DPRD DKI Minta Pemprov Lakukan Pendataan Detail terhadap Pendatang Baru

MerahPutih.com - Ada kenaikan jumlah warga pendatang baru di Jakarta setelah Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriah dibanding tahun-tahun lalu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memprediksi adanya pertambahan jumlah pendatang hingga 40.000 setelah Lebaran 2023.

Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan pendatang ke Jakarta terus terjadi. Pada 2020, 113.814 orang datang ke Jakarta. Angka itu meningkat pada 2021 dengan pendatang sejumlah 139.740 orang. Lalu, pada 2022 pendatang ke Jakarta terpantau sebanyak 151.752 orang.

Baca Juga:

Pemkot Bandung Data Warga Pendatang Saat Arus Balik

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan, fenomena pendatang baru di Jakarta selalu meningkat setiap tahun. Mayoritas para pendatang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik sehingga berpotensi hidup susah di Ibu Kota.

Untuk hal itu, William meminta Pemprov DKI untuk melakukan pendataan detail tentang pendatang baru, juga berapa persen dari mereka yang berhasil dapat pekerjaan dalam 2-3 bulan ke depan.

"Pemprov DKI Jakarta harus men-tracking berapa persen dari mereka berhasil dapat kerjaan dalam 2-3 bulan ke depan, dan berapa warga pendatang yang masih menganggur," ucapnya.

Baca Juga:

Disdukcapil DKI Siap Terbitkan Adminduk Warga Pendatang Baru setelah Lebaran

Pemprov DKI juga harus mendata terkait kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan warga pendatang.

William juga mengatakan, Pemprov DKI diminta melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah asal warga pendatang yang belum mendapatkan pekerjaan di Jakarta setelah 3 bulan.

"Kalau mereka menganggur lebih dari 2-3 bulan, Pemprov DKI Jakarta harus berkomunikasi dengan pemerintah asal warga baru, agar dicarikan pekerjaan di kampungnya. Fenomena semakin tingginya migrasi orang desa ke kota artinya dana desa kita tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan di desa," jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mengatakan, pendataan sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan di DKI Jakarta, juga sebagai sarana mengantisipasi terjadinya peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan masalah kriminalitas dengan meningkatnya pendatang. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Syaratkan 3 Kepastian bagi Pendatang Setelah Lebaran