DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif Polisi berjaga saat demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap massa aksi unjuk rasa tolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada Kamis (8/10) lalu di kawasan Jakarta.

"Aparatnya juga jangan represif, kalau kita lihat video-video yang beredar di masyarakat banyak tindakan represif," ujar Mujiyono saat dihubungi, Senin (12/10).

Walaupun dalam kondisi mendesak, ucap Mujiyono, tak seharusnya polisi bertindak represif kepada demonstran. Lantas politikus Demokrat ini menyarankan polisi agar mengikuti jejak TNI yang menghadapi massa dari hati ke hati.

Baca Juga:

54 Orang Jadi Tersangka Kasus Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja

"Polisi dalam kondisi seperti kalau sudah terdesak mau bagaimana lagi. Intinya tindakan harus persuasif seperti apa yang dilakukan tentara," papar dia.

Ia pun menyarankan kembali pada pemerintah untuk melibatkan TNI untuk membantu pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebab menurut dia, TNI lebih mendapat simpat masyarakat ketimbang polisi.

Polisi berjaga saat demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Polisi berjaga saat demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Di samping itu, Mujiyono menyoroti massa aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang bertindak anarkis dengan merusak dan membakar fasilitas umum (Fasum) yang ada di ibu kota.

Memang kata Mujiyono, tidak ada larangan bagi siapa pun melaksanakan aksi unjuk rasa dan menyampaikan pendapat karena telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan Undang-Undang (UU). Hanya saja, wajib bersikap tertib dan tidak merusak fasilitas yang ada.

"Tetapi aturannya harus ditegakkan, jangan merusak, anarkis yang merusak fasilitas umum kayak kemarin (Kamis 8 Oktober)," paparnya.

Baca Juga:

Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja

Dengan tindakan anarkis tak bertanggung jawab itu nyatanya merugikan masyarakat, hingga Pemprov DKI mengucurkan dana untuk pembenahan fasilitas yang rusak dari APDB.

"Akhirnya kita harus keluar lagi dari APBD. Itu uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Kan harus diperbaiki lagi kan, dan itu pakai duit APBD," tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI harus mengeluarlan biaya mencapai Rp65 miliar untuk perbaikan 45 halte TransJakarta yang dirusak massa dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Kerugian untuk halte itu diperkirakan per hari ini Rp65 miliar," ujar Anies di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10). (Asp)

Baca Juga:

Kantor ESDM Dijarah saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Bawa Kayu dan Batu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Komisaris PT Golden Bamboo Batam Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Periksa Komisaris PT Golden Bamboo Batam Terkait Korupsi Cukai di Bintan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Golden Bamboo Batam, Sesilia, pada Kamis (27/4).

52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3
Indonesia
52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3

"Hingga pukul 07.00 WIB tadi, tercatat 52.226 pengguna atau turun 12 persen dibanding volume pengguna Senin (30/8) yang mencapai 58.799 pengguna,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba di Selasa (31/8).

Polisi Gerebek Kebun Ganja Hidroponik di Brebes
Indonesia
Polisi Gerebek Kebun Ganja Hidroponik di Brebes

Tersangka pertama berinisial Y sebagai perawat kebun ganja di Brebes, Jawa Tengah

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi
Indonesia
Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

Kejagung membuka peluang untuk mengajukan kasasi terkait pengurangan masa hukuman terdakwa perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
Indonesia
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Pasar tradisional merupakan jantungnya ekonomi masyarakat kecil. Kalau dimatikan dengan ditutup total selama dua hari mereka akan makan apa," ujar Suwanto

Satgas COVID-19 Ungkap Lima Fakta Strategi Keberhasilan Tangani Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Lima Fakta Strategi Keberhasilan Tangani Pandemi

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan lima fakta strategi keberhasilan berbagai negara dalam penanganan virus corona.

Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar
Indonesia
Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji menjamin vaksin gratis pada pertengahan Desember 2020 lalu

KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Gelar Penyuluhan untuk Koruptor di Lapas Sukamiskin

Penyuluhan ini untuk membangun komunikasi dengan para narapidana

Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19

Mereka ada yang melakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19

Ma'ruf Amin Berharap Investor Asing Kepincut Kawasan Industri Halal
Indonesia
Ma'ruf Amin Berharap Investor Asing Kepincut Kawasan Industri Halal

Kawasan industri halal harus menjadi bagian dalam ekosistem industri nasional dan global