DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pembangunan 3 Jembatan Penyeberangan Rp 145 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 Oktober 2023
DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pembangunan 3 Jembatan Penyeberangan Rp 145 Miliar

Rapat pembahasan APBD 2024 yang digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran yang dianggap janggal saat rapat pembahasan APBD 2024 yang digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10).

Dalam pembahasan Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga, Justin Adrian Untayana yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PSI menyoroti adanya kejanggalan anggaran pembangunan 3 jembatan penyeberangan yang nilainya capai Rp 145 miliar.

Hal ini dilihat dalam website Smart Planning Budgeting apbd.jakarta.go.id, RAPBD 2024 Bina Marga akan melakukan pembangunan 3 jembatan penyeberangan, namun tidak tertulis detail di mana lokasi pembangunannya. Tertulis belanja modal jembatan penyeberangan sebesar Rp 145.272.984.929 dengan kode 5.2.04.01.02.0010.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Tegas Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang

"Saya menyoroti hal ini, dan menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal, untuk pembangunan 3 jembatan penyeberangan dengan anggaran RP 145 miliar. Artinya setiap jembatan menghabiskan hampir Rp 50 miliar, jelas saya tidak berani menyetujuinya," tegas Justin.

Sekretaris PSI ini pun menjelaskan, angka pembuatan penyeberangan yang tak masuk akal dibandingkan dengan pengalamannya di industri pertambangan sejak sebelum menjadi anggota legislatif.

"Saya kebetulan baru-baru ini memfasilitasi perusahaan pertambangan berhubungan dengan kontraktor untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar 6 meter dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton/truk, jembatan itu hanya menghabiskan Rp 25 miliar," urainya.

Baca Juga:

Sekwan DPRD DKI Beberkan Perkembangan Surat Pemberhentian Cinta Mega

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun meminta langsung Kepala Dinas Bina Marga untuk memberi penjelasan, agar jangan sampai pos anggaran ini menjadi temuan di kemudian hari.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui, jangan sampai ini jadi temuan. Ini cenderung mahal kalau hanya untuk jembatan penyeberangan, karena untuk jalan yang bisa dilewati truk dengan beban 40 ton saja hanya menghabiskan Rp 25 miliar," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Respons PDIP setelah PAN Usung Cinta Mega sebagai Bacaleg DPRD DKI Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan