DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono. Foto: DPRD Prov DKI Jakarta

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta berencana merubah penyaluran bantuan sosial (bansos) dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp300 ribu per penerima.

Komisi A DPRD DKI memberi catatan khusus untuk eksekutif dalam penyaluran BLT bagi warga yang terimbas COVID-19. Legislator DKI meminta DKI agar tidak terlambat mengalokasikan BLT ke penerima.

Baca Juga

KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menerangkan, berkaca pada bansos sembako, banyak paket yang telat didistribusikan ke warga. Ini harus menjadi evaluasi Pemprov agar tidak terjadi pada BLT.

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ucap Mujiyono di Jakarta, Senin (21/12).

Mujiyono
Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono. Foto: DPRD Prov DKI Jakarta

Mujiyono juga mendesak Pemprov untuk memperbaiki data penerima BLT. Karena masih banyak warga yang ekonominya lemah tak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini harus jadi perhatian Pemda DKI.

"Perbaikan existing data yang ada. Yang berhak (menerima) tapi belum masuk. Di mana saat kemaren di lapangan diberlakukan kebijakan di RT/ RW, dibagi-bagi untuk yang belum kebagian," ungkapnya.

Pemprov juga harus mendaftarkan masyarakat yang terkena atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari COVID-19 yang namanya belum masuk dalam penerima.

Lebih lanjut, kata Mujiyono, penerima tidak harus memiliki rekening Bank DKI. Bahkan, buka rekening bank lain dengan syarat seteran awal pembukaan terjangkau sebesar Rp50 ribu.

"Dimaksudkan agar tidak terjadi antrian bila distribusi di kantor pos yang berpotensi terjadi kerumunan dan melanggar protap kesehatan," ungkapnya.

Selanjutnya, ucap dia, pengawasan harus diperketat baik Eksekutif, Legislatif dan dibantu Gugus Tugas COVID-19 RT/RW yang sudah terbentuk diseluruh Jakarta.

"Agar 6 bulan rencana pelaksaannya menjadi baik dan lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara
Indonesia
Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara

Bless buka suara soal dirinya yang dicopot Gubernur Anies dari jabatannya dan tengah diperiksa oleh Inspektorat Pemprov DKI.

Polisi Pastikan Ali Kalora Masih Hidup
Indonesia
Polisi Pastikan Ali Kalora Masih Hidup

Polda Sulawesi Tengah mengungkap kekuatan persenjataan yang dimiliki kelompok MIT

Evakuasi Dilanjutkan, Besok Tim SAR Fokus Pencarian Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Evakuasi Dilanjutkan, Besok Tim SAR Fokus Pencarian Korban Sriwijaya Air

Tim SAR Gabungan memutuskan untuk melanjutkan kembali operasi pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Mahfud Pertanyakan Bukti Pelanggaran HAM Berat Kematian Laskar FPI
Indonesia
 Gibran Perketat Warga Datang dari Zona Merah
Indonesia
Gibran Perketat Warga Datang dari Zona Merah

Pedagang tersebut berjualan di kawasan alun-alun utara (Alut) kawasan Keraton Kasunanan Surakarta setiap hari Senin dan Kamis menggunakan mobil.

Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha
Indonesia
Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha

Pasalnya, jumlah kasus positif virus COVID-19 di DKI Jakarta yang tinggi.

Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Kasus COVID-19 Meroket, Pemda DIY Batalkan Belajar Tatap Muka

Pemberlakuan belajar tatap muka akan dilaksanakan jika kasus COVID-19 menurun

DPR Ingatkan 3 Indikator yang Harus Dijaga Penyelenggara Pemilu Saat COVID-19
Indonesia
DPR Ingatkan 3 Indikator yang Harus Dijaga Penyelenggara Pemilu Saat COVID-19

Perlu juga disosialisasikan dan diselaraskan bahwa pelaksanaan Pilkada dan kesehatan merupakan dua hal penting

Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan
Indonesia
Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan

Terpidana Cessie Bank Bali itu bermaksud memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya

ASN Jabar Dilarang Keluar Kota saat Libur Isra Mikraj dan Nyepi
Indonesia
ASN Jabar Dilarang Keluar Kota saat Libur Isra Mikraj dan Nyepi

ASN dilarang bepergian ke luar daerah saat libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943, Rabu (10/3) sampai Minggu (14/3).