Frengky Aruan
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi usulan DPRD DKI Jakarta terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelolaan parkir.
Ahok menegaskan, sistem pengelolaan parkir yang ideal harus berbasis teknologi digital dan non-tunai alias cashless. Dia menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan yang akurat demi menghindari kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Kendati begitu, kata dia, pengolaan parkiran di Jakarta tergantung kebijakan dari Gubernur DKI Pramono Anung sebagai pimpinan daerah Jakarta.
"Aku pikir ke depan gitu, saya nggak tahu. Beliau (Pramono Anung) gimana ya. Sistem minimalnya mesti digital ya. Supaya kecatat ya. Mesti cashless," kata Ahok di Jakarta, yang dikutip Kamis (22/5).
Ahok menyinggung kembali upaya-upaya digitalisasi parkir yang pernah dilakukan saat ia masih menjabat sebagai gubernur. Ia berharap, jika wacana BUMD Parkir jadi direalisasikan, sistemnya bisa lebih maju dan modern.
Baca juga:
Pramono Bakal Benahi Sistem Parkir di Jakarta, Pertimbangkan Bentuk BUMD Khusus
"Kayak dulu lah kita pernah coba. Mungkin yang lebih canggih lagi dari sekarang," katanya.
Hingga saat ini, wacana pembentukan BUMD Parkir masih dalam tahap pembahasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan keinginan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan perparkiran.
"Ya, nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).
Lebih lanjut, Pramono juga menyetujui agar pembayaran parkir kendaraan dilakukan tanpa uang tunai (cash) atau cashless. Politikus PDIP itu menilai, dengan pembayaran cashless, pengelolaan parkir di berbagai wilayah Jakarta dapat terkelola dengan baik.
"Maka dengan demikian, supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash," pungkasnya. (Asp)
