Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Bank DKI untuk segera melakukan audit menyeluruh, baik internal, eksternal, maupun melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diambil untuk mengatasi serangkaian gangguan sistem layanan yang dialami nasabah.
Permintaan audit ini merupakan salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Komisi B DPRD DKI Jakarta kepada jajaran direksi Bank DKI dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, di Jakarta pada Rabu (9/4). Rapat tersebut diadakan sebagai respons terhadap gangguan layanan yang telah meresahkan nasabah sejak akhir Maret 2025.
Selain audit, Komisi B juga merekomendasikan agar Bank DKI melakukan rotasi direksi dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.
Baca juga:
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
"Mereposisi jabatan-jabatan, jangan sampai orang yang kompeten ditaruh di tempat yang bukan bidangnya," kata Nova.
Rekomendasi krusial lainnya adalah agar Bank DKI mengembangkan sistem peringatan ("alert system") secara "real-time" untuk mendeteksi potensi ancaman yang dapat menyebabkan gangguan layanan di masa mendatang.
Lebih lanjut, Komisi B DPRD DKI mendesak Bank DKI untuk mempercepat pemulihan layanan, sehingga seluruh nasabah dapat kembali melakukan transfer antarbank dan pembayaran menggunakan QRIS melalui aplikasi JakOne Mobile tanpa kendala.
Baca juga:
Pramono Anung Ungkap Alasan Pencopotan Direktur IT Bank DKI Terkait Masalah Layanan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini disebabkan oleh berulangnya masalah layanan di bank tersebut, yang telah terjadi sebanyak tiga kali dengan pola yang serupa, mengindikasikan kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap sistem IT.
Saat ini, posisi Direktur IT Bank DKI dijabat oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo, yang efektif berlaku sejak Selasa (8/4). Gubernur juga mengindikasikan adanya kebocoran dana, meskipun rincian nominalnya tidak disebutkan dan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut berada di bawah tanggung jawab direksi Bank DKI.
