihak-pihak Kelurahan Duri Kepa ihwal peminjaman duit ini. Sebab jika hal ini benar-benar terjadi, mencoreng citra Pemda DKI.

Bila pinjaman ratusan juta ini benar adanya, lanjut Gembong, Inspektorat harus memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang berhutang tersebut.

"Kemudian atasan langsung tentunya juga harus bertanggung jawab. Karena ini kan di bawah binaan atasan langsung," cetusnya.

Lurah Duri Kepa Marhali saat ditemui di kantornya, Kamis (28/10/2021) (ANTARA / Walda)
Lurah Duri Kepa Marhali saat ditemui di kantornya, Kamis (28/10/2021) (ANTARA / Walda)

Untuk diketahui, kasus pinjaman duit Keluarahan Duri Kepa sebesar Rp 264 juta muncul setelah surat somasi dari warga Kota Tangerang berinisial SK.

SK mengaku pernah dua kali melayangkan somasi kepada Kelurahan Duri Kepa untuk menagih utang sebesar Rp 264,5 juta.

Somasi pertama dilayangkan dan ditandatangani pada 6 Oktober 2021. Terdapat lima poin dalam somasi yang langsung ditujukan kepada Lurah Duri Kepa Marhali.

Salah satu poin yang terdapat dalam somasi itu, SK menagih piutangnya kepada Kelurahan Duri Kepa.

"Kami mensommier/memperingatkan saudara (pihak Kelurahan Duri Kepa), agar segera melaksanakan kewajiban saudara atas utang-utan tersebut kepada klien (SK) kami dalam waktu tujuh hari sejak surat somasi ini saudara terima," kata kuasa hukum SK, Akung Kurnia, dalam surat somasi yang tersebar.

Pihak Kelurahan Duri Kepa kemudian mengirim jawaban atas somasi itu pada 13 Oktober 2021. Jawaban atas somasi itu ditandatangani langsung oleh Lurah Marhali.

Ada tiga poin yang ditulis pada jawaban atas somasi. Poin pertama, disebutkan bahwa pihak kelurahan tidak menerima bukti rekening koran dari SK.

Baca Juga:

Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi

Marhali menyatakan, Kelurahan Duri Kepa tidak memiliki utang ke SK.

Setelah menerima jawaban somasi yang pertama, SK kembali geram dan mengirim somasi kedua yang ditujukan lagi kepada Marhali pada 12 Oktober 2021.

Sayangnya, Kelurahan Duri Kepa tak pernah menjawab somasi kedua hingga saat ini.

Hingga akhirnya SK melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan Kelurahan Duri Kepa ini ke Polres Metro Tangerang Kota setelah pinjaman itu tak juga dikembalikan. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tindak Lanjuti Penamaan Jalan Ali Sadikin Usai Disemprot Ketua DPRD

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem
Indonesia
Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan soal mekanisme pengusulan tiga nama capres yang akan diusung Nasdem di Pilpres 2024. Tiga nama tersebut akan diserahkan kepada Ketum Surya Paloh saat Rakernas.

Pemprov Jatim Bagikan 77 Ribu Bendera Jelang 17 Agustus
Indonesia
Pemprov Jatim Bagikan 77 Ribu Bendera Jelang 17 Agustus

Masyarakat diharapkan mendaftar secara daring terlebih dahulu melalui link https://bit.ly/benderaGratisJatim.

12 Santri Diperkosa Guru, Walkot Bandung Perintahkan Pendampingan Ekstra
Indonesia
12 Santri Diperkosa Guru, Walkot Bandung Perintahkan Pendampingan Ekstra

"Institusi pendidikan adalah lembaga untuk menempa karakter anak. Apalagi guru agama, seharusnya mampu untuk menguatkan moral," kata Oded.

Luhut Putuskan Karantina Jadi 5 Hari dan Orang Gejala Ringan Isolasi di Rumah
Indonesia
Luhut Putuskan Karantina Jadi 5 Hari dan Orang Gejala Ringan Isolasi di Rumah

Langkah menurunkan hari karantina itu, mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang pemerintah miliki.

Wagub DKI Cari Tempat Lain untuk Citayam Fashion Week
Indonesia
Wagub DKI Cari Tempat Lain untuk Citayam Fashion Week

Ahmad Riza Patria mencari alternatif untuk remaja melakukan peragaan busana untuk Citayam Fashion Week selain di Dukuh Atas.

Minyak Goreng Mahal dan Langka, Satgas Mafia Pangan Solo Siapkan Operasi
Indonesia
Minyak Goreng Mahal dan Langka, Satgas Mafia Pangan Solo Siapkan Operasi

"Kita tetap telusuri penyebab mahalnya minyak goreng. Pedagang dan pembeli kita pantau," kata Kompol Djohan.

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Teddy Tjokro Segera Diadili
Indonesia
Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Teddy Tjokro Segera Diadili

Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti tahap dua, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Teddy ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sita Seluruh Harta Menteri Tito
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sita Seluruh Harta Menteri Tito

KPK menyita harta milik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena terlibat korupsi senilai Rp 52,3 miliar.

Tekan Lonjakan Harga, Arab Saudi Janji Tingkatkan Produksi Minyak
Indonesia
Tekan Lonjakan Harga, Arab Saudi Janji Tingkatkan Produksi Minyak

AS tengah mempertimbangkan pajak rezeki nomplok/keuntungan tak terduga pada produsen minyak.

Kemenhub: Puncak Arus Mudik Lebaran 2022 di Tol Trans Jawa Sudah Terlewati
Indonesia
Kemenhub: Puncak Arus Mudik Lebaran 2022 di Tol Trans Jawa Sudah Terlewati

Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menuturkan puncak arus mudik yang melewati jalur tol Trans Jawa sudah terjadi pada H-3 Lebaran atau 29 April 2022.