DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka

Bus Transjakarta menabrak empat rumah toko (ruko) hingga menyebabkan sejumlah orang luka-luka di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat pagi (19/9/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza).
Merahputih.com - PT TransJakarta diminta untuk menyajikan laporan terbuka dan berkala kepada publik mengenai hasil evaluasi keselamatannya.
Laporan ini harus mencakup audit, serta perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan armada bus. Desakan ini muncul menyusul catatan tiga kecelakaan bus TransJakarta yang terjadi selama September 2025.
"TransJakarta harus meningkatkan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan terbuka dan berkala kepada publik mengenai hasil evaluasi keselamatan," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, Minggu (28/9).
Baca juga:
"Masyarakat dilibatkan melalui laporan transparan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir dari sebuah layanan publik," sambung dia.
Rio mengusulkan agar setiap pengemudi (pramudi) yang terlibat dalam insiden kecelakaan wajib menjalani proses resertifikasi sebagai bagian dari evaluasi mendalam dan upaya peningkatan kualitas SDM.
"Wajib menjalani proses resertifikasi sebelum diizinkan kembali bertugas," tegas Rio.
Anggota dewan tersebut juga mendukung usulan Komisi B agar PT. TransJakarta melakukan evaluasi berkala setiap enam bulan sekali dengan tujuan membangun kultur keselamatan yang berkelanjutan.
Baca juga:
Komisi B DPRD DKI Minta Sertifikasi Sopir Transjakarta Digelar Rutin
Rio menekankan perlunya pembaruan materi pelatihan dan sertifikasi, serta komunikasi intensif dengan para pramudi.
"Materi pelatihan dan sertifikasi harus terus diperbarui, komunikasi dengan pramudi juga harus dilakukan secara intensif," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta

KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru

Penambahan 200 Armada Bus Listrik Transjakarta Secara Bertahap pada Tahun 2025

Kerap Kecelakaan, Transjakarta Mesti Berbenah dan Evaluasi Sopir Tiap Enam Bulan

Ada Perayaan HUT ke-80 di Monas, Transjakarta Modifikasi 10 Rute

Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun

DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
