DPRD DKI Semprot Anies Rekrut PJLP Melebihi Kapasitas Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.. ANTARA/Youtube/Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta/Dewa

MerahPutih.com - Perekrutan Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI mendapat sorotan tajam dari Komisi A DPRD DKI Bidang Pemerintahan.

Anggota Komisi A DPRD DKI Bambang Kusumanto mengatakan, Gubernur Anies Baswedan dan jajaran harus mengkaji ulang kebijakan pengelolaan PJLP yang kini telah mencapai 85.304 orang.

Menurutnya, jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas terhadap analisis beban kerja dalam kualitas peningkatan tenaga pendukung dalam melayani warga.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Turun Langsung Tinjau Kenaikan Angka DBD

“Dalam pengelolaan PJLP harus ada analisis anggaran berbasis kinerja, sumber daya yang ada dimiliki harus memenuhi outcome ataupun output-nya," kata Bambang di Jakarta, Selasa (22/2).

Analisis beban kerja PJLP, dikatakan Bambang, nantinya harus lengkap dengan pemenuhan indikator penilaian yang jelas. Terutama pada pengadaan PJLP di bidang kebersihan dan keamanan.

“Harus ada indikator penilaian yang jelas, seperti apa amannya, seperti apa bersihnya dan lain-lain,” ungkap Bambang.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Warteg Rugi Setelah Didatangi Anies

Anggota Komisi A DPRD DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lebih kredibel dan tepat sasaran dalam mengelola PJLP di lingkungan Pemprov DKI.

“Jangan hanya sekadar teori-teori saja, harus ada implementasi yang lebih jelas di lapangan. Untuk implementasinya bagaimana, karena untuk menciptakan good governance juga butuh right people, butuh solusi yang real-nya seperti apa,” katanya.

Karena itu, Tina Toon menyarankan agar BKD DKI segera berkoordinasi secara internal dengan para asisten bidang dan seluruh kepala SKPD guna mendiskusikan fenomena PJLP yang sudah melebihi kapasitas saat ini.

“Jadi harus duduk bareng agar dihitung-hitung lagi kalau ini ada problem di human resources kita. Jangan hanya sekadar hari ini koordinasi di BKD lalu ke kita saja (Komisi A) tapi tidak ada solusi,” ucap Tina Toon. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pania Digelar di Pengadilan HAM Makassar
Indonesia
Sidang Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pania Digelar di Pengadilan HAM Makassar

Kejaksaan Agung telah mengumumkan penetapan tersangka kasus pelanggaran HAM berat di Paniai tersebut pada Jumat (1/4).

Polisi Belum Bisa Pastikan Keberadaan Nakes Gerald Sokoy
Indonesia
Polisi Belum Bisa Pastikan Keberadaan Nakes Gerald Sokoy

Pencarian di sekitar Distrik Kiwirok sudah dilakukan tetapi hingga kini belum diketemukan

Tekan Angka Kecelakaan, Manajemen TransJakarta Bikin Program Fit To Work
Indonesia
Tekan Angka Kecelakaan, Manajemen TransJakarta Bikin Program Fit To Work

TransJakarta menganggarkan pembinaan operator untuk 2022 sebesar 63 persen dari total PSO yang diberikan dari Rp 2 triliun.

Pemkot Solo Kucurkan Anggaran Rp 39,6 Miliar untuk THR ASN dan Pegawai Non ASN
Indonesia
Pemkot Solo Kucurkan Anggaran Rp 39,6 Miliar untuk THR ASN dan Pegawai Non ASN

"Total anggaran yang kita siapkan untuk THR ASN Kota Solo yakni Rp 39,6 miliar," Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Solo, Budi Murtono di Solo, Kamis (28/4).

Densus 88 Ungkap Rencana Teror Tiga Pelaku yang Ditangkap di Kalimantan Tengah
Indonesia
Densus 88 Ungkap Rencana Teror Tiga Pelaku yang Ditangkap di Kalimantan Tengah

Dari hasil penyelidikan diketahui ketiga terduga teroris berencana untuk melakukan sejumlah aksi teror di Tanah Air.

Mabes Polri Ajukan Surat Permohonan Pencarian Orang Hilang ke Interpol Swiss
Indonesia
Mabes Polri Ajukan Surat Permohonan Pencarian Orang Hilang ke Interpol Swiss

Polri telah mengajukan surat permohonan pencarian orang hilang atau yellow notice ke Interpol Swiss.

Tiga Harapan Jokowi Terkait Hubungan ASEAN-AS
Indonesia
Tiga Harapan Jokowi Terkait Hubungan ASEAN-AS

Ke depan, ASEAN siap menjadi bagian penting dari rantai pasok perdagangan dunia

Simak Serunya Video Call Halalbihalal Keluarga Jokowi dengan Wapres Ma'ruf
Indonesia
Simak Serunya Video Call Halalbihalal Keluarga Jokowi dengan Wapres Ma'ruf

Penasaran ingin tahu suasana dan interaksi Jokowi dan Ma'aruf Amin saling mengucapkan selamat Idulfitri?

Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi
Indonesia
Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

"Itu (kontroversi) ndak usah ditanggepin lah. Saya belum baca beritanya," ujar Gibran pada awak media di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Senin (4/10).

Harga Minyak Goreng di Papua Masih Tinggi, 3 Ribu Ton Minyakita Bakal Dikirim Kemendag
Indonesia
Harga Minyak Goreng di Papua Masih Tinggi, 3 Ribu Ton Minyakita Bakal Dikirim Kemendag

Kemendag dalam waktu dekat akan memasok minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita ke Papua dan Maluku.