DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19 Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/9) (MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang menunda pembangunan ibu kota, karena alasan wabah virus corona menyerang Jakarta.

Sebab, kata Komisi A DPRD DKI, Lukmanul Hakim, tak semua anggaran SKPD dipotong untuk penanganan COVID-19. Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangun Jakarta yang sudah direncanakan.

Baca Juga

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Lukmanul mengaku kerap mendapatkan aduan SKPD di dalam rapat komisi yang untuk menghentikan sementra rencana pembangunan DKI karena uang anggaran yang dimilik dipotong dialihkan ke COVID-19. Namun, Hakim tak membocorkan SKPD dan dinas mana saja yang beralasan seperti itu.

"Nah ini sekarang lagi covid, kadang dipake alasan juga sama SKPD atau dinas, tapi itu jangan menjadi alasan untuk menghambat pembangunan dan melayani masyarakat," kata Lukmanul Hakim di Jakarta Senin (7/9).

Politikus PAN ini berpendapat, bahwa ide atau gagasan Gubernur Anies Baswedan sangat baik dalam membangun kota Jakarta, hanya saja pelaksanaan rencana pembangunan ibu kota di tingkat SKPD dan dinas tidak berjalan baik. Akhirnya pembangunan Jakarta berantakan.

"Ketika rapat sama dinas dinas, itu semuanya melempem tidak jalan, kenapa? Karena itu dinas dinas hanya menyenangkan bos aja, ABS (Asal Bos Senang), sementara itu realita nya, implementasi dibawah tidak ada seperti itu," cetus dia.

Dengan begitu, ucap Hakim, DPRD DKI berpandangan Pemprov DKI belum bekerja serius dan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Sebab pembangunan ibu kota yang sudah direncanakan banyak yang tertunda.

Baca Juga

Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga

"Belum kerja maksimal untuk dalam hal kepuasan masyarakat, banyak hak belum selesai," tutup Pria asli Aceh ini. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat
Indonesia
Guru SMAN 58 DKI Ajak Pilih Ketua OSIS Seagama, DPRD DKI: Jangan Dipecat

Dirinya mengatakan, sebaiknya jangan terburu-buru menilai oknum pendidik tersebut, sampai kemudian melakukan pemecatan.

Bank Lebih Suka Beli Surat Berharga Dibanding Salurkan Kredit
Indonesia
Bank Lebih Suka Beli Surat Berharga Dibanding Salurkan Kredit

Besaran kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah Rp190 triliun hingga kini menjadi Rp253 triliun.

Bakal Diperiksa Polisi di Jawa Barat, Rizieq Shihab Tak Kunjung Berikan Kabar
Indonesia
Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah Butuh Biaya Besar
Indonesia
Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah Butuh Biaya Besar

Data dari survei KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah juga menunjukkan, infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, masih minim.

Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Menaker: Kita Siapkan Pekerja Unggul Pasca Pandemi
Indonesia
Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Menaker: Kita Siapkan Pekerja Unggul Pasca Pandemi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi untuk bersaing di dunia usaha dan industri pasca pandemi COVID-19.

Tertutup Kabut, Erupsi Gunung Semeru Sulit Teramati
Indonesia
Tertutup Kabut, Erupsi Gunung Semeru Sulit Teramati

Aktivitas Gunung Semeru selama 7-13 Desember 2020 masih fluktuatif, teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis, tinggi sekitar 100 meter dari puncak.

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah
Indonesia
Bersujud di Depan Dokter se-Surabaya, Risma: Saya tak Pantas Jadi Wali Kota
Indonesia
Begini Tarif Integrasi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Yang Berlaku 17 Januari
Indonesia
Begini Tarif Integrasi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Yang Berlaku 17 Januari

Penarifan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dijadwalkan pada Oktober 2020 lalu, tetapi ditunda tiga bulan dan baru akan diberlakukan pada 17 Januari 2021 pukul 00.00 WIB.

Vonis Korupsi Dikorting 1 Tahun, Romi eks Ketum PPP Bisa Bebas Minggu Depan
Indonesia