DPRD DKI Tak Punya Alasan Tolak Usulan Anggaran DP 0 Persen Sebesar Rp8,24 Triliun Tampilan salah satu sudut ruangan dalam unit Rumah DP Rp0, Tower Samawa, Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Sabtu (31/8) (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta masih menimbang usulan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI sebesar Rp8,24 triliun guna pembangunan Rumah DP 0 rupiah atau DP 0 persen.

Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, selama pengadaan anggaran itu realistis dan sesuai dengan prosedur, tak ada alasan untuk menolak.

Baca Juga:

Akhirnya Ajak Swasta di Proyek Rumah DP 0 Rp, Begini Dalih Anies

"Saya pikir kami tidak punya alasan untuk menolak karena rakyat di bawah ini membutuhkan rumah yang mereka miliki. Kami lihat banyak sekali warga-warga yang belum memiliki rumah," kata Aziz di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta, Selasa (25/6)./ Antara Foto
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta, Selasa (25/6)./ Antara Foto

Aziz menuturkan, pihaknya bersama jajaran di Komisi B bakal mengkaji anggaran tersebut yang diajukan BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Realistis atau tidak realistis, kami harus melihat volumenya. Nah ini ada targetnya sekian unit," paparnya.

Baca Juga:

Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Sebab, Menurut Aziz, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat. Mulai dari kebutuhan sandang pangan hingga transportasi masyarakat.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

"Ini tanggung jawab pemerintah dan salah satunya adalah DPRD untuk membuat mereka terfasilitasi, sandang, pangan, papan, dan transportasi mereka," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Sebut Rumah DP 0 Rupiah Bukan Kerjaan Gubernur, Tapi Wali Kota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiba di Indonesia, 10 Ribu Orang Jalani Karantina di Hotel
Indonesia
Tiba di Indonesia, 10 Ribu Orang Jalani Karantina di Hotel

Ketentuan karantina penumpang internasional yang tiba di Indonesia tercantum di dalam Addendum Surat Edaran Nomor 03/2020 dan SE Nomor 04/2020.

640 Pasien Corona Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
640 Pasien Corona Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencatat total pasien yang tengah menjalani perawatan terus menurun.

Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK
Indonesia
Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK

Sebanyak 700 karyawan PT Garuda Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mereka sebelumnya sudah dirumahkan selama 5 bulan.

Nasdem DKI: Jakarta tak Dilirik Investor Jika Kerap Banjir
Indonesia
Nasdem DKI: Jakarta tak Dilirik Investor Jika Kerap Banjir

Jika persoalan banjir ini teratasi diyakini para pengusaha mau berinvestasi ke DKI.

30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19

30 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 3.996 tersebut masih mungkin untuk berubah

5 Juta Orang Jatuh Miskin, Ini Langkah Kemenkeu
Indonesia
5 Juta Orang Jatuh Miskin, Ini Langkah Kemenkeu

Penyediaan bantalan melalui percepatan realisasi belanja yang termasuk dalam program pemulihan ekonomi hingga 2021 nanti dapat menjaga kualitas hidup masyarakat miskin

Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB
Indonesia
Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB

Aturan PSBB jilid II hanya berlandaskan pada peraturan gubernur (pergub).

 Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie
Indonesia
Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

"Sahabat saya pak (mantan) Dirjen Imigrasi itu kok salah alat, dia dipecat itu bagaimana? Saya duga pak Dirjen ini dia punya dua tuan pak Ketua," ujar Benny

Warga Bogor Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Gelar Resepsi Pernikahan
Indonesia
Warga Bogor Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Gelar Resepsi Pernikahan

Pelonggaran itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 42 Tahun 2020

Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas
Indonesia
Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat