DPRD DKI Tetapkan 35 Propemperda di Tahun 2023 Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Pantas Nainggolan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi menetapkan 35 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2023.

"Selanjutnya, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 akan dituangkan ke dalam Keputusan DPRD DKI Jakarta," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

DPRD DKI Sepakati Rancangan APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan penyusunan Propemperda telah diselenggarakan berbagai rapat kerja dengan tiap fraksi, tiap komisi, eksekutif dan juga perwakilan kelompok masyarakat guna menerima usulan Raperda yang akan dimuat pada Propemperda 2023.

"Selanjutnya usulan Raperda tersebut dibahas oleh Bapemperda bersama Eksekutif dengan mempertimbangkan prioritas berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah," tuturnya.

Pantas memastikan penetapan Propemperda 2023 juga sebagai upaya DPRD untuk mendorong kemajuan Kota Jakarta khususnya dalam sudut pandang regulasi yang selaras dengan norma hukum yang berlaku sebagai pondasi utama.

Setidaknya, ditetapkan tiga Raperda Kumulatif Terbuka di antaranya adalah Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kemudian terdapat tujuh Raperda yang sedang dibahas pada 2022 namun belum selesai, antara lain Raperda tentang Jaringan Utilitas, Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Rencana Induk Transportasi Jakarta, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda), dan Perubahan Bentuk Hukum PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).

Selanjutnya, terdapat 25 Raperda yang berdasarkan amanat dan perundang undangan masing-masing, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Baca Juga:

Pemprov dan DPRD DKI Tetapkan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun

Kemudian Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta, dan Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah).

Lalu, Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT TransJakarta, Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda), Kawasan Tanpa Rokok, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, Penyelenggaraan Sistem Pangan, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengelolaan Air Minum, dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kemudian, Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kemudahan Berusaha, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta 2023-2043, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022-2042, Rumah Susun, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi DKI Jakarta, Dana Abadi Pangan, dan Fasilitasi Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pantas berharap seluruh Raperda yang telah masuk dalam Propemperda 2023 dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya. Harapannya agar DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dapat melahirkan Peraturan Daerah yang dapat dilaksanakan berkeadilan mengedepankan kepentingan umum memiliki kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan.

Khususnya, mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud dan tidak ada hak-hak masyarakat terabaikan.

"Kepada pihak eksekutif yang telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah agar segera mempersiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta data-data pendukung lainnya. Sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan tepat waktu dan menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, sebagaimana kita harapkan bersama," ungkapnya. (*)

Baca Juga:

Soal Karangan Bunga Jakpro, Ketua DPRD DKI akan Komunikasikan ke Pj DKI 1

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPU Belum Proses Pergantian Nama Ketum PPP
Indonesia
Alasan KPU Belum Proses Pergantian Nama Ketum PPP

PPP dapat memperbaiki data kepengurusan saat masa perbaikan tanggal 15 sampai 28 September 2022 nanti.

Tahapan Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan Yang Digelar Hari Ini
Indonesia
Tahapan Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan Yang Digelar Hari Ini

Kemenag juga menerbitkan edaran pedoman penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Edaran No. SE 08 Tahun 2022 ini ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 29 Maret 2022.

Protes Kenaikan UMP DKI, Buruh akan Demo Besar-besaran Awal Desember
Indonesia
Protes Kenaikan UMP DKI, Buruh akan Demo Besar-besaran Awal Desember

"Partai Buruh bersama dengan organisasi Serikat Buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah terhitung mulai tanggal 1 hingga 7 Desember 2022," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (30/11).

[HOAKS atau FAKTA]: Mengaku Salah, SBY Meminta Maaf di Depan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mengaku Salah, SBY Meminta Maaf di Depan Jokowi

Sebuah video yang terdapat foto seseorang yang tampak sedang bersujud di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan narasi “MENGAKU S4LAH!!! SBY MINTA MAAF DEPAN JOKOWI”

Didatangi Langsung Jokowi, Pemerintah Ukraina Ungkapkan Rasa Terima Kasih
Indonesia
Didatangi Langsung Jokowi, Pemerintah Ukraina Ungkapkan Rasa Terima Kasih

Pemerintah Ukraina berterima kasih atas kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Ibu Kota Keiv.

Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik
Indonesia
Jokowi Yakin Pemilu 2024 Lebih Baik

Berdasarkan data terakhir, jumlah pemegang hak pilih yang tercatat sebanyak 189 juta orang.

Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan
Indonesia
Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan

Pada pekan depan, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan siber dan digital forensik guna mencari tahu penyebab kematian Brigadir J.

Pertama Ngantor Tanpa Masker, Gibran Berkalung Tumbler Mixue
Indonesia
Pertama Ngantor Tanpa Masker, Gibran Berkalung Tumbler Mixue

Namun, selain tidak menggunakan masker, putra sulung Jokowi ini membuat wartawan tertawa. Pasalnya, saat datang ke Balai Kota, Gibran mengalungi botol minum (tumbler) Mixue.

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Batal Digelar Pekan Ini
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Batal Digelar Pekan Ini

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin karena sekarang sudah Selasa dan Kamis itu kelihatannya tidak ada rapim dengan Bamus," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Mantan Mendag dan Politisi NasDem Usulkan Pansus Minyak Goreng
Indonesia
Mantan Mendag dan Politisi NasDem Usulkan Pansus Minyak Goreng

Pansus ini diyakini menjawab keresahan masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya.