DPRD DKI Soroti Lemahnya Serapan PMD Tujuh BUMD Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. Foto: DPRD DKI Jakarta

MerahPutih.com - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengkritik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang loyo dalam menyerap penyerapan penanaman modal daerah (PMD).

Bahkan, dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2021, ada BUMD yang sama sekali tidak melakukan penyerapan PMD.

Baca Juga

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, tentu kondisi tersebut menjadi sesuatu hal yang patut disayangkan. Padahal banyak program kerja atau penugasan yang diberikan langsung pemerintah kepada BUMD, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.

“Karena itu kita akan perketat pemberian PMD kedepannya. Kalau memang tidak mampu mengeksekusi segera, ya tidak kita berikan,” kata Pandapotan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Berdasarkan LKPJ pengunaan APBD tahun 2021 BUMD yang berhasil mencatatkan optimalisasi penyerapan APBD adalah PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sementara tujuh lainnya hanya mencatatkan penyerapan di bawah 70 persen.

Masing-masing yakni Perumda Air Minum (PAM) Jaya menyerap 10,36 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyerap 27 persen, Perumda Pasar Jaya menyerap 35 persen, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) 61 persen.

Sementara PT Jakarta Tourisindo (JakTour), PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda PAL Jaya menjadi sorotan lantaran penyerapan PMD 0 persen.

“Jangan pada saat proses permintaan PMD ngotot, tapi saat diberikan tidak direalisasikan. Berikutnya kita akan kawal, kalau sudah kita berikan maka harus segera direalisasikan,” tegas Pandapotan.

Baca Juga

Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E

Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Syamsul Bachri Yusuf menjelaskan alasan penyebab pihaknya rendah menyerap PMD, lantaran terlambatnya mendapatkan tender untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

“Memang masih ada Rp679 miliar belum kita serap. Kendala utama di mitra, tapi kita akan upayakan agar selanjutnya untuk tahun 2022 tetap kita adakan tender dahulu, meskipun realisasi baru diawal tahun 2023,” ungkapnya.

Tidak terserapnya sama sekali PMD di PT Jaktour, karena rencananya akan digunakan untuk merevitalisasi sejumlah hotel milik pemerintah. Namun kegiatan terpaksa urung dilaksanakan karena hotel-hotel yang dimaksud mendapat penugasan menampung tenaga kesehatan dan tempat isolasi warga selama pandemi.

PMD yang diberikan pemerintah oleh PT Jaktour dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 138,8 miliar..

Untuk PMD PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp 50 miliar yang juga tidak sama sekali melakukan menyerapan. Alasannya karena PMD baru diterima pihaknya di 29 Desember 2021.

Lalu tidak optimalnya serapan PMD di Perumda Sarana Jaya disebabkan pencairan yang baru terlaksana di akhir tahun 2021. Meski demikian, Sarana Jaya telah berupaya penuh dengan berhasil menyerap sebesar Rp 48,1 miliar atau 27 persen dari Rp 175 miliar PMD yang diberikan pemerintah. (Asp)

Baca Juga

Belum Tanda Tangani Surat Pencopotan M Taufik, Ketua DPRD DKI: Tangan Gue Sakit

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
81.915 Spesimen Diperiksa, 4.279 Terbuktif Positif COVID-19
Indonesia
81.915 Spesimen Diperiksa, 4.279 Terbuktif Positif COVID-19

Jumlah masyarakat Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua terus bertambah. Total 170.298.804 orang telah menerima vaksin lengkap.

Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar
Indonesia
Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar

Sementara ini, sebanyak 41 narapidana di Lapas klas 1 Tangerang tewas akibat insiden kebakaran yang terjadi Rabu dini hari.

Satu Hal yang Diingat Luhut dari Pertemuan Jokowi dengan Joe Biden
Indonesia
Satu Hal yang Diingat Luhut dari Pertemuan Jokowi dengan Joe Biden

Kata Luhut itu tak lepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan kerjasama semua pihak

(HOAKS atau FAKTA): Potensi Tsunami dari Gunung Anak Krakatau
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA): Potensi Tsunami dari Gunung Anak Krakatau

Beredar di media sosial Twitter, informasi tentang bahaya tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dalam postingan tersebut, masyarakat diimbau agar pergi ke pantai lain selain Pantai Anyer dikarenakan status siaga pada Gunung Anak Krakatau sudah berada pada level 3.

Aturan Terbaru PPKM Luar Jawa-Bali: Mulai dari WFO sampai Seminar
Indonesia
Aturan Terbaru PPKM Luar Jawa-Bali: Mulai dari WFO sampai Seminar

Pemerintah untuk kesekian kalinya kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali selama dua pekan mendatang.

Kepatuhan Prokes Pakai Masker Mulai Turun
Indonesia
Kepatuhan Prokes Pakai Masker Mulai Turun

Pemerintah memutuskan akan ada beberapa pengendalian untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan di Nataru.

Mantan Bos dan Petinggi ACT Diperiksa Hampir Setiap Hari, Kini Dicecar Soal Penggunaan Dana
Indonesia
Mantan Bos dan Petinggi ACT Diperiksa Hampir Setiap Hari, Kini Dicecar Soal Penggunaan Dana

Bareskrim Polri terus membongkar kasus dugaan penyalahgunaan dana operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Jemaah Haji Diimbau Tetap Menjaga Kesehatan saat Tiba di Tanah Air
Indonesia
Jemaah Haji Diimbau Tetap Menjaga Kesehatan saat Tiba di Tanah Air

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengimbau jemaah haji Indonesia tetap menjaga kesehatan agar tidak sampai kelelahan dan mengalami gangguan kesehatan tubuhnya.

KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming
Indonesia
KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming

Ali juga menyampaikan, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mardani tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan.

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

Presiden Joko Widodo tak bakal melakukan reshuffle kabinet lagi dalam waktu dekat.