DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 Mei 2020
DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT
Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) sembako dari Presiden di Kelurahan Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (3/5). ANTARA/HO-Humas Kemensos

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Pemprov DKI agar pemberian bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB dirubah menjadi pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Hal itu didengungkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala.

Baca Juga

DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik

Contohnya molornya waktu penyaluran karena persedian barang yang terbatas hingga penyaluran yang salah sasaran. Untuk itu, DPRD meminta Gubernur Anies merubah konsep pemberian bantuan yang rencananya diberikan pada fase berikutnya.

"Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," terang Mujiono di Jakarta, Selasa (5/5).

Relawan PMI dan PT Palyja menyalurkan paket sembako program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) kepada masyarakat ekonomi rentan terdampak COVID-19 di Jakarta Selatan, Senin (3/5/2020) (ANTARA/HO-PMI Jakarta Selatan)
Relawan PMI dan PT Palyja menyalurkan paket sembako program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) kepada masyarakat ekonomi rentan terdampak COVID-19 di Jakarta Selatan, Senin (3/5/2020) (ANTARA/HO-PMI Jakarta Selatan)

Disamping itu, Mujiono meminta Anies Basweda untuk juga menjamin kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok supaya warga tak kesulitan mencari bahan pokok selama wabah corona ini.

"Pemprov DKI perlu menjamin kestabilan harga harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar terutama di Kawasan padat penduduk dan ekonomi lemah," jelas dia.

Baca Juga

Ketua DPD Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19

Dalam pelaksanaan operasi pasar murah lanjut Mujiono Pemprov DKI juga harus tetap memperhatikan protokol COVId-19 yakni dengan menjaga jarak aman. Lalu pemberian masker bagi warga DKI juga harus di gencarkan demi meminimalisir penularan corona.

"Penyediaan masker kain harus menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta dan dimasifkan penggunaannya di masyarakat dengan memberikan masker secara gratis," tutup dia. (Asp)

#PSBB #Komisi A DPRD DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Bagikan