Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DPRD DKI Jakarta siap memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk percepatan transformasi Jakarta menuju kota global. Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat acara Balkoters Talk bertajuk Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10).
Pantas menyebut Gubernur DKI Pramono Anung telah mencanangkan target Jakarta masuk 50 besar kota global pada 2029. Ia menilai target tersebut harus ditopang dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak.
"DPRD harus siap memberikan dukungan berupa landasan-landasan hukum yang diperlukan agar pemerintah DKI Jakarta bisa melakukan lompatan-lompatan menuju kota global," ujar Pantas.
Pantas menegaskan DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi, sebagai contoh dewan baru saja menyelesaikan Pansus Raperda Jaringan Utilitas. Regulasi ini akan menjadi pijakan penting pembangunan infrastruktur kota.
Baca juga:
Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Jakpro Perkuat Peran dalam Pembangunan Ekosistem Kota Global
Menurutnya, Jakarta tidak mungkin menjadi kota global tanpa dukungan hukum yang kuat sehingga regulasi itu menjadi dasar percepatan di berbagai sektor strategis. "Semua kota global tidak hanya secara fisik, tetapi juga harus berdampak terhadap seluruh masyarakatnya," ujarnya.
Pantas menekankan pembangunan harus paralel antara infrastruktur dan kesejahteraan warga. Politikus PDI Perjuangan ini berjanji Dewan Parlemen Kebon Sirih akan terus mengawal kebijakan strategis tersebut. "Saya berharap kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya visi Jakarta kota global," ujar Pantas.
Dia menyebut Jakpro sebagai BUMD strategis dalam mewujudkan kota global. Pantas menilai Jakpro memiliki peran besar dalam melakukan terobosan pembangunan kota, dan diharapkan menjadi penggerak utama percepatan proyek strategis.
"Saya mengapresiasi sejumlah program yang telah dijalankan Jakpro, karena pembangunan kota global tidak cukup mengandalkan pemerintah dan BUMD, tapi perlu adanya keterlibatan swasta dalam proyek-proyek strategis," jelasnya.(Asp)
Baca juga:
