Jalur sepeda di Balai Kota. (Foto: MP/Asropih) MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ikut mengkritisi pemprov yang membongkar jalur sepeda untuk proyek pelebaran trotoar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Padahal, jalur itu baru saja dibuat.
Menurut Gembong, terbenturnya dua proyek ini bisa terjadi lantaran kurang komunikasi dengan baik antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Dinas Bina Marga DKI.
Baca Juga:
Bangun Jalur Sepeda, Pemprov DKI Kucurkan Anggaran Miliaran Rupiah
Gembong mengatakan, program yang paling prioritas adalah pembangunan trotoar sebab jalur sepeda tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.
Jadi, kata Gembong, pemprov DKI seharusnya menuntaskan pembanguanan trotoar terlebih dahulu ketimbang jalur sepeda agar tak tumpang tindih.
"Seharusnya trotoar dulu dibangun baru jalur sepeda, tetapi tetap menyeluruh," kata Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).
Anggota Komisi A DPRD DKI ini menilai pembangunan jalur sepeda di ibu kota cenderung dipaksakan. Hal itu karena sebenarnya tidak ada rancangan pembangunan terkait jalur sepeda. Dampaknya, jalur yang sudah dibangun dibongkar lagi untuk kebutuhan proyek lain.
"(Pembangunan jalur sepeda) dipakasakan itu," papar dia.
Baca Juga:
Pemprov DKI Bakal Hubungkan Jalur Sepeda ke Stasiun MRT dan LRT
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi membenarkan Pemprov DKI melaksanakn pembongkaran jalur sepeda yang berada di kawasan Cikini. Pembongkaran jalur sepeda ini untuk mengakomodasi pelebaran trotoar.
Irwandi mengatakan, pembongkaran jalur sepeda itu hanya bersifat sementara. Jalur sepeda bakal dibangun kembali setelah trotor tuntas kerjakan
"Cuma perbaikan doang kok, enggak diilangin. Itu trotoar perbaikan, jalur sepedanya tetap ada," kata Irwandi saat dikonfirmasi Selasa (19/11). (Asp)
Baca Juga:
Berita Lainnya
-
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat
-
Libur Panjang, 336 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
-
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021
-
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak
-
Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Virus Corona Mulai Makan Banyak Korban, Pengamat Nilai Jokowi Terlena
Pemerintah seakan tak menyadari bahwa Indonesia rawan dijangkiti virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
Ketua MPR Dukung OJK Dibubarkan
Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR
Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun
Pemeriksaan dilakukan usai Maria memilih pengacara dari lis yang diberikan oleh Kedutaan Besar Belanda.
Tito Pastikan Anggaran Pilkada 'On The Track', Tidak Buat COVID-19
Tahapan-tahapan Pilkada akan berjalan lancar tanpa ada hambatan
Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang
Sudah tak ada lagi bus antar kota anta provinsi (AKAP) yang berangkat dari Jakarta
DPD Desak Pemerintah Segera Siapkan Aturan Larangan Mudik
"Harus disiapkan kebijakan lain sehingga dalam kondisi apapun bangsa ini siap, terlepas kebijakan larangan ini nanti mau diterapkan atau tidak," tegas dia.
Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana
“Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.
Selama COVID-19, Polisi Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan
kebijakan pajak kendaraan motor akan ditentukan masing-masing oleh Pemerintah Daerah.
Pelajar Rentan COVID-19, DPR Usul Pemerintah Bentuk 'Sekolah Virtual'
Jadi, anak-anak belajar seperti biasa yang ada jadwal pelajarannya dengan guru bergantian mengajar sesuai mata pelajaran masing-masing
RUU Ketahanan Keluarga Melegitimasi Perempuan Sebagai Pemain Belakang
Hubungan keluarga, sarat dengan kearifan masing-masing budaya yang tidak dapat digeneralisasikan
