DPRD DKI Setujui Rancangan APBD Perubahan 2024 Senilai Rp 85,47 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Agustus 2024
DPRD DKI Setujui Rancangan APBD Perubahan 2024 Senilai Rp 85,47 Triliun

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2024. ANTARA/Luthfia Miranda Putri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 senilai Rp 85,47 triliun.

Angka rancangan APBD-P DKI 2024 naik 4,6 persen atau setara Rp 3,76 triliun dibanding APBD DKI 2024 murni yakni Rp 81,71 triliun.

"Total rancangan APBD-P 2024 sebesar Rp85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat rapat paripurna DPRD DKI, Rabu (7/8).

Baca juga:

Aturan APBD tidak Boleh Biayai Induk Olahraga Bakal Direvisi

Heru menyebutkan, pendapatan daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan senilai Rp 75,22 triliun. Nilai ini naik 3,83 persen dibandingkan APBD DKI 2024 murni, yakni Rp 72,44 triliun.

Heru menuturkan, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 50,49 triliun, pendapatan transfer Rp 24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 702,84 miliar.

Kemudian, rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah Rp 44,98 triliun, retribusi daerah Rp 666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 634,39 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp 4,21 triliun rupiah.

"Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp 24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp 702,84 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah," ucap Heru.

Baca juga:

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun

Sementara itu, belanja daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 76,29 triliun rupiah atau naik 5,09 persen dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni senilai Rp 72,60 triliun.

Menurut Heru, rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca juga:

Tok, APBD DKI 2024 Disahkan Turun Jadi Rp 81,71 Triliun

Penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 10,25 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang diproyeksikan Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun.

"Kemudian, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,17 triliun yang dialokasikan kepada BUMD DKI berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 7,31 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun," pungkas Heru. (Asp)

#DKI Jakarta #Pemprov Jakarta #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #APBD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bagikan